BPKH Bidik Nilai Manfaat Dana Haji Rp13,49 Triliun, Imbal Hasil Ditargetkan 7 Persen


JAKARTA (Waspada.id): Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memasang target ambisius dalam pengelolaan dana haji pada 2027. Lembaga tersebut membidik perolehan nilai manfaat sebesar Rp13,49 triliun dengan tingkat imbal hasil investasi mencapai 7 persen per tahun.
Target tersebut ditopang proyeksi peningkatan dana kelolaan BPKH yang diperkirakan mencapai Rp195,29 triliun sebagaimana tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2027.
Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah, menyampaikan target tersebut dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
"Dari pengelolaan dana tersebut, BPKH menargetkan perolehan nilai manfaat sebesar Rp 13,49 triliun dengan imbal hasil yang naik menjadi 7 persen per tahun," ujar Fadlul.
Selain membidik peningkatan hasil investasi, BPKH juga memproyeksikan jumlah pendaftar haji baru mencapai 495.312 jemaah sepanjang 2027.
Untuk mendukung pengelolaan dana umat dan pelayanan kepada jemaah, BPKH menyiapkan tiga alokasi anggaran utama. Rinciannya, alokasi virtual account jemaah sebesar Rp2,6 triliun, biaya operasional Rp498,83 miliar, serta program kemaslahatan sebesar Rp260 miliar.
Lima Agenda Strategis BPKH pada 2027
Fadlul menjelaskan, anggaran operasional BPKH pada 2027 akan diarahkan untuk mendukung lima agenda strategis lembaga.
Kelima agenda tersebut meliputi penguatan kelembagaan, penguatan tata kelola, optimalisasi investasi, transformasi digital, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM).
Dalam aspek investasi, BPKH akan mengoptimalkan pengelolaan dana melalui pengembangan portofolio investasi sekaligus memperbesar kontribusi lembaga dalam ekosistem ekonomi haji dan umrah.
"Optimalisasi nilai manfaat dilakukan melalui pengembangan investasi serta peningkatan kontribusi BPKH dalam ekosistem ekonomi haji dan umrah," kata Fadlul.
Sementara itu, penguatan tata kelola diarahkan pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, penerapan prinsip kehati-hatian, serta penguatan manajemen risiko dalam pengelolaan keuangan haji.
BPKH juga akan mempercepat integrasi sistem informasi dan menyelaraskan proses bisnis pengelolaan keuangan haji melalui transformasi digital. Langkah ini diharapkan dapat mendukung efektivitas dan kualitas pengelolaan dana.
Di sisi lain, pengembangan kapasitas SDM menjadi bagian penting dari agenda BPKH pada 2027. Lembaga tersebut berkomitmen meningkatkan kompetensi, profesionalisme, serta budaya kinerja pegawai guna mendukung pengembangan organisasi secara berkelanjutan.
Melalui berbagai agenda tersebut, BPKH menargetkan pengelolaan dana haji semakin optimal sehingga mampu menghasilkan nilai manfaat yang lebih besar sekaligus memperkuat kualitas tata kelola keuangan haji. (Lip6)
Berita Terkait















































































Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda