Breaking News
Memuat breaking news...
Advertisement

Bullying Marak Di Sumut, Muniruddin Desak Sekolah Harus Aman dan Nyaman

Redaksi
Redaksi
Sabtu, 21 November 2026 - 12.29 PM WIB
Bullying Marak Di Sumut, Muniruddin Desak Sekolah Harus Aman dan Nyaman
Anggota DPRD Sumut Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muniruddin Ritonga, S.H.I., M.Ag. Waspada.id/ist
Eksklusif di WhatsApp
Dapatkan berita terkini langsung di layar HP Anda
Waspada+ Gabung
Reading Comfort
adjust the font size
Advertisement

MEDAN (Waspada.id): Anggota DPRD Sumut Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muniruddin Ritonga, S.H.I., M.Ag., mendesak seluruh sekolah di Sumatera Utara serius menerapkan Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman guna mencegah maraknya perundungan (bullying) di lingkungan pendidikan.

Muniruddin yang juga Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Sumut itu mengatakan, maraknya kasus perundungan menjadi alarm serius bagi pemerintah dan pihak sekolah untuk memperkuat perlindungan terhadap peserta didik.

"Maraknya bullying adalah alarm serius. Pemerintah daerah, dinas pendidikan hingga pihak sekolah tidak boleh abai. Regulasi sudah ada, sehingga harus dilaksanakan secara nyata, bukan sekadar formalitas di atas kertas," tegas Muniruddin di Medan, Sabtu (21/11/2026).

Menurutnya, Permendikdasmen Nomor 6 Tahun 2026 mengatur empat aspek utama dalam menciptakan sekolah aman dan nyaman, yakni pemenuhan kebutuhan spiritual, perlindungan fisik, kesejahteraan psikologis dan keamanan sosiokultural, serta keadaban dan keamanan digital.

Dalam aspek spiritual, aturan ini menjamin kebebasan warga sekolah menjalankan ibadah dan menghormati agama serta kepercayaan masing-masing. Sementara perlindungan fisik mencakup penyediaan lingkungan sekolah yang sehat, aman, ramah disabilitas, serta meminimalkan area yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan.

Pada aspek psikologis dan sosiokultural, regulasi tersebut menekankan pentingnya lingkungan yang bebas dari perundungan, diskriminasi, kekerasan, serta perlakuan yang merendahkan martabat peserta didik. Adapun aspek digital mengatur pentingnya etika dan keamanan dalam berinteraksi di ruang digital, termasuk mencegah perundungan siber.

Permendikdasmen ini juga mengatur pendekatan promotif dan preventif melalui edukasi, pembiasaan perilaku positif, keteladanan, serta pembagian tanggung jawab antara kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan dan peserta didik. Kepala sekolah bertanggung jawab menetapkan tata tertib, kode etik, prosedur operasional standar, serta melakukan deteksi dini dan penanganan terhadap pelanggaran.

Selain itu, pemerintah daerah diwajibkan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Pokja bertugas melakukan sosialisasi, menerima dan menindaklanjuti laporan, mengoordinasikan penanganan, serta memfasilitasi pendampingan bagi korban, termasuk konseling dan bantuan sesuai kebutuhan.

Regulasi tersebut juga menekankan keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam membangun budaya sekolah yang aman. Komunikasi antara sekolah dan keluarga perlu diperkuat agar perubahan perilaku anak maupun indikasi kekerasan dapat dikenali dan ditangani sejak dini.

Penerapan budaya sekolah aman dan nyaman bukan hanya menjadi tanggung jawab kepala sekolah atau guru, melainkan seluruh warga sekolah. Karena itu, setiap satuan pendidikan perlu membangun kebiasaan saling menghormati, menghargai perbedaan, serta berani melaporkan tindakan kekerasan tanpa takut mendapat intimidasi.

Muniruddin menjelaskan, penerapannya harus mencakup pencegahan kekerasan fisik, tekanan mental, diskriminasi hingga perundungan siber (cyberbullying).

Ia juga meminta sekolah melakukan deteksi dini terhadap potensi perundungan, menyediakan saluran pengaduan yang aman dan menjaga kerahasiaan pelapor. Kepala sekolah harus memastikan tata tertib dan prosedur penanganan berjalan efektif dengan melibatkan guru, peserta didik dan orang tua.

Sebagai Ketua LPA Sumut, Muniruddin mengingatkan agar sekolah tidak menutupi kasus perundungan demi menjaga nama baik institusi. Korban harus mendapatkan perlindungan dan pendampingan psikologis, sedangkan penanganan pelaku dilakukan sesuai ketentuan perlindungan anak.

Ia menegaskan, DPRD Sumut bersama LPA Sumut akan mendorong pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi tersebut oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara maupun dinas pendidikan kabupaten/kota.

"Jangan sampai anak datang ke sekolah untuk belajar dan meraih cita-cita, justru pulang membawa trauma akibat kekerasan dan perundungan. Sekolah harus menjadi tempat yang aman, nyaman dan melindungi masa depan anak," pungkas legislator dari Dapil Sumut VII tersebut. (id142)

Ikuti WASPADA di Google Berita
Dapatkan berita terbaru langsung dari Google News.
Ikuti
Topik

Discussion

Bagikan pemikiran dan pendapat Anda

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berdiskusi.

Berita Terkait

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement