Bos BGN Ungkap Rincian Anggaran MBG Rp240 Triliun

JAKARTA (Waspada.id): Badan Gizi Nasional (BGN) mengungkap penggunaan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disiapkan pemerintah dalam RAPBN 2027. Dari total sekitar Rp240 triliun, hampir seluruhnya akan digunakan untuk pelaksanaan program makan bergizi.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan, sekitar 97 persen anggaran tersebut dialokasikan untuk program MBG, sedangkan sekitar 3 persen digunakan untuk kebutuhan operasional BGN.

"Sudah, Rp240 (triliun) itu sudah termasuk anggaran untuk operasional BGN-nya. Jadi kalau enggak salah yang dialokasikan untuk operasional BGN tuh sekitar 97 persen-nya adalah untuk program makannya," kata Sudaryono di Kementerian Keuangan Jakarta Pusat, Jumat (28/8).

Dengan total anggaran sekitar Rp240 triliun, porsi operasional BGN diperkirakan sekitar Rp6 triliun. Dana tersebut digunakan untuk berbagai kebutuhan penunjang, mulai dari pengawasan, monitoring, hingga pembayaran gaji pegawai.

"Jadi untuk operasional BGN sendiri sebetulnya hanya sekitar 3 persen dari anggaran itu, ya. Kalau 3 (persen) kali Rp240 (triliun) ya sekitar Rp6 triliun lah, Rp6 (triliun) koma sekian untuk fungsi pengawasan, untuk kemudian monitoring, gaji-gaji, termasuk gaji kepala SPPG," ujarnya.

Gaji 30 Ribu Lebih Pegawai

Sudaryono menjelaskan anggaran operasional tersebut juga mencakup pembayaran gaji kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang merupakan bagian penting dalam pelaksanaan program MBG.

Jumlah pegawai yang menerima gaji dari BGN saat ini mencapai lebih dari 30 ribu orang. Sebagian di antaranya berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Kan itu (kepala SPPG) kan statusnya PPPK, digaji di tempat kita, jumlah totalnya 30 ribu lebih. Nah, jadi yang dipakai untuk, dari Rp240 triliun itu yang dipakai ya secara rencana kita mau konversi menjadi MBG itu adalah 97 persen kali Rp240 triliun itu," tuturnya.

Artinya, berdasarkan skema tersebut, sekitar Rp233 triliun akan diarahkan untuk kebutuhan utama pelaksanaan MBG, sementara sekitar Rp6 triliun digunakan untuk operasional BGN.

MBG 2027 Sasar 72,1 Juta Penerima

Rincian anggaran tersebut dibahas Sudaryono dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Pertemuan tersebut sekaligus membahas rencana pelaksanaan MBG pada 2027.

Menurut Sudaryono, pembahasan bersama Kementerian Keuangan dilakukan untuk menyamakan pemahaman mengenai kebutuhan anggaran serta rencana pelaksanaan program.

Dalam RAPBN 2027, pemerintah mengalokasikan sekitar Rp240,2 triliun untuk MBG melalui BGN. Anggaran tersebut menjadi bagian dari total anggaran pendidikan yang mencapai Rp820,8 triliun.

Meski demikian, alokasi MBG 2027 lebih rendah dibandingkan anggaran 2026 yang mencapai Rp268 triliun.

Pada 2027, pemerintah menargetkan program MBG dapat menjangkau 72,1 juta penerima manfaat. Sasaran tersebut mencakup siswa, prasiswa, ibu hamil dan menyusui, serta balita.

Pemerintah juga akan melakukan sejumlah pembenahan dalam pelaksanaan MBG 2027. Kebijakan tersebut mencakup perbaikan tata kelola, penataan seluruh SPPG, hingga refocusing penerima manfaat.

Selain itu, pemerintah menyiapkan command centre untuk memperkuat koordinasi lintas sektor serta melakukan survei status gizi penerima MBG.

Anggaran Pendidikan Capai Rp820,8 Triliun

Di luar MBG, anggaran pendidikan dalam RAPBN 2027 juga dialokasikan kepada sejumlah kementerian.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendapat alokasi sekitar Rp61,1 triliun, sedangkan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi memperoleh sekitar Rp65,1 triliun.

Dengan total anggaran pendidikan mencapai Rp820,8 triliun, pemerintah harus memastikan besarnya porsi MBG tetap sejalan dengan kebutuhan sektor pendidikan lainnya sekaligus memenuhi target penerima manfaat yang telah ditetapkan untuk 2027. (cnni)