BOS Taman Siswa Medan Disorot, Data Guru Hingga Pengadaan Dipersoalkan

MEDAN (Waspada.id): Dugaan penyimpangan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Sekolah Dasar Swasta (SDS) Taman Siswa Jalan Amplas, Medan, mencuat. Dugaan tersebut antara lain terkait pencantuman nama guru dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), pembayaran honor, pengadaan sarana sekolah hingga pelaksanaan sejumlah kegiatan yang disebut tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

SDS Taman Siswa berada di bawah naungan Yayasan Perguruan Taman Siswa Medan. Sekolah tersebut diketahui dipimpin Ki Sutarno, S.Pd yang juga disebut menjabat sebagai Ketua Yayasan.

Informasi yang diperoleh menyebutkan, dugaan persoalan administrasi guru salah satunya terjadi pada DA, yang disebut merupakan anak Ki Sutarno. Pada 2020, nama DA disebut telah tercantum dalam Dapodik SDS Taman Siswa, meski saat itu yang bersangkutan masih mengajar di SMP Swasta Triana, Deli Serdang.

Pencantuman tersebut disebut berkaitan dengan penerimaan tunjangan fungsional pemerintah sekitar Rp700.000 per semester. Kemudian pada 2024, DA yang disebut baru mulai mengajar di SDS Taman Siswa diusulkan mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan sertifikasi.

“Informasinya, saat itu baru sekitar satu tahun mengajar sudah diusulkan mengikuti PPG dan sertifikasi. Ini perlu diperiksa apakah seluruh persyaratannya telah terpenuhi,” kata sumber yang meminta identitasnya tidak disebutkan, Jumat (11/9).

Dugaan serupa disebut terjadi terhadap SPK. Pada 2025, SPK tercatat sebagai guru SDS Taman Siswa dalam Dapodik dan disebut telah lulus PPG atau sertifikasi. Namun, menurut sumber, yang bersangkutan sebenarnya mengajar di TK Taman Indria Taman Siswa.

Selain itu, terdapat dugaan ketidaksesuaian penempatan terhadap N dan WS. N disebut telah dipindahkan mengajar ke MTs, tetapi status sertifikasinya masih tercatat di SDS Taman Siswa. Sedangkan WS disebut hanya bertugas sebagai guru piket, sementara satminkalnya masih tercatat sebagai guru kelas.

Sumber juga mempersoalkan penggunaan dana BOS untuk pembayaran honor sejumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Menurutnya, sejak 2013 hingga sekarang, honor sejumlah guru sebenarnya dibayarkan oleh pihak yayasan atau perguruan, bukan dari dana BOS.

Ia mencontohkan YL yang disebut merupakan anak Ki Sutarno. Pada 2025, YL disebut menerima honor dari dana BOS, meski gaji riil sekitar Rp850.000 telah dibayarkan pihak perguruan.

Hal serupa disebut terjadi terhadap EK yang disebut sebagai keponakan Ki Sutarno. Pada 2024, EK disebut menerima honor dari dana BOS, sementara gaji sekitar Rp800.000 disebut telah dibayarkan pihak perguruan.

Kemudian AZB yang disebut sebagai staf administrasi dan orang kepercayaan yayasan, menurut sumber, sejak 2012 hingga sekarang menerima honor Rp700.000 dari dana BOS, meski juga mendapatkan gaji dari perguruan.

Sementara M yang disebut bekerja sebagai petugas kebersihan sejak 2010, juga diklaim menerima Rp800.000 dari dana BOS, meski gajinya disebut berasal dari perguruan.

“Yang perlu diperiksa adalah kesesuaian antara pembayaran riil, daftar penerima honor dan laporan pertanggungjawaban dana BOS,” ujar sumber.

Pengadaan Sarana Dipersoalkan

Dugaan ketidaksesuaian juga mencakup pengadaan sarana dan prasarana sekolah. Sumber menyebut sejak 2013 hingga sekarang tidak terlihat adanya pengadaan baru berupa kursi, meja maupun lemari guru dalam jumlah sebagaimana tercantum dalam laporan.

Menurutnya, sebagian besar perabot yang digunakan masih merupakan peralatan lama yang hanya diperbaiki apabila mengalami kerusakan. Namun, disebut terdapat nota pembelian dalam laporan penggunaan dana BOS.

Pengadaan pakaian ekstrakurikuler tari juga dipersoalkan. Sumber menyebut pakaian tari yang digunakan siswa merupakan sumbangan, namun diduga tercantum dalam anggaran dana BOS.

Untuk pekerjaan renovasi atap pada periode 2015-2024, sumber menduga terdapat ketidaksesuaian antara anggaran dengan pekerjaan fisik. Perbaikan disebut hanya dilakukan pada bagian yang bocor, sementara kondisi sejumlah atap dan asbes masih mengalami kerusakan.

“Pekerjaan yang dilakukan hanya pada bagian tertentu yang bocor. Karena itu perlu dicocokkan dengan nilai dan volume pekerjaan yang tercantum dalam laporan BOS,” katanya.

Pada 2026, sekolah disebut menganggarkan pembelian dua unit AC untuk kelas 1 dan 2. Namun, sumber mengklaim AC yang dipasang merupakan unit bekas, sementara dalam anggaran disebut sebagai pengadaan AC baru.

Sumber juga menyebut anggaran renovasi bangunan pada 2026 perlu diperiksa karena pekerjaan yang terlihat di lapangan hanya berupa pengecatan. Sementara sejumlah asbes masih dalam kondisi pecah dan jatuh.

Dugaan lainnya berkaitan dengan administrasi kegiatan ekstrakurikuler. Pada 2018, seorang guru disebut pernah mengetahui tanda tangannya digunakan dalam dokumen sebagai pendamping kegiatan ekstrakurikuler tanpa sepengetahuannya.

“Setelah saya konfirmasi, nama pendampingnya kemudian diubah,” ujar sumber.

Pengadaan Buku

Pengadaan buku siswa pada 2015-2016 juga menjadi sorotan. Menurut sumber, pembelian dilakukan secara bertahap dan sebagian buku yang diterima disebut dalam kondisi kurang layak digunakan.

Sementara pada 2025, pembelian buku disebut dilakukan secara cicilan. Namun, dalam laporan penggunaan dana BOS, pembayaran disebut dicantumkan telah dilakukan secara lunas.

Berbagai dugaan tersebut dinilai perlu diverifikasi melalui pemeriksaan dokumen, bukti transaksi, daftar penerima honor, Dapodik, laporan pertanggungjawaban BOS serta pemeriksaan fisik barang dan pekerjaan.

Hingga berita ini diturunkan, Ki Sutarno, S.Pd selaku Ketua Yayasan sekaligus Kepala SDS Taman Siswa Medan belum memberikan tanggapan atas dugaan tersebut.

Pengawas Sekolah Medan Amplas Syafirzal serta Kasubbag SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan, Mujiono, juga belum memberikan keterangan ketika dikonfirmasi.

Sementara itu, penggunaan dana BOS SDS Taman Siswa untuk periode Januari-Juni 2026 disebut mencapai Rp60.260.000. Besaran tersebut mendorong perlunya pemeriksaan oleh Inspektorat Kota Medan dan Dinas Pendidikan Kota Medan untuk memastikan penggunaan anggaran sesuai ketentuan dan kondisi riil di sekolah.(fs)