BPOM Minta Rp1,2 T untuk Kawal MBG, DPR Setujui Rp509 Miliar

JAKARTA (Waspada.id): Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,2 triliun untuk mengawal pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam APBN 2027. Namun, Komisi IX DPR RI hanya menyetujui tambahan anggaran khusus untuk pengawasan MBG sebesar Rp509 miliar.

Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan, anggaran yang diajukan tersebut dibutuhkan untuk memperkuat pengawasan keamanan pangan dalam pelaksanaan program MBG.

“Seingat saya itu Rp1,2 triliun khusus untuk pengawalan makan bergizi gratis. Tapi akhirnya yang disetujui Rp509 miliar,” ujar Kepala BPOM Taruna Ikrar kepada wartawan di Kompleks DPR/MPR, Kamis (17/9/2026).

Taruna menjelaskan, apabila usulan tambahan anggaran Rp1,2 triliun disetujui, dana tersebut salah satunya akan digunakan untuk menempatkan pegawai BPOM di masing-masing Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Rencana tersebut disiapkan untuk memperkuat pengawasan langsung sekaligus mencegah terjadinya kasus keracunan dalam pelaksanaan program MBG.

Namun, setelah tambahan anggaran yang disetujui hanya Rp509 miliar, BPOM harus menyesuaikan skema pengawasan.

Sebagai gantinya, pegawai BPOM tidak ditempatkan di setiap SPPG. Pengawasan akan dilakukan melalui pengujian sampel secara acak di SPPG yang berada di berbagai daerah.

BPOM Siapkan Puluhan Ribu Sampel

Taruna mengatakan, penyesuaian anggaran juga berdampak terhadap skema surveilans yang dilakukan BPOM. Salah satu perhitungannya berkaitan dengan jumlah sampel yang akan diperiksa dari total SPPG yang ada.

“Berhubungan dengan surveilensi, khususnya tentang jumlah sampel yang kenapa 41.150 sampel yang diinginkan dari total jumlah kita tahu jumlah SPPG kita ada 27.000, dan tentu dari situ kita sudah hitung dengan penggunaan rumus Yamane namanya,” kata dia.

Dengan skema tersebut, BPOM tetap akan melakukan pengawasan terhadap keamanan pangan dalam program MBG, meski metode pengawasannya disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Selain anggaran untuk pengawalan program MBG, BPOM juga mengajukan tambahan anggaran untuk sejumlah pos lainnya.

Namun, Taruna mengatakan usulan tambahan anggaran tersebut juga belum disepakati oleh DPR.

Kondisi ini membuat BPOM perlu menyesuaikan kembali sejumlah rencana kerja dan skema pengawasan agar tetap dapat berjalan dengan dukungan anggaran yang telah disetujui. (invid)