BI Longgarkan Likuiditas Bank Hingga Rp149,3 Triliun Biayai UMKM Serta Perumahan

JAKARTA (Waspada.id): Bank Indonesia (BI) melonggarkan kebijakan likuiditas perbankan hingga sebesar Rp149,3 triliun untuk mendukung pembiayaan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta perumahan,.

"Kami berharap kebijakan ini dapat memperbesar ruang perbankan dalam menyalurkan kredit ke sektor produktif," ujar Gubernur BI, Destry Damayanti, dalam koordinasi Komite Kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Jakarta, Rabu Sore (11/11/2026).

Dia sampaikan, bahwa BI mempunyai Kebijakan Likuiditas Makroprudensial, di mana untuk sektor UMKM itu sudah dikembalikan dana bank yang ditempatkan di BI. Karena ada penurunan dari reserve requirement ratio-nya yaitu sekitar 84,3 triliun yang dialokasikan untuk mendukung pembiayaan UMKM.

Sementara itu, sekitar Rp65 triliun lainnya ditujukan untuk mendukung sektor perumahan. Dengan kebijakan tersebut, dana yang sebelumnya harus ditempatkan perbankan di BI kini dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan sektor tersebut.

"Selain itu, BI juga menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) perbankan dari 9% menjadi 7% pada Oktober 2026. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari langkah BI untuk memberikan tambahan ruang likuiditas kepada perbankan agar dapat mendukung pembiayaan," ungkapnya.

Destry menegaskan, berbagai kebijakan tersebut merupakan bentuk dukungan bank sentral terhadap program pemerintah, terutama dalam memperkuat pembiayaan UMKM dan pengembangan sektor perumahan.

"Jadi ini adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya untuk UMKM dan juga untuk sektor pemerintahan dalam rangka mendukung program pemerintah," ujarnya.

KPR BTN Capai Rp552 Triliun

Bank BUMN spesialis perumahan, yaitu PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, atau BTN, melaporkan hingga September 2026, total KPR BTN yang telah disalurkan mencapai Rp552 triliun.

Pangsa pasar BTN di sektor pembiayaan perumahan tercatat sebesar 39 persen pada Juni 2026. Sementara itu, pangsa pasar KPR subsidi mencapai 69 persen pada September 2026.

Menurut Presiden Direktur BTN Nixon LP Napitupulu, BTN juga mendukung penyaluran KPR subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Untuk menjangkau pekerja sektor informal, perseroan menjalin kerja sama dengan berbagai komunitas dan organisasi profesi.

"Sepanjang Januari hingga September 2026, penyaluran program perumahan melalui kerja sama dengan kementerian dan lembaga mencapai 35.808 unit, katanya dalam laporan tertulis.

Program tersebut menyasar sejumlah kelompok antara lain guru, tenaga kesehatan, awak media, buruh, pegawai BKKBN, anggota Polri, bahkan masyarakat di Provinsi Maluku.

"Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen BTN untuk memperluas akses kepemilikan rumah secara inklusif, termasuk bagi kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan tidak tetap," terang Nixon. (Id88)