BI Optimis Ekonomi Sumut 2026 Tumbuh 5,7 PersenBI Optimis Ekonomi Sumut 2026 Tumbuh 5,7 PersenBIOptimisEkonomiSumut2026Tumbuh5,7Persen

MEDAN (Waspada.id): Perekonomian Sumatera Utara (Sumut) menunjukkan kinerja positif pada Triwulan II-2026 dengan pertumbuhan sebesar 5,06 persen secara tahunan (year on year/yoy). Angka tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya yang mencapai 4,98 persen.

Bank Indonesia (BI) optimistis tren tersebut masih akan berlanjut hingga akhir tahun. Perekonomian Sumut diproyeksikan tumbuh dalam kisaran 4,9 persen hingga 5,7 persen sepanjang 2026.

Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumatera Utara, Ameriza M. Moesa mengatakan, pertumbuhan tersebut tergolong baik di tengah tekanan ekonomi global yang masih dibayangi konflik geopolitik dan perlambatan ekonomi sejumlah negara besar.

“Teman-teman wartawan pasti sudah tahu bahwa kondisi ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. Masih ada perang, bahkan kalau kita ikuti, konflik antara Iran dan Amerika Serikat semakin memanas. Hal ini tercermin dari prospek pertumbuhan ekonomi dunia yang turun dari 3,5% menjadi 3%,” tuturnya dalam kegiatan Bincang Bareng Media Ekonomi dan Bisnis Medan, Jumat (7/8/2026).

Menurut Ameriza, ketegangan geopolitik dan persaingan perdagangan global turut memicu kenaikan harga sejumlah komoditas sekaligus menekan proyeksi pertumbuhan negara-negara besar. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok diproyeksikan 4,6 persen, Amerika Serikat 2 persen, dan Jepang 0,6 persen.

Di tengah kondisi tersebut, ekonomi Indonesia pada Triwulan II-2026 masih mampu tumbuh 5,29 persen, terutama ditopang konsumsi dan investasi.

CPO Jadi Motor Penggerak Ekonomi Sumut

Ameriza menilai kinerja ekonomi Sumut tidak terlepas dari membaiknya ekspor komoditas utama, khususnya Crude Palm Oil (CPO).

Ekspor CPO meningkat dari 2,67 persen menjadi 7,39 persen. Pelemahan nilai tukar Rupiah membuat komoditas ekspor Indonesia menjadi lebih kompetitif di pasar global dan mendorong pembeli melakukan akumulasi stok.

“Jika CPO bangkit, ekonomi Sumut pasti bergerak. Peningkatan produksi CPO ini juga memengaruhi pilar industri pengolahan yang naik dari 1,53% menjadi 1,96%, serta sektor pertanian yang naik dari 0,41% menjadi 1,61%,” paparnya.

Dampak positif juga terlihat pada sektor pariwisata, konsumsi rumah tangga, dan perdagangan. Investasi bahkan meningkat dari Rp301 miliar menjadi Rp545 miliar.

Pertumbuhan turut mendapat dorongan dari belanja Pemerintah Pusat melalui berbagai program, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN), pemulihan pascabencana, Sekolah Rakyat, Koperasi Desa, hingga pembangunan Tol Trans-Sumatera.

Sektor perdagangan menjadi salah satu penggerak utama dengan pertumbuhan mencapai 10,06 persen. Sementara itu, sektor konstruksi turut mengalami akselerasi seiring pembangunan kawasan industri dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Dengan posisi geografis yang strategis dan kedekatan dengan Malaysia serta Singapura, Ameriza menilai Medan memiliki peluang besar dikembangkan sebagai pusat Meeting, Incentive, Convention and Exhibition (MICE).

“Prospek ke depan, kami meyakini sepanjang tahun 2026 ini perekonomian Sumatera Utara masih mampu tumbuh antara 4,9% sampai 5,7%,” tegasnya.

Ia juga memperkirakan inflasi Sumut kembali berada pada sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen, setelah pada tahun sebelumnya sempat mencapai 4,66 persen.

Kredit Perbankan Perlu Digenjot

Dari sisi sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumut melihat kondisi perbankan masih cukup sehat.

Kepala Divisi Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Sumut, Yovvi Sukandar mengatakan, Loan to Deposit Ratio (LDR) perbankan berada di level 62,6 persen, sementara Non-Performing Loan (NPL) Gross tercatat rendah, yakni 1,9 persen.

“Menyambung optimisme Bank Indonesia terkait target pertumbuhan ekonomi Sumut sebesar 4,9%–5,7% di akhir tahun 2026, realisasi pertumbuhan kredit perbankan pada Semester I telah mencapai 7,55%. OJK optimistis sektor jasa keuangan dapat berkontribusi maksimal,” katanya.

