Bulog Siap Distribusi Beras SPHP ke KDKMP Sebelum 20 Oktober

JAKARTA (Waspada.id): Perum Bulog mulai menyiapkan distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Sebanyak 100 titik KDKMP ditargetkan menjadi lokasi awal penyaluran beras SPHP sebelum 20 Oktober 2026.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, penyaluran tersebut menjadi bagian dari persiapan operasional KDKMP yang akan dimulai pada 1 Oktober 2026.

Menurut Rizal, Bulog akan berkoordinasi dengan Agrinas Pangan Nusantara selaku pengelola KDKMP untuk menentukan lokasi awal penyaluran.

"Dalam waktu dekat ini, sebelum tanggal 20 Oktober harus minimal ada 100 KDKMP yang bisa dijadikan pilot project untuk dimasukkan dulu yang lengkap," kata Rizal, dikutip dari Liputan6.com, Selasa (29/9/2026).

Stok Beras SPHP Dipastikan Cukup

Rizal memastikan Bulog memiliki stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang cukup untuk memenuhi kebutuhan penyaluran beras SPHP ke KDKMP.

Penyaluran ini sekaligus menjadi bagian dari mandat tambahan yang diterima Bulog untuk menyalurkan 1 juta ton tambahan beras SPHP pada 2026.

Tambahan beras tersebut akan diarahkan ke sejumlah kebutuhan, mulai dari daerah terdampak bencana, wilayah yang mengalami kekeringan akibat El Nino, hingga mendukung persiapan operasional KDKMP.

Bulog juga membuka kemungkinan menambah pasokan apabila kebutuhan KDKMP meningkat.

"Kami siapkan sebanyak yang diminta. Jadi kami tidak batasi, karena ini program strategisnya Bapak Presiden. Perintahnya tadi dari Bapak Kepala BP BUMN, Pak Dony Oskaria, harus mendukung semaksimal mungkin. Jadi tidak ada batasan kuota," jelas dia.

KDKMP Mulai Beroperasi 1 Oktober

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP akan mulai beroperasi pada 1 Oktober 2026. Para manajer koperasi juga mulai ditempatkan untuk menjalankan operasional koperasi di berbagai daerah.

KDKMP nantinya tidak diposisikan sebagai toko ritel modern. Koperasi tersebut memiliki mandat untuk menjadi salah satu jalur penyaluran barang bersubsidi dan berbagai layanan yang disediakan pemerintah serta BUMN.

Hal tersebut menyusul penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Agrinas Pangan Nusantara sebagai pengelola KDKMP dengan sejumlah BUMN.

"Nanti 1 Oktober sudah ada manajer, pupuk harus drop situ, penyalurannya melalui Kopdes, barang-barang subsidi, beras SPHP, bantuan pangan, kemudian gas 3 kilo, pupuk, apa lagi tadi ya, BRILink, Mekaar itu bunganya sekarang kan subsidi dari PNM, PNM ya, PNM, pembayaran listrik, dan lain-lain," urai Zulkifli di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Sejumlah BUMN Gandeng KDKMP

Sejumlah BUMN telah menandatangani kerja sama untuk mendukung operasional KDKMP. Di antaranya Perum Bulog, ID Food, Pertamina Patra Niaga, Pupuk Indonesia, dan Pos Indonesia.

Dukungan juga datang dari bank-bank pelat merah, yakni BRI, BNI, Mandiri, serta Bank Syariah Indonesia (BSI).

Zulkifli mengatakan, pemerintah akan melakukan evaluasi setelah operasional KDKMP dimulai. Evaluasi awal dijadwalkan pada 7 Oktober 2026, kemudian pemerintah akan melihat langsung pelaksanaan operasional di sejumlah daerah pada 15 Oktober 2026.

"Kami akan bagi tugas masing-masing nanti jadi pramuniaga ya, saya jadi pramuniaga di koperasi mana, Pak Ferry jadi pramuniaga di koperasi mana untuk memperlihatkan kepada publik bahwa koperasi kita sudah mulai berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Mungkin belum semua, tapi secara bertahap," jelasnya.

Manajer Diminta Terima Penempatan Awal

Selain mempersiapkan pasokan barang, pemerintah juga tengah menata penempatan manajer KDKMP. Zulkifli meminta para manajer yang telah terpilih menerima penempatan awal meskipun lokasi tugasnya berada cukup jauh dari domisili.

Menurutnya, persoalan penempatan masih dapat disesuaikan setelah operasional koperasi berjalan.

"Kami dengar, kami memahami, tadi sudah kami rapatkan, yang paling penting sekarang dari manajer-manajer itu harus ditempatkan, diterima dulu," kata Zulkifli di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (29/9/2026).

Dengan dimulainya operasional KDKMP pada 1 Oktober, pemerintah menargetkan secara bertahap berbagai kebutuhan masyarakat, termasuk beras SPHP, LPG 3 kg, pupuk bersubsidi, bantuan pangan, hingga layanan keuangan dan pembayaran listrik dapat disalurkan melalui koperasi tersebut. (Lip6)