Bulog Siapkan Beras SPHP Satu Harga, Dari Sabang Sampai MeraukeBulog Siapkan Beras SPHP Satu Harga, Dari Sabang Sampai MeraukeBulogSiapkanBerasSPHPSatuHarga,DariSabangSampaiMerauke

JAKARTA (Waspada.id): Perum Bulog berencana menerapkan kebijakan satu harga untuk beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di seluruh Indonesia. Skema tersebut akan mengadopsi konsep BBM Satu Harga yang diterapkan PT Pertamina (Persero), dengan tujuan menghadirkan harga beras yang lebih merata di seluruh wilayah.

Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan, rencana tersebut akan mulai diajukan setelah kondisi keuangan perusahaan kembali mencatatkan kinerja positif. Bulog diproyeksikan membukukan laba sebesar Rp1,14 triliun pada 2026, didorong oleh kenaikan margin usaha yang mulai berlaku pada Agustus tahun ini.

"Kami akan laporkan dulu, memang itu dalam rencana kami di awal, apabila sudah positif keuangan kita, kita akan buat seperti Pertamina. Pertamina mampu membuat harga satu harga dari Sabang sampai Merauke," kata Rizal di Kantor Bulog, Jakarta, dikutip dari Liputan6.com, Selasa (4/8/2026).

Menurut Rizal, penerapan beras SPHP dengan satu harga masih harus memperoleh persetujuan pemerintah melalui Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas). Besaran harga yang akan diberlakukan nantinya juga akan ditetapkan oleh pemerintah.

"Insya Allah Bulog juga kalau memang sudah positif, kita akan ajukan ke pemerintah jika diizinkan kami buat harga beras medium, yaitu beras SPHP. Seperti satu harga nanti, nanti kita nunggu kebijakan dari pemerintah satu harganya berapa," katanya.

Saat ini, harga eceran tertinggi (HET) beras SPHP masih berbeda di setiap wilayah. Di Jawa, Lampung, Sumatera Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sulawesi, HET ditetapkan sebesar Rp12.500 per kilogram atau Rp62.500 per kemasan 5 kilogram.

Sementara di wilayah Sumatera selain Lampung dan Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), serta Kalimantan, HET mencapai Rp13.100 per kilogram atau Rp65.500 per kemasan 5 kilogram. Adapun di Maluku dan Papua, HET ditetapkan sebesar Rp13.500 per kilogram atau Rp67.500 per kemasan 5 kilogram.

Rencana penerapan satu harga didukung oleh membaiknya prospek keuangan Bulog. Pemerintah telah menetapkan margin keuntungan Bulog sebesar 7 persen per kilogram melalui Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2026.

Kebijakan tersebut menaikkan margin Bulog dari sebelumnya Rp50 per kilogram menjadi sekitar Rp970 per kilogram.

"Margin Bulog yang dulunya per kilo Rp 50 sekarang menjadi 7 persen. Nah 7 persen itu kalau dikalkulasikan dengan angka menjadi sekitar Rp 970," kata Rizal.

Dengan kenaikan margin tersebut, Bulog memperkirakan mampu membukukan laba sekitar Rp1,14 triliun hingga akhir 2026.

"Sehingga dengan 970 rupiah tersebut kalau diperhitungkan sampai dengan akhir tahun maka diproyeksikan neraca keuangan Bulog akan menjadi positif yaitu sekitar Rp 1,14 triliun," imbuhnya.

Rizal menegaskan tambahan keuntungan tersebut tidak hanya akan memperkuat kondisi keuangan perusahaan, tetapi juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Ini dengan penambahan hasil yang positif ini kami Bulog akan memperbaiki dan menaikkan kualitas serta menaikkan tingkat pelayanan kami kepada masyarakat dan kami berjanji akan berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara Republik Indonesia," ujarnya.

Selain peningkatan margin, Bulog juga diperkirakan mampu menghemat biaya hingga Rp1,07 triliun pada 2026. Penghematan berasal dari penurunan beban bunga pinjaman perbankan dari sebelumnya 7–8 persen menjadi sekitar 2–3 persen, ditambah subsidi bunga kredit dari pemerintah sebesar 2 persen.

"Bunga bank yang biasanya 7-8 persen diturunkan 2-3 persen. Ini luar biasa dan dampak dari pengurangan bunga bank tersebut Bulog mampu untuk mengurangi biaya pembayaran bunga dalam satu tahun lebih dari Rp 1,07 triliun," ungkap Rizal. (Lip6)