BPS: 18,01 Juta Keluarga Masih Tinggal di Rumah Tak Layak HuniBPS: 18,01 Juta Keluarga Masih Tinggal di Rumah Tak Layak HuniBPS:18,01JutaKeluargaMasihTinggaldiRumahTakLayakHuni

JAKARTA (Waspada.id): Persoalan hunian layak di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sebanyak 18,01 juta rumah tangga atau keluarga masih tinggal di rumah tidak layak huni pada 2026.

Meski jumlah tersebut masih besar, BPS mencatat adanya perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah keluarga yang memiliki rumah sendiri tetapi belum memenuhi kriteria layak huni itu turun sekitar 760 ribu rumah tangga atau sekitar 1,3% dibandingkan 2025.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan, rumah tangga yang telah memiliki rumah tetapi kondisi huniannya belum layak masuk dalam kategori backlog 2.

"Kalau kita perhatikan berdasarkan provinsi juga ini terlihat dari 38 provinsi hanya satu provinsi yang tidak mengalami penurunan backlog 2. Jadi 37 provinsi mengalami penurunan backlog 2 atau kalau kita sampaikan artinya secara umum kondisi backlog 2 menunjukkan perbaikan," jelas Amalia dalam Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026, di Kantor BPS, Jakarta, Kamis (13/8/2026).

Berdasarkan data BPS, jumlah rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri tetapi tidak layak huni pada 2026 mencapai 18,01 juta rumah tangga, atau setara 24,03%.

Angka tersebut membaik dibandingkan 2025. Saat itu, terdapat 18,77 juta keluarga atau sekitar 25,33% yang tinggal di rumah tidak layak huni.

BPS menetapkan empat komponen utama untuk menentukan apakah sebuah rumah masuk kategori layak huni. Keempatnya meliputi ketahanan bangunan, kecukupan luas lantai per kapita, akses terhadap air minum layak, serta akses terhadap sanitasi layak.

Perbaikan juga terlihat dari persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap rumah layak huni.

"Pada tahun 2025 hingga 2026 terjadi peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap rumah layak huni yaitu dari 68,4 % menjadi 70,3%. Dengan kata lain sebanyak 70 dari 100 rumah tangga di Indonesia telah memiliki akses terhadap rumah layak huni," tutur Amalia.

9,29 Juta Keluarga Belum Punya Rumah

Di sisi lain, persoalan perumahan tidak hanya menyangkut kondisi rumah yang belum layak. BPS juga mencatat masih ada 9,29 juta keluarga yang belum memiliki rumah sendiri pada 2026.

Angka tersebut merupakan backlog 1, yakni jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah.

Amalia mengatakan jumlah backlog 1 secara nasional turun sekitar 350 ribu keluarga dibandingkan 2025. Data tersebut berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan BPS.

"Jumlah backlog 1 pada tahun 2026 sebanyak 9,29 juta rumah tangga atau turunnya sebanyak 350 ribu dari tahun sebelumnya," kata Amalia dalam Publikasi Statistik Perumahan Tahun 2026, di Kantor BPS, Jakarta, Kamis (13/9/2026).

Pada 2025, jumlah keluarga yang belum memiliki rumah tercatat sebanyak 9,64 juta rumah tangga.

Backlog Perumahan Turun Jadi 12,39%

Selain secara jumlah, backlog perumahan juga mengalami penurunan secara persentase.

Pada 2025, proporsi keluarga yang belum memiliki rumah mencapai 13%. Angka tersebut turun menjadi 12,39% pada 2026, atau berkurang sekitar 0,61 poin persentase dalam setahun.

"Berdasarkan Susenas 2026 pada bulan Maret, kemudian kami memperbarui data backlog ini, backlog 1 yaitu jumlah dan persentase rumah tangga yang belum memiliki rumah, secara persentase mengalami penurunan dari 13 persen pada Maret 2025 menjadi 12,39 persen pada Maret 2026," jelas dia.

Data tersebut menunjukkan kondisi perumahan nasional mulai membaik, baik dari sisi jumlah keluarga yang belum memiliki rumah maupun keluarga yang sudah memiliki rumah tetapi masih menempati hunian yang belum layak.

Namun, dengan total 27,3 juta keluarga yang masih masuk dalam backlog 1 dan backlog 2, tantangan penyediaan hunian yang layak dan terjangkau masih cukup besar. (Lip6)