BPS Gandeng DPR RI Sosialisasikan Sensus Ekonomi 2026, Mahasiswa Diajak Melek DataBPS Gandeng DPR RI Sosialisasikan Sensus Ekonomi 2026, Mahasiswa Diajak Melek DataBPSGandengDPRRISosialisasikanSensusEkonomi2026,MahasiswaDiajakMelekData

MEDAN (Waspada.id): Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Komisi X DPR RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) mengenai Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Medan, Selasa (4/8/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman kalangan akademisi, khususnya mahasiswa, terhadap pentingnya data statistik dalam mendukung pembangunan nasional.

FGD dibuka secara resmi oleh Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, dr. Sofyan Tan. Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Sumatera Utara Dadan Supriadi, S.S.T., M.Si., Statistisi Ahli Utama BPS Drs. Misfaruddin, M.Si., serta ratusan mahasiswa.

Dalam pemaparannya, Deputi Bidang Statistik Produksi BPS RI M. Habibullah, S.Si., M.Si. menegaskan bahwa BPS memiliki peran strategis sebagai penyedia data resmi yang menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pemerintah.

"Forum FGD ini diselenggarakan agar kalangan akademisi, khususnya mahasiswa, dapat memahami secara langsung cakupan tugas dan fungsi BPS," ujarnya.

Habibullah menjelaskan, BPS secara berkala menyelenggarakan tiga sensus nasional, yakni Sensus Penduduk setiap tahun berakhiran angka nol, Sensus Pertanian setiap tahun berakhiran angka tiga, dan Sensus Ekonomi setiap tahun berakhiran angka enam.

Menurutnya, Sensus Ekonomi 2026 akan mendata seluruh unit usaha di Indonesia, mulai dari usaha rumah tangga, UMKM, hingga perusahaan besar. Jumlah unit usaha yang akan didata diperkirakan mencapai sekitar 55 juta, meningkat signifikan dibandingkan sekitar 29 juta unit usaha yang tercatat pada Sensus Pertanian 2023.

Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar dalam memetakan arah kebijakan ekonomi nasional maupun daerah, mengidentifikasi berbagai jenis profesi masyarakat, hingga memberikan gambaran potensi investasi dan pengembangan usaha.

Habibullah juga menegaskan bahwa seluruh data yang dikumpulkan BPS dijaga kerahasiaannya dan hanya disajikan dalam bentuk agregat.

"Sebagai contoh, jika terdapat 10 perusahaan sejenis di suatu wilayah, nama masing-masing perusahaan tidak dimunculkan secara individu, melainkan digabungkan untuk menggambarkan struktur sektor ekonomi wilayah tersebut," jelasnya.

Ia menambahkan, proses pendataan dilakukan secara door-to-door oleh petugas yang mengenakan atribut resmi BPS. Pendataan memanfaatkan teknologi digital melalui Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) berbasis aplikasi ponsel, Computer Assisted Web Interviewing (CAWI) untuk perusahaan besar, serta didukung pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) guna meningkatkan efisiensi.

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI dr. Sofyan Tan mengajak generasi muda untuk meningkatkan kemampuan yang dinilainya sangat dibutuhkan dalam menghadapi persaingan global.

Menurutnya, terdapat tiga kompetensi utama yang perlu dikuasai, yakni kemampuan berbahasa asing, penguasaan ilmu secara mendalam, serta kemampuan membaca dan memahami data statistik.

"Dalam dunia bisnis, contohnya data kelahiran dapat dijadikan acuan dalam membuka layanan pendidikan anak usia dini atau PAUD jika rasionya masih mencukupi," tuturnya.

Sofyan Tan juga menjelaskan perbedaan antara sensus dan survei. Menurutnya, sensus memiliki cakupan menyeluruh sehingga menghasilkan tingkat akurasi yang sangat tinggi, sedangkan survei menggunakan sampel sehingga masih memiliki margin kesalahan tertentu.

Ia menegaskan bahwa data BPS merupakan fondasi utama dalam penyusunan kebijakan pemerintah.

"Kebijakan anggaran dan pembangunan infrastruktur seperti perbaikan jalan logistik dan konektivitas moda transportasi harus berbasis data riil hasil sensus agar tepat sasaran dan efisien," tegasnya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, Sofyan Tan menyampaikan bahwa Komisi X DPR RI bersama Badan Anggaran DPR RI telah memperjuangkan tambahan anggaran dari semula Rp300 miliar menjadi Rp1,3 triliun agar pelaksanaan sensus dapat berlangsung optimal di seluruh Indonesia.

Menutup pemaparannya, Sofyan Tan menekankan bahwa hasil sensus akan memberikan manfaat luas bagi pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat.

"Bagi masyarakat, sensus menghasilkan efisiensi ekonomi yang berdampak pada penyediaan produk barang dan jasa yang berkualitas, terjangkau, dan sehat," pungkasnya. (id09)