BSU 2026 Segera Disalurkan, Menaker Pastikan Data Penerima Dibersihkan Terlebih Dahulu

JAKARTA (Waspada.id): Pemerintah terus mematangkan skema penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) Tahun 2026. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memastikan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) juga tengah menyiapkan pemutakhiran dan pembersihan data calon penerima agar bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran.

Saat ini, proses penetapan anggaran dan regulasi program bantuan bagi pekerja tersebut masih berada di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kemenaker pun terus berkoordinasi sambil menunggu perkembangan final sebelum mengumumkan secara rinci pelaksanaan BSU kepada masyarakat.

“Masih disiapkan, nanti akan kami kabarkan lebih lanjut,” ujar Yassierli di sela-sela konferensi pers perkembangan aksesi Indonesia pada OECD di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Yassierli menjelaskan, salah satu tahapan yang tengah disiapkan adalah pemutakhiran serta pembersihan data atau cleansing calon penerima BSU. Proses tersebut dilakukan dengan memadankan basis data peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh pekerja yang memenuhi persyaratan.

“Sejauh ini prosesnya masih di Kementerian Keuangan. Nanti data penerima dari BPJS Ketenagakerjaan akan kita cleansing terlebih dahulu,” tegas Yassierli.

Terkait tanggal pasti pencairan, Yassierli mengatakan pihaknya masih menunggu linimasa resmi dari Kemenkeu. Setelah itu, pemerintah akan menyosialisasikan jadwal penyaluran BSU kepada para pekerja di seluruh Indonesia.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan BSU Tahun 2026 senilai Rp900.000 tidak diperuntukkan bagi seluruh lapisan pekerja. Sejumlah kelompok pekerja secara resmi dikecualikan dari daftar penerima subsidi gaji tersebut.

Penyaluran BSU 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 beserta petunjuk teknis pelaksanaannya.

Pemerintah secara tegas mengecualikan pekerja yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI aktif, serta anggota Polri aktif dari penerima BSU 2026.

Selain itu, untuk menghindari penumpukan bantuan sosial, penyaluran BSU diprioritaskan bagi pekerja yang tidak sedang menerima Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun anggaran berjalan.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, mengatakan pembatasan tersebut dilakukan agar alokasi anggaran dapat tepat sasaran.

“Kami ingin bantuan ini dapat disalurkan dengan tepat untuk menjaga ketahanan ekonomi dan daya beli pekerja atau buruh Indonesia agar tetap stabil,” ujar Indah dalam siaran pers, Minggu (8/11/2026).

Bagi pekerja di luar kelompok yang dikecualikan, terdapat sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi. Calon penerima BSU 2026 harus berstatus Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Selain itu, pekerja harus terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga periode Agustus 2026.

Dari sisi pendapatan, BSU diperuntukkan bagi pekerja dengan upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan. Acuan tersebut mencakup gaji pokok dan tunjangan tetap yang dilaporkan pemberi kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Namun, terdapat pengecualian terhadap formula batas upah bagi pekerja yang bekerja di wilayah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di atas Rp3,5 juta. (Lip6)