Bila Sungai Tamiang Dinormalisasi, Warga Berharap Pasir Sungai Menjadi Fondasi Harapan Huntap Korban BanjirBila Sungai Tamiang Dinormalisasi, Warga Berharap Pasir Sungai Menjadi Fondasi Harapan Huntap Korban BanjirBilaSungaiTamiangDinormalisasi,WargaBerharapPasirSungaiMenjadiFondasiHarapanHuntapKorbanBanjir

ACEH TAMIANG (Waspada.id): Bagi ribuan keluarga yang kehilangan rumah akibat banjir bandang 2025, normalisasi Sungai Tamiang bukan sekadar proyek pengerukan sungai.

Di balik alat berat yang kelak bekerja mengangkat endapan pasir dan lumpur, masyarakat melihat secercah harapan agar kehidupan mereka dapat segera dibangun kembali.

Harapan itu mengemuka di tengah rencana pemerintah pusat melakukan normalisasi Sungai Tamiang.

Warga berharap material pasir yang dihasilkan dari pengerukan sungai tidak terbuang sia-sia, melainkan dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi para penyintas banjir.

"Mengingat tidak adanya izin galian C yang legal untuk aktivitas pengerukan pasir, kebutuhan pasir pembangunan Huntap selama ini harus didatangkan dari Sumatera Utara. Kalau nantinya normalisasi dilakukan, kami berharap Bupati Aceh Tamiang dapat meminta kepada pemerintah pusat agar pasir hasil pengerukan Sungai Tamiang dimanfaatkan untuk pembangunan Huntap," kata Andi, 46, warga Kecamatan Manyak Payed, kepada Waspada.id, Rabu (05/08/2026).

Harapan itu bukan tanpa alasan. Berdasarkan data yang pernah disampaikan Koordinator Tim Teknis Pembangunan Huntap Kabupaten Aceh Tamiang, Mukhsal sebanyak 5.561 unit Huntap direncanakan dibangun di berbagai wilayah terdampak. Sebanyak 4.070 unit dibangun melalui skema di lokasi semula (insitu), sedangkan 1.491 unit lainnya melalui relokasi mandiri.

Jumlah tersebut menggambarkan besarnya kebutuhan material konstruksi. Ribuan rumah berarti ribuan fondasi membutuhkan pasir, batu, besi, hingga semen dalam jumlah yang sangat besar.

Bagi masyarakat, memanfaatkan pasir hasil normalisasi sungai bukan hanya soal efisiensi anggaran. Lebih dari itu, langkah tersebut diyakini dapat mempercepat distribusi material sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.

"Dengan jumlah Huntap sebanyak itu tentu kebutuhan pasir sangat besar. Kalau pasir hasil normalisasi bisa digunakan, pembangunan Huntap bisa lebih cepat sehingga masyarakat tidak terlalu lama menunggu rumah baru," ujar Andi.

Namun, persoalan pembangunan Huntap tidak berhenti pada ketersediaan pasir.

Di lapangan, masyarakat juga mengeluhkan mulai terbatasnya pasokan semen yang diikuti kenaikan harga dalam beberapa waktu terakhir.

Kondisi tersebut dikhawatirkan menjadi hambatan baru ketika pembangunan Huntap memasuki tahap konstruksi secara besar-besaran.

Bagi keluarga korban banjir, setiap keterlambatan memiliki arti yang berbeda. Mereka bukan hanya menunggu berdirinya bangunan, melainkan menunggu kepastian untuk kembali hidup bersama dalam rumah yang layak.

Anak-anak mereka menanti kamar tempat mereka belajar, para orang tua mendambakan dapur sederhana untuk kembali memasak bagi keluarga, sementara para lansia berharap dapat menghabiskan hari tua di rumah yang aman tanpa dihantui ancaman banjir.

Karena itu, pembangunan Huntap tidak hanya membutuhkan dukungan anggaran, tetapi juga jaminan kelancaran pasokan material agar proses pembangunan tidak tersendat di tengah jalan.

Sejumlah langkah dinilai dapat menjadi solusi. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dapat berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar material pasir hasil normalisasi Sungai Tamiang bisa dimanfaatkan apabila secara teknis dan sesuai ketentuan standar konstruksi bisa diprioritaskan untuk pembangunan Huntap.

Langkah ini berpotensi menekan biaya distribusi sekaligus mempercepat penyediaan material.

Selain itu, pemerintah daerah dapat membangun koordinasi dengan pemerintah provinsi, kementerian terkait, serta produsen semen untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga selama proyek Huntap berlangsung.

Pengaturan distribusi material secara bertahap sesuai jadwal pembangunan juga dapat mengurangi risiko kelangkaan di lapangan.

Di sisi lain, pengawasan terhadap distribusi material perlu diperkuat agar tidak terjadi penimbunan maupun praktik yang memicu kenaikan harga.

Transparansi kebutuhan material, jadwal pembangunan, hingga mekanisme pelaksanaan akan menjadi faktor penting agar seluruh proses berjalan efektif dan akuntabel.

Usulan masyarakat tersebut sejalan dengan langkah yang saat ini ditempuh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang. Sebelumnya, Bupati Aceh Tamiang, Irjen Pol. (Purn.) Drs. Armia Pahmi, M.H., meminta pemerintah pusat segera melakukan normalisasi Sungai Tamiang sebagai upaya perlindungan jangka panjang terhadap masyarakat serta menjaga hasil rehabilitasi pascabencana banjir.

Permintaan itu disampaikan Bupati saat mendampingi Wakil Kepala Posko Nasional Satgas PRR Sumatera, Marsma TNI Ridha Gunawan, Selasa (4/8/2026).

Menurut Bupati Armia Pahmi, normalisasi sungai menjadi kebutuhan mendesak. Pasalnya, jika banjir besar kembali terjadi, kerusakan tidak hanya mengancam permukiman warga, tetapi juga berpotensi melumpuhkan roda perekonomian serta pelayanan publik yang kini mulai bangkit.

Menanggapi usulan tersebut, Marsma TNI Ridha Gunawan menyatakan akan membawa aspirasi itu kepada pemerintah pusat.

"Usulan normalisasi akan kami laporkan kepada Ketua Satgas PRR untuk ditindaklanjuti," katanya.

Ridha menjelaskan, penanganan Sungai Tamiang memerlukan langkah terpadu, mulai dari pengerukan sedimentasi, penguatan tanggul, hingga sistem pengendalian banjir. Sebagai dasar perencanaan, Kementerian Pekerjaan Umum juga telah melakukan survei awal sepanjang sekitar 30 kilometer.

Kini, masyarakat berharap langkah itu tidak berhenti pada tahap perencanaan. Sebab, bagi ribuan korban banjir, setiap butir pasir yang terangkat dari dasar Sungai Tamiang bukan sekadar endapan yang dibersihkan, melainkan bisa menjadi fondasi rumah, tempat anak-anak kembali tumbuh, dan awal kehidupan baru yang selama ini mereka nantikan. (Tris)