Buka Rekening Massal, Pemerintah Siapkan Rp11 Triliun

JAKARTA (Waspada.id): Pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp11 triliun untuk membuka rekening secara massal bagi masyarakat Indonesia. Program ini menyasar lebih dari 200 juta orang dan ditargetkan mulai bergulir sebelum akhir 2026.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, anggaran program tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Setiap rekening yang dibuka nantinya akan memperoleh dana awal sebesar Rp50 ribu. Dengan target penerima lebih dari 200 juta masyarakat, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai sekitar Rp11 triliun.

"Dari APBN. Totalnya kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira USD 600 juta atau sekitar Rp11 triliun," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, dikutip dari Antara, Rabu (9/9/2026).

Belum Dipastikan Masuk APBN 2026 atau 2027

Meski kebutuhan anggarannya telah diperkirakan, pemerintah belum memastikan apakah seluruh dana tersebut akan dibebankan pada APBN Tahun Anggaran 2026 atau baru dialokasikan dalam APBN 2027.

Airlangga mengatakan, besaran anggaran sekaligus mekanisme pelaksanaan program masih dalam pembahasan pemerintah bersama Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Kita akan siapkan dalam waktu dekat. Roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK," terangnya.

Pemerintah tidak akan membuka seluruh rekening secara serentak. Program tersebut akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kesiapan sistem dan mekanisme pelaksanaannya.

Ditargetkan Dimulai Sebelum Akhir 2026

Airlangga mengatakan, pemerintah menargetkan tahap awal pembukaan rekening massal dapat dimulai sebelum akhir 2026.

Namun, jadwal pelaksanaan secara lebih rinci masih menunggu hasil pembahasan bersama BI dan OJK.

Program pembukaan rekening massal ini merupakan bagian dari strategi pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan.

Dengan semakin banyak masyarakat memiliki rekening, pemerintah berharap inklusi keuangan dapat meningkat sekaligus mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan dan transaksi keuangan formal. (Lip6)