Breaking News
Memuat breaking news...

Bupati Siak Hanya Mau Bicara di Mansoer Institute, Potensi Anak Muda

Redaksi
Redaksi
Jumat, 25 September 2026 - 3.08 PM WIB
Bupati Siak Hanya Mau Bicara di Mansoer Institute, Potensi Anak Muda
Diskusi zoom Jumat (18/9). Waspada.id/ist
Eksklusif di WhatsApp
Dapatkan berita terkini langsung di layar HP Anda
Waspada+ Gabung
Reading Comfort
adjust the font size

MEDAN (Waspada.id): Afni Zulkifli Bupati Siak mengaku banyak diminta media nasional untuk bicara. Namun ia memilih bersedia hadir di forum dokter Mansoer Institute karena diisi anak muda.

Hal tersebut diungkapkannya dalam diskusi zoom Jumat (18/9) malam kemarin. Diskusi bertajuk Otonomi Daerah atau Federasi: Mewujudkan Indonesia Adil Makmur Sesuai Pasal 33 UUD 1945.

"Saya banyak diundang berbagai media nasional dan saya berusaha menghindari. Tapi saya benar-benar menghargai anak muda ini bang (Andi Mallarengeng) melaksanakan agendanya. Meskipun mereka tidak lahir di masa reformasi, mudah-mudahan otonomi daerah anak kandung reformasi ini bisa kita jaga bersama menjelang 30 tahun reformasi," bilang Afni dalam rilis yang diterima redaksi, Jumat (25/9).

Selanjutnya Bupati kelahiran Siak pertama ini berpandangan otonomi daerah berbeda dengan konsep negara federal atau federasi. Sejumlah kewenangan tetap ada pada pemerintah pusat dan daerah belum sepenuhnya berhak mengurus dirinya sendiri (self determination).

"Otonomi daerah pada waktu itu, dari awal menurut saya dikasinya separuh hati. Karena juga tidak bulat-bulat kewenangannya. Jadi bukan seperti federasi, kita memilih berotonomi daerah yg pada beberapa hal tetap kewenangannya di pusat. Yg saya sayangkan makin ke sini kita makin resentralisasi," kata Afni.

Andi Mallarangeng, tim perumus Undang-Undang Otonomi Daerah 1999, menyambut diskusi dengan menjelaskan latar desain aturan tersebut. Ia mengakui otonomi daerah tidak sepenuhnya memberikan kewenangan ke daerah.

"Presiden Habibie pada waktu itu sekedar memberi diferensiasi dalam pemerintahannya. Jadi memang pelaksanaan otonomi daerah itu bisa saja berubah, ditarik lagi ke pusat, tergantung siapa yang berkuasa. Tapi ada jalur hukum. Di situ ruang Kepala Daerah untuk melakukan langkah konkret menuntut pemerintah pusat ke MK atau MA," beber Andi.

Sementara itu Anshari Dimyati, Ketua Yayasan Sultan Hamid II Pontianak, menegaskan masyarakat di daerah kini hanya menjadi korban segala keputusan Jakarta atau pemerintah pusat. Kabut asap yg masih membayang di Kalimantan, sumber izinnya dari Jakarta.

"Kemarin lihat saja ada konten podcaster Ferry Irwandi. Kami saat ini masih berhadapan dengan kabut asap. Diskusi seperti ini harus terus dihidupkan, kemarin juga ada Media Askar di ILC yg angkat kembali wacana bentuk negara yg ideal di negara kita. Tengku dokter Mansoer sangat bersahabat dengan Sultan Hamid, kami dukung lembaga ini," bilang Anshari yg juga Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak tersebut.

Diskusi dihadiri oleh berbagai aktivis pemuda. Moderator Tutut Wijayanti, Ketua Umum Kohati Sumatera Utara. Dihadiri pula oleh cucu Wali Negara Sumatera Timur, Tengku Mansoer Adil Mansoer yg zoom dari negeri Belanda.(wsp.id)

Ikuti WASPADA di Google Berita
Dapatkan berita terbaru langsung dari Google News.
Ikuti
Topik

Discussion

Bagikan pemikiran dan pendapat Anda

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berdiskusi.
Berita Terkait
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement