BTT Sumut Turun Jadi Rp60 Miliar, Salman Alfarisi Soroti Risiko Bencana Akhir TahunBTT Sumut Turun Jadi Rp60 Miliar, Salman Alfarisi Soroti Risiko Bencana Akhir TahunBTTSumutTurunJadiRp60Miliar,SalmanAlfarisiSorotiRisikoBencanaAkhirTahun

MEDAN (Waspada.id): Wakil Ketua DPRD Sumut, H. Salman Alfarisi, Lc, MA, mempertanyakan penurunan alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Sumatera Utara Tahun 2026. Anggaran BTT disebut turun dari Rp70 miliar menjadi Rp60 miliar.

Salman menilai pengurangan anggaran tersebut perlu mendapat perhatian serius, mengingat potensi bencana, khususnya banjir dan longsor, kerap meningkat menjelang akhir tahun.

“Seharusnya Pemprov Sumut berkaca pada kejadian akhir tahun lalu, ketika longsor dan banjir besar terjadi di sejumlah titik hingga melumpuhkan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat di beberapa kabupaten dan kota.

Mengapa BTT tidak dinaikkan, malah justru diturunkan?” ujar Salman kepada wartawan, Rabu (26/8/2026).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengingatkan, persoalan kesiapan anggaran menghadapi bencana sebenarnya telah disampaikannya sejak pertengahan 2025. Saat itu, ia menilai alokasi BTT Sumatera Utara masih relatif kecil dibandingkan potensi kebutuhan penanganan keadaan darurat.

Menurut Salman, kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak cukup hanya dengan menyiapkan anggaran tanggap darurat. Pemerintah juga harus memperkuat langkah pencegahan dari hulu, terutama dalam menangani persoalan alih fungsi lahan di kawasan hutan lindung.

Ia menyoroti sejumlah wilayah, seperti Binjai, Langkat dan Deliserdang, yang menurutnya menghadapi persoalan serius terkait alih fungsi kawasan hutan lindung menjadi perkebunan sawit.

“Kalau alih fungsi lahan tidak ditangani serius, potensi bencana serupa sangat besar terjadi kembali. Jangan sampai pemerintah baru sibuk mencari anggaran setelah bencana terjadi,” tegasnya.

Salman menilai pengurangan BTT sebesar Rp10 miliar perlu dijelaskan secara terbuka dalam pembahasan Ranperda Perubahan APBD 2026. Sebab, dana tersebut menjadi salah satu sumber pembiayaan yang dapat digunakan pemerintah daerah untuk menangani kondisi darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Menurutnya, alokasi sebesar Rp60 miliar berpotensi tidak memadai apabila terjadi bencana besar secara bersamaan di sejumlah daerah di Sumatera Utara pada akhir tahun.

“Kalau terjadi bencana besar di beberapa daerah secara bersamaan, apakah BTT Rp60 miliar cukup? Kalau tidak, dari mana sumber pembiayaannya? Ini harus dijawab sebelum APBD Perubahan disahkan,” pungkasnya. (wsp.id)