Bupati dan Pedagang Sepakati Monitoring Bersama ILP Pasar Sidikalang

DAIRI (Waspada.id): Polemik kenaikan Iuran Layanan Pasar (ILP) di Pasar Sidikalang mulai menemukan titik temu. Bupati Dairi Vickner Sinaga menawarkan besaran ILP sebesar Rp300 ribu untuk setiap kios di Blok A dan Blok B, disertai monitoring bersama antara pemerintah daerah dan perwakilan pedagang terhadap kinerja Perusahaan Daerah (PD) Pasar.

Kesepakatan tersebut mengemuka dalam pertemuan Bupati Dairi Vickner Sinaga bersama para pedagang yang tergabung dalam Persatuan Pedagang Pasar Sidikalang (P3S) di Pendopo Bupati Dairi, Jumat (11/9/2026).

Dalam pertemuan itu, Bupati membuka ruang bagi keterlibatan perwakilan pedagang untuk ikut mengawasi kinerja PD Pasar. Monitoring akan dilakukan sedikitnya selama tiga bulan ke depan dan dapat dilanjutkan hingga akhir 2027.

"Kita akan membentuk tim monitoring, yang mengikut sertakan para pedagang dalam memberikan masukan terkait kinerja PD.Pasar maupun menganalisa keluhan pedagang nantinya," kata bupati.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan P3S yang dikoordinir Syarifudin Siregar dan Ferdinand Sihaloho dengan Wakil Bupati Dairi Wahyu Sagala pada Selasa (8/9/2026).

Dalam pertemuan sebelumnya, para pedagang mengusulkan besaran iuran Rp200 ribu untuk setiap kios di Blok A dan Blok B. Menurut pedagang, kenaikan ILP yang terjadi selama ini dinilai tidak sebanding dengan kondisi usaha dan kemampuan ekonomi mereka.

Menanggapi keberatan tersebut, Bupati Vickner Sinaga menawarkan opsi kenaikan ILP menjadi Rp300 ribu per kios. Namun, kebijakan tersebut disertai mekanisme evaluasi melalui monitoring bersama untuk memastikan pelaksanaannya tetap memperhatikan kondisi pedagang dan keberlangsungan PD Pasar.

Vickner menegaskan, keputusan tersebut tidak diambil secara serta-merta. Pemerintah Kabupaten Dairi, kata dia, perlu mempertimbangkan keberlangsungan PD Pasar sebagai perusahaan daerah yang selama ini tidak memperoleh penyertaan modal dari pemerintah daerah.

“PD Pasar merupakan perusahaan daerah yang tidak mendapatkan penyertaan modal dari pemerintah. Karena itu, perusahaan juga dituntut untuk mampu berdiri sendiri dan menghasilkan keuntungan agar dapat menjalankan operasionalnya,” ujar Vickner.

Meski demikian, Bupati mengakui keputusan mengenai besaran ILP tersebut belum otomatis menyelesaikan seluruh persoalan yang dihadapi pedagang. Karena itu, ia mengajak para pedagang melakukan monitoring bersama terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut.

Menurut Vickner, hasil evaluasi dalam sedikitnya tiga bulan ke depan akan menjadi bahan untuk melihat dampak kebijakan tersebut, baik terhadap keberlangsungan PD Pasar maupun kondisi para pedagang.

“Keputusan hari ini tentu belumlah langsung menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi pedagang, namun pada dasarnya kita berada dalam satu kapal besar, untuk itu, mari kita monitor bersama minimal tiga bulan ke depan. Dari hasil monitoring itu nanti dapat dilakukan tinjauan ulang terhadap keputusan yang akan dituangkan dalam keputusan bupati,” jelasnya.

Langkah tersebut, kata Bupati, merupakan bagian dari upaya mencari keseimbangan antara kebutuhan PD Pasar untuk tetap bertahan sebagai perusahaan daerah dan kemampuan pedagang dalam memenuhi kewajiban layanan pasar.

Selain penyesuaian kenaikan ILP, Bupati juga menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk mencari sumber dukungan lain bagi PD Pasar. Pemerintah daerah juga akan menindaklanjuti keluhan pedagang terkait minimnya pembeli di Blok A dan Blok B guna mencari solusi atas persoalan tersebut.

Pertemuan turut dihadiri Asisten Pemerintahan Agel Siregar, Asisten Perekonomian Junihardi Siregar, Kabag Perekonomian Lipinus Sembiring, Kabag Hukum Arjun Nainggolan, Direktur PD Pasar Sidikalang Lumpin Pangaribuan, Direktur Operasional Manaek Simbolon, Direktur Umum dan Keuangan Subhan Manik, Badan Pengawas PD Pasar Sidikalang, serta Ketua TP PKK Dairi Ny. Rita Puspita Vickner Sinaga. [***]