Namun, untuk mengejar pertumbuhan ekonomi minimal 4,9 persen hingga akhir tahun, OJK memperkirakan pertumbuhan kredit perlu mencapai sekitar 9,8 persen.

Hingga Semester I-2026, restrukturisasi kredit akibat bencana hidrometeorologi November 2025 telah mencapai Rp1,6 triliun.

Dari jumlah tersebut, sektor perbankan mencatat restrukturisasi sekitar Rp1,4 triliun bagi 45.230 debitur UMKM. Sementara sektor pembiayaan mencakup 33.329 rekening, dengan lokasi terdampak terbesar berada di Deli Serdang, Langkat, dan Medan.

OJK Tangani Ribuan Pengaduan Konsumen

Di sisi perlindungan konsumen, OJK Sumut menerima 1.878 pengaduan hingga Semester I-2026. Pengaduan didominasi persoalan petugas penagihan, data Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), serta pemblokiran rekening agen Laku Pandai.

Selain itu, terdapat 877 pengaduan yang masuk melalui Satgas PASTI terkait pinjaman online dan investasi ilegal.

OJK kini melakukan pendalaman terhadap delapan entitas yang berada di Medan, Deli Serdang, Binjai, dan Toba.

Sementara itu, Indonesia Anti-Scam Centre mencatat sekitar 22.000 pelapor korban penipuan di Sumut. Modus yang ditemukan antara lain tawaran pekerjaan paruh waktu dengan sistem deposit berantai, forex, hingga money game.

Untuk memperkuat literasi dan perlindungan masyarakat, OJK Sumut telah melaksanakan 206 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 130.878 peserta.

TKD Sumut Tumbuh 24,77 Persen

Dukungan terhadap ekonomi Sumut juga datang dari kebijakan fiskal pemerintah.

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb Sumut, Edy Purwanto, mengatakan penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) hingga 30 Juni 2026 mencapai Rp25 triliun, tumbuh 24,77 persen dibandingkan periode sebelumnya.

“Pertumbuhan di Sumatera Utara ini didorong oleh respons kebijakan fiskal APBN Semester I-2026 dalam mendukung pemulihan ekonomi dan penanganan pascabencana. Realisasi Belanja Negara di Sumatera Utara melalui Kementerian/Lembaga Pemerintah Pusat mencapai Rp10 triliun,” tuturnya.

Pertumbuhan TKD tersebut disebut sebagai salah satu yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Kenaikan belanja modal Pemerintah Pusat bahkan mencapai hampir empat kali lipat, terutama melalui Kementerian PUPR untuk mempercepat pemulihan infrastruktur.

Dana Bagi Hasil (DBH) meningkat tiga kali lipat menjadi Rp2,4 triliun, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) tumbuh 26,48 persen.

Besarnya peran TKD terlihat dari kontribusinya terhadap APBD pemerintah daerah di Sumut. Rata-rata 78 persen APBD Pemda di Sumut masih ditopang TKD, sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar 22 persen.

“Pada komponen TKD, perbandingan penyaluran menunjukkan peningkatan drastis pada DBH yang mencapai Rp2,4 triliun. Selain itu, terdapat tambahan alokasi DAU dan DBH sebesar Rp473 miliar untuk Pemda di Sumut,” jelas Edy.

Dana Bencana hingga Bantuan Sosial

Percepatan penyaluran dana penanganan bencana juga didukung kebijakan simplifikasi persyaratan administratif melalui PMK-102.

Total alokasi penanganan bencana mencakup DAU Bencana Rp4,2 triliun, DBH Bencana Rp5,5 miliar, serta belanja Kementerian/Lembaga melalui PUPR sebesar Rp4,3 triliun.

Selain dukungan melalui APBD, Pemerintah Pusat juga menyalurkan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako sebesar Rp1,77 triliun kepada 2,65 juta penerima.

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) meningkat 14,8 persen menjadi Rp8,8 triliun kepada sekitar 112.000 debitur.

Sementara pembiayaan UMi dan PNM Mekaar mencapai Rp127 miliar bagi sekitar 73.000 debitur.

Dengan kombinasi ekspor CPO, konsumsi, investasi, ekspansi kredit, serta dukungan fiskal pemerintah, Sumut dinilai memiliki modal yang cukup untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi hingga akhir 2026.

Tantangannya kini adalah menjaga momentum tersebut di tengah ketidakpastian ekonomi global, sekaligus memastikan pertumbuhan semakin merata dan memberikan dampak nyata terhadap masyarakat. (id09)