Biaya Logistik Capai 30 Persen, Kadin Minta Pemprov Berbenah

MEDAN (Waspada.id): Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatera Utara meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memberikan dukungan dan kepastian bagi dunia usaha untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan di daerah.

Permintaan itu disampaikan Ketua Umum Kadin Sumut, Firsal Dida Mutyara, dalam Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kadin Sumut 2026, Kamis (24/9). Salah satu persoalan yang disorot yakni tingginya biaya logistik yang disebut mencapai sekitar 30 persen dari komponen harga produk di Sumatera Utara.

“Banyak permasalahan kualitas jalan provinsi dan kabupaten/kota yang tidak baik sehingga menimbulkan biaya logistik yang tinggi. Kita sama-sama tahu bahwa dari komponen harga produk yang ada di Sumatera Utara ini, 30 persen adalah biaya logistik,” kata Dida.

Menurutnya, tingginya biaya logistik membuat produk Sumatera Utara sulit bersaing dengan daerah lain. Karena itu, pemerintah diminta membenahi konektivitas serta berbagai persoalan distribusi yang selama ini membebani biaya usaha.

“Dengan biaya logistik yang 30 persen, teman-teman ini tidak bisa bersaing. Nah, akhirnya menjadi penonton di daerah sendiri,” ujarnya.

Selain persoalan logistik, Dida menyoroti ketimpangan pembangunan antarwilayah.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi masih terkonsentrasi di kawasan Medan dan Pantai Timur, sementara wilayah Pantai Barat, Tapanuli dan Kepulauan Nias masih menghadapi persoalan infrastruktur, konektivitas dan akses pasar.

Kadin Sumut juga mendorong pemerintah bersama dunia usaha mengurangi ketergantungan terhadap komoditas mentah seperti sawit dan karet. Upaya itu dinilai perlu dilakukan melalui peningkatan produktivitas dan pengembangan industri hilir agar nilai tambah dapat dinikmati di daerah.

Persoalan akses pembiayaan bagi UMKM dan nelayan yang belum bankable turut menjadi perhatian. Dida meminta perbankan menyiapkan skema pembiayaan yang lebih sesuai dengan karakteristik usaha masyarakat, termasuk sektor perikanan dan kelautan.

Memasuki 2027, Dida berharap pemerintah memberikan kepastian investasi dan kemudahan perizinan sehingga dunia usaha dapat mengambil peran lebih besar dalam pembangunan Sumatera Utara.

“Mohon diberikan karpet merah untuk kami untuk berinvestasi sehingga bisa memberikan manfaat lebih untuk Provinsi Sumatera Utara,” katanya.

Kolaborasi

Menanggapi hal tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara, Timur Tumanggor, menegaskan pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Kolaborasi dengan Kadin dan pelaku usaha dinilai menjadi bagian penting.

“Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak bisa melaksanakan berdiri sendiri. Harus ada Kadin di dalamnya. Harus ada pelaku usaha di dalamnya,” kata Timur.

Timur menyebut APBD Sumut saat ini sekitar Rp13,6 triliun, dengan sekitar 40 persen dialokasikan untuk infrastruktur sebagai bagian dari mandatory spending. Namun, keterbatasan kemampuan fiskal pemerintah membuat kolaborasi dengan dunia usaha dan sumber pembiayaan lainnya tetap diperlukan.

Salah satu perhatian Pemprov Sumut yakni memperkuat konektivitas dan distribusi material pembangunan ke Kepulauan Nias. Timur mengatakan pemerintah tengah menyiapkan fasilitas gudang logistik di kawasan pesisir untuk menyimpan material seperti semen, kayu dan besi.

Menurutnya, pemerintah daerah setempat telah menyiapkan lahan sekitar 1,9 hektare untuk mendukung pembangunan fasilitas tersebut.

Pembiayaannya dapat bersumber dari APBD, APBN, pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), CSR maupun pihak ketiga.

“Ini akan dibangun dalam rangka untuk memasok nanti alat-alat bangunan ke sana di Kepulauan Nias,” ujarnya.

Timur juga menekankan pentingnya memperkuat rantai logistik dari sentra produksi hingga Pelabuhan Belawan. Komoditas seperti CPO dan hasil pertanian serta perkebunan dari berbagai daerah, katanya, harus dapat dikirim secara cepat dan efisien agar tidak mengalami penurunan nilai akibat lamanya proses distribusi.

“Berikan kepastian kepada para pengusaha itu. Jangan nanti sampai barang di Belawan, di sana tiga hari, tahu-tahu sampai di Singapura, di Jepang, di India barang itu sudah turun harganya,” katanya.

Selain itu, Timur mendorong dunia usaha memanfaatkan peluang kerja sama kawasan melalui Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT-GT), serta penguatan konektivitas Sumatera, termasuk pembangunan jalan tol hingga Aceh dan koneksinya dengan Pelabuhan Belawan.

Timur menegaskan pemerintah dan dunia usaha harus berjalan bersama agar potensi ekonomi Sumatera Utara dapat dimanfaatkan secara optimal.

“Kalau pemerintah yang melaksanakan usaha ini, tak akan mampu. Harus bergotong royong, bergandengan tangan dengan Kadin dan pelaku usaha,” pungkasnya. (Id23)