Bobby Minta Kebijakan Fiskal Provinsi dan Kabupaten Tak Jalan Sendiri

DELISERDANG (Waspada.id): Kebijakan anggaran pemerintah provinsi dan kabupaten dinilai perlu lebih selaras agar pembangunan daerah berjalan efektif dan tidak terjadi kesenjangan antarpemerintahan. Koordinasi fiskal menjadi penting mengingat pemerintah kabupaten berada di garis depan pelayanan publik kepada masyarakat.

Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution menyampaikan hal itu saat menghadiri Welcome Dinner Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI), yang dirangkaikan dengan Hari Jadi ke-80 Kabupaten Deliserdang di Graha Bhineka Perkasa Jaya, Lubukpakam, Kamis (2/7/2026) malam.

Bobby mendorong APKASI tidak hanya menyampaikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pusat. Pemerintah provinsi, menurutnya, juga perlu menjadi mitra strategis pemerintah kabupaten dalam menyinkronkan kebijakan pembangunan dan anggaran.

"Rekomendasi langsung ke Kementerian terkait itu bagus. Namun, kadang-kadang kita juga perlu rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi. Ini penting untuk mengurangi kesenjangan hubungan serta menyinkronkan kebijakan fiskal dan anggaran antara Provinsi dan Kabupaten," ujar Bobby.

Bobby juga mengusulkan skema pajak kendaraan bermotor tidak diberlakukan secara seragam di seluruh daerah. Kota-kota besar, menurutnya, dapat menerapkan tarif lebih tinggi terhadap kendaraan mewah.

Sementara untuk kabupaten dan kendaraan kategori ekonomi, seperti Low Cost Green Car (LCGC), dapat diberlakukan skema lebih proporsional. Kebijakan tersebut diharapkan mendorong pemerataan distribusi kendaraan sekaligus potensi penerimaan opsen pajak.

Dalam kesempatan itu, Bobby mengumumkan Pemprov Sumut akan menambah alokasi Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) kepada kabupaten/kota pada Juli 2026. Kabupaten Deliserdang menjadi salah satu daerah yang bakal menerima porsi bantuan cukup besar.

Ia juga mengapresiasi penyelenggaraan HUT APKASI di Deliserdang. Kehadiran ratusan kepala daerah dari berbagai wilayah Indonesia dinilai memberikan dampak ekonomi terhadap sektor perhotelan, UMKM dan usaha kuliner.

Bupati Deliserdang Asri Ludin Tambunan menyampaikan kebanggaannya atas kepercayaan menjadikan Deliserdang sebagai tuan rumah HUT ke-26 APKASI. Momentum tersebut juga dirangkaikan dengan Hari Jadi ke-80 Kabupaten Deliserdang dan HUT Bhayangkara ke-80.

Asri menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah kabupaten, mulai dinamika regulasi, percepatan digitalisasi pelayanan publik, penguatan ketahanan pangan akibat perubahan iklim hingga pemenuhan infrastruktur dasar di tengah keterbatasan fiskal.

"Di tengah keterbatasan anggaran, kita dituntut kreatif dan inovatif tanpa mengesampingkan pemenuhan hak dasar masyarakat. Kita harus mampu menyatukan suara untuk memformulasikan kebijakan fiskal yang lebih berpihak pada kemandirian daerah," tegasnya.

Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi mengatakan organisasi tersebut lahir 26 tahun lalu dari semangat Reformasi 1998 untuk memperkuat otonomi daerah dan desentralisasi pemerintahan.

Menurutnya, rangkaian HUT APKASI menjadi forum strategis untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah sekaligus memperkuat jejaring ekonomi antarkabupaten.

"Dalam pertemuan ini nantinya kita akan mengevaluasi dan membahas implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta memperkuat jejaring ekonomi sekaligus mempromosikan potensi unggulan serta investasi dari masing-masing kabupaten ke tingkat nasional," katanya.

APKASI juga mengajak para bupati dan wakil bupati melahirkan berbagai praktik terbaik (best practices) dalam tata kelola pemerintahan. Lebih dari 200 bupati dari seluruh Indonesia hadir dalam rangkaian pembukaan agenda nasional HUT ke-26 APKASI tersebut. (DISKOMINFO SUMUT)