Bupati Abdya Batasi Pembelian Solar Subsidi, SPBU Diawasi KetatBupati Abdya Batasi Pembelian Solar Subsidi, SPBU Diawasi KetatBupatiAbdyaBatasiPembelianSolarSubsidi,SPBUDiawasiKetat

BLANGPIDIE (Waspada.id): Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), resmi membatasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Solar, di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), dalam wilayah Nanggroe Breuh Sigupai.

Kebijakan tersebut diberlakukan untuk menjaga kuota Solar subsidi tetap tepat sasaran, sekaligus menekan praktik penimbunan dan penyalahgunaan BBM. Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Bupati Abdya Nomor: 000.8/347, yang ditetapkan di Blangpidie pada 1 Agustus 2026.

Dalam pelaksanaannya, Pemkab Abdya menggandeng aparat penegak hukum (APH), untuk memperketat pengawasan distribusi Solar subsidi di lapangan. Melalui surat edaran tersebut, pemerintah menetapkan batas maksimal pembelian Solar perhari berdasarkan jenis kendaraan.

Untuk kendaraan tronton, pembelian dibatasi paling banyak senilai Rp1 juta perhari. Sementara kendaraan colt diesel dan dump truk, hanya diperbolehkan membeli Solar subsidi hingga Rp650 ribu perhari. Disisi lain, kendaraan angkutan umum atau mobil penumpang jenis minibus, tetap diperbolehkan melakukan pengisian penuh (full tank) dan mendapat prioritas pelayanan.

Kebijakan serupa juga berlaku bagi kendaraan pelayanan darurat, seperti ambulans dan mobil pemadam kebakaran, yang tetap diprioritaskan memperoleh pengisian penuh.

Selain pembatasan kuota, pemerintah juga memperketat mekanisme penyaluran BBM subsidi di SPBU. Setiap pengguna kendaraan diwajibkan menunjukkan QR Code resmi, saat melakukan transaksi pembelian Solar.

Petugas SPBU juga dilarang melayani pembelian berulang terhadap kendaraan yang sama, apabila telah mencapai batas kuota harian yang ditetapkan.

Sementara itu, pengisian menggunakan jerigen tidak diperbolehkan, kecuali bagi sektor pertanian dan nelayan, yang memiliki surat rekomendasi resmi dari instansi berwenang.

Pemkab Abdya menegaskan, tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk pelanggaran dalam penyaluran BBM bersubsidi. Bersama aparat penegak hukum, pemerintah memastikan akan menindak tegas setiap praktik penimbunan maupun penyalahgunaan Solar subsidi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui kebijakan tersebut, Pemkab Abdya berharap distribusi Solar subsidi dapat lebih terkendali, sehingga kebutuhan sektor transportasi umum, pelayanan kesehatan, pertanian, hingga perikanan tetap terpenuhi tanpa terganggu kelangkaan pasokan.(id82)