BPS Ungkap Fakta Pengeluaran Warga Miskin: 64,60% Anggaran Habis untuk Makan

JAKARTA (Waspada.id): Beban biaya hidup masih menjadi tantangan besar bagi masyarakat berpengeluaran rendah di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, kelompok 20% penduduk dengan pengeluaran terendah menghabiskan 64,60% anggaran rumah tangganya untuk membeli makanan. Kondisi ini memperlihatkan betapa terbatasnya ruang keuangan kelompok bawah untuk memenuhi kebutuhan lainnya.

Berdasarkan publikasi BPS bertajuk Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia Maret 2026, struktur belanja masyarakat menunjukkan perbedaan mencolok antara kelompok berpengeluaran rendah dan tinggi. Semakin rendah kelompok pengeluaran, semakin besar porsi anggaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Dalam laporan tersebut, kelompok Kuintil 1 atau 20% penduduk dengan pengeluaran terendah mengalokasikan 64,60% anggaran untuk makanan. Sementara itu, pengeluaran bukan makanan hanya sebesar 35,40%.

Sebaliknya, kelompok Kuintil 5 atau 20% penduduk dengan pengeluaran tertinggi memiliki ruang belanja yang lebih besar untuk kebutuhan di luar pangan. Porsi pengeluaran makanan kelompok ini tercatat hanya 39,21%, sedangkan pengeluaran bukan makanan mencapai 60,79%.

"Penduduk pada Kuintil 5 mencatatkan porsi pengeluaran untuk makanan sebesar 39,21%, sementara porsi pengeluaran bukan makanan mencapai 60,79%," tulis BPS dalam publikasinya, dikutip Minggu (11/10/2026).

Perbedaan tersebut menggambarkan kesenjangan kemampuan rumah tangga dalam mengelola anggaran. Ketika sebagian besar pendapatan kelompok berpengeluaran rendah terserap untuk kebutuhan pokok, kemampuan mereka membiayai pendidikan, kesehatan, perumahan, transportasi, hingga menabung menjadi lebih terbatas.

Sebaliknya, kelompok berpengeluaran tinggi memiliki porsi anggaran bukan makanan yang lebih besar. Kondisi ini memberikan ruang lebih luas untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier maupun membangun cadangan keuangan.

Semakin Rendah Pengeluaran, Semakin Besar Porsi Belanja Makanan

BPS juga mencatat pola yang konsisten pada seluruh kelompok kuintil. Semakin tinggi kelompok pengeluaran masyarakat, semakin kecil proporsi anggaran yang digunakan untuk membeli makanan.

"Pangsa pengeluaran makanan terus menurun secara bertahap seiring meningkatnya kelas pengeluaran, mulai dari Kuintil 1 sebesar 64,60%, Kuintil 2 sebesar 60,78%, Kuintil 3 sebesar 57,00%, Kuintil 4 sebesar 51,69%, hingga Kuintil 5 sebesar 39,21%," jelas BPS dalam laporan tersebut.

Data tersebut menunjukkan bahwa kelompok Kuintil 2 masih mengalokasikan 60,78% pengeluarannya untuk makanan. Pada Kuintil 3, porsinya turun menjadi 57,00%, kemudian menjadi 51,69% pada Kuintil 4.

Pola ini sejalan dengan Hukum Engel dalam ekonomi, yakni proporsi pengeluaran untuk makanan cenderung menurun ketika pendapatan atau kemampuan belanja rumah tangga meningkat. Artinya, meskipun pengeluaran nominal untuk makanan bisa bertambah, porsinya terhadap total anggaran umumnya semakin kecil.

Kenaikan Harga Pangan Berpotensi Menekan Daya Beli

Besarnya porsi belanja makanan membuat kelompok berpengeluaran rendah lebih rentan terhadap kenaikan harga bahan pokok. Ketika harga beras, minyak goreng, telur, cabai, dan kebutuhan pangan lainnya meningkat, rumah tangga dengan anggaran terbatas memiliki ruang penyesuaian yang lebih sempit.

Mereka berpotensi mengurangi pembelian kebutuhan lain agar pengeluaran pangan tetap terpenuhi. Dalam jangka panjang, tekanan tersebut dapat membatasi kemampuan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, menjaga kesehatan, serta membangun tabungan sebagai penyangga keuangan.

Karena itu, data BPS ini menjadi salah satu indikator penting dalam melihat tekanan biaya hidup dan perbedaan pola konsumsi masyarakat. Namun, besarnya pangsa pengeluaran makanan tidak dengan sendirinya menunjukkan status kemiskinan setiap rumah tangga, karena klasifikasi kuintil didasarkan pada kelompok pengeluaran.

Temuan tersebut juga menegaskan pentingnya menjaga stabilitas harga pangan dan memastikan bantuan sosial menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Pengendalian inflasi bahan pokok, perlindungan daya beli, serta penguatan jaring pengaman sosial dapat membantu mengurangi tekanan pengeluaran rumah tangga berpendapatan rendah. (Lip6)