Breaking News
Memuat breaking news...
Advertisement

Buruh Pilih PTKP Naik Jadi Rp7,5 Juta Ketimbang Subsidi Pajak, Ini Alasannya

Redaksi
Redaksi
Selasa, 17 November 2026 - 8.25 AM WIB
Buruh Pilih PTKP Naik Jadi Rp7,5 Juta Ketimbang Subsidi Pajak, Ini Alasannya
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal
Eksklusif di WhatsApp
Dapatkan berita terkini langsung di layar HP Anda
Waspada+ Gabung
Reading Comfort
adjust the font size
Advertisement

JAKARTA (Waspada.id): Kalangan buruh mendorong pemerintah menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp7,5 juta per bulan dibandingkan memberikan subsidi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Kebijakan tersebut dinilai lebih memberikan manfaat jangka panjang karena dapat meningkatkan pendapatan yang bisa dibelanjakan pekerja sekaligus memperkuat konsumsi masyarakat.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menegaskan kenaikan PTKP menjadi Rp7,5 juta merupakan usulan