Bupati Asahan Hadiri Rakor Optimalisasi PAD dan DBH Pajak di Medan

MEDAN (Waspada.id): Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin, S.Sos., M.Si., mengikuti Rapat Koordinasi Optimalisasi Penerimaan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak se-Provinsi Sumatera Utara.

Kegiatan berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Senin (31/8/2026) pukul 14.00 WIB hingga selesai pukul 16.00 WIB secara aman dan lancar.

Rakor ini dihadiri oleh Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dr. Drs. Agus Fatoni, M.Si., GRCE, Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution, jajaran Forkopimda Sumut, para kepala daerah se-Sumatera Utara, serta tamu undangan lainnya. Rangkaian acara diawali dengan pembacaan lagu Indonesia Raya, tari penyambutan, doa, dan sambutan dari para pemangku kepentingan.

Dalam arahannya, Dirjen Bina Keuangan Daerah menegaskan bahwa penggenjotan PAD menjadi prioritas utama demi kesejahteraan masyarakat. Ia mendesak daerah mengoptimalkan sumber daya, menggali potensi pendapatan baru, meningkatkan kualitas SDM, serta memperkuat digitalisasi untuk mencegah korupsi. Kinerja BUMD juga harus dimaksimalkan melalui kemitraan dan pemanfaatan CSR yang tepat. Ia menyoroti kontribusi besar opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang kini langsung diterima daerah sebagai pendorong utama pertumbuhan pendapatan.

Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara menekankan bahwa pelayanan publik dan pencapaian target PAD adalah prioritas utama. Ia mengajak seluruh kabupaten/kota untuk lebih gencar menggarap potensi pajak kendaraan bermotor dan memanfaatkan kebijakan opsen tersebut guna meningkatkan penerimaan daerah secara signifikan.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Asahan menyambut baik terselenggaranya forum ini sebagai sarana mempererat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Ia berharap penyaluran DBH berjalan tepat waktu dan tepat sasaran agar program prioritas daerah tidak terhambat. Bupati juga memohon dukungan sinkronisasi data pajak antar tingkatan pemerintahan untuk menghindari tumpang tindih dan kehilangan potensi pendapatan.

“Pendapatan daerah yang dikelola dengan baik, transparan, dan akuntabel adalah jembatan menuju kesejahteraan masyarakat. Sinergi dan kesamaan data sangat krusial agar setiap rupiah yang diterima dapat bermanfaat secara optimal bagi rakyat,” tegas Taufik Zainal Abidin.(id88)