Bupati Asahan Tandatangani Komitmen Penguatan Tata Kelola dan Pencegahan Korupsi di Kantor Gubernur Sumut

MEDAN (Waspada.id): Bupati Asahan bersama seluruh Kepala Daerah se-Sumatera Utara menandatangani komitmen bersama penguatan tata kelola pemerintahan daerah serta pencegahan korupsi, Kamis (17/9/2026) di Kantor Gubernur Sumatera Utara. Penandatanganan mencakup perbaikan tata kelola perencanaan, penganggaran, hingga pengadaan barang dan jasa.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution menyatakan pertemuan yang diinisiasi Kementerian Dalam Negeri bersama KPK ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pencegahan korupsi sekaligus mengantisipasi potensi pelanggaran. Hampir seluruh kepala daerah hadir, menunjukkan keseriusan pemerintah daerah menerima pembekalan sekaligus mengevaluasi tata kelola masing-masing.

"Kami berkomitmen memperbaiki tata kelola, mengantisipasi dan mencegah korupsi. Kehadiran KPK mengingatkan kami untuk terus meningkatkan integritas," ujar Bobby. Ia berharap pencegahan tidak berhenti di tingkat provinsi, melainkan menyeluruh ke 33 kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Pimpinan KPK Johanis Tanak menekankan pentingnya penguatan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai sistem peringatan dini. Posisi APIP perlu diperkuat, termasuk keterlibatan Kemendagri dalam pengangkatan agar tidak mudah diganti oleh kepala daerah, serta diperkuat payung hukumnya melalui Perpres.

Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus menegaskan APIP adalah mitra pemerintah daerah, bukan pihak yang harus dihindari. "Jika APIP berkualitas, penyimpangan dapat dideteksi lebih awal sebelum masuk ke ranah hukum," katanya.

Kegiatan dihadiri pula oleh perwakilan BPKP RI, LKPP, serta Ketua DPRD se-Sumatera Utara, berjalan aman, lancar, dan sukses.(id39)