Bupati Abdya Safaruddin Pastikan Seluruh Gampong Tersentuh APBK

BLANGPIDIE (Waspada.id): Pemerataan pembangunan, menjadi salah satu komitmen utama Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya). Bupati Safaruddin menegaskan, tidak boleh ada gampong yang terabaikan dalam kebijakan pembangunan daerah, termasuk dalam alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK).

Komitmen tersebut disampaikan Safaruddin saat coffee morning bersama insan pers di Blangpidie, Sabtu (7/11). Kegiatan itu turut dihadiri Ketua DPRK Abdya Roni Guswandi, Plt Sekda Amrizal, serta sejumlah kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).

Safaruddin mengungkapkan, evaluasi terhadap pembangunan sebelumnya menemukan masih ada gampong yang hampir 10 tahun tidak memperoleh sentuhan program pembangunan melalui APBK.

Kondisi tersebut, menurutnya, harus diakhiri. Melalui visi Arah Baru Abdya Maju, pemerintah daerah berupaya memastikan seluruh gampong mendapatkan perhatian secara proporsional selama masa kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Zaman Akli. "Target kita, dalam lima tahun kepemimpinan ini, tidak ada lagi gampong yang luput dari perhatian pembangunan. Seluruh wilayah harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang," tegasnya.

Ia menjelaskan, tahun pertama pemerintahan masih dihadapkan pada keterbatasan ruang fiskal dan penyesuaian program. Memasuki 2026, pemerintah mulai memiliki ruang lebih luas, untuk menjalankan berbagai agenda pembangunan sesuai prioritas dalam RPJM Kabupaten.

Selain pemerataan infrastruktur, pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi perhatian serius Pemkab Abdya. Sekitar 300 keluarga masuk dalam sasaran penanganan melalui program pemberdayaan terpadu.

Untuk 2027, pemerintah menyiapkan intervensi terhadap 19 rumah tangga kategori desil 1 dengan alokasi anggaran sekitar Rp2,5 miliar.

Penanganan tidak sebatas pembangunan rumah layak huni, tetapi juga menyentuh penguatan ekonomi keluarga, bantuan modal usaha hingga dukungan pembayaran listrik.

Menurut Safaruddin, bantuan fisik tanpa pemberdayaan ekonomi, berisiko tidak menyelesaikan persoalan kemiskinan secara mendasar. "Kita ingin penerima manfaat tidak terus bergantung pada bantuan. Mereka harus didampingi, diberikan modal usaha dan kesempatan memperbaiki kehidupan ekonominya hingga mampu keluar dari kemiskinan ekstrem," ujarnya.

Untuk mendukung program tersebut, Pemkab Abdya akan mengintegrasikan berbagai sumber pembiayaan, mulai dari APBK, Baitul Mal, hingga dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Pendataan terpadu juga disiapkan agar intervensi pemerintah tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih bantuan.

Di sektor pelayanan publik, Pemkab Abdya juga mematangkan sejumlah program prioritas. Di antaranya penguatan program Doto Saweu Gampong, yang dijadwalkan mendapat kunjungan tim Kementerian Dalam Negeri pada 19 November 2026.

Pemerintah turut mendorong program Bapak Asuh Anak Yatim, optimalisasi Mal Pelayanan Publik (MPP), serta melanjutkan pembangunan pasar modern.

Sementara itu, pembangunan venue Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), dirancang menjadi kawasan yang dapat dikembangkan sebagai pusat olahraga terpadu atau sport center.

Pada sektor kelautan dan infrastruktur, pemerintah menargetkan penambahan dua unit Kampung Nelayan Merah Putih, serta melanjutkan pembangunan jalan dua jalur secara bertahap.

Safaruddin berharap seluruh program menjadi fondasi bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ia optimistis, hasil dari berbagai agenda pembangunan yang sedang dipersiapkan, akan semakin dirasakan masyarakat pada 2027.

"Yang terpenting, pembangunan tidak hanya terlihat dari banyaknya proyek fisik, tetapi juga harus berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Kita ingin perubahan yang dirasakan seluruh lapisan masyarakat Abdya," pungkasnya. (Id82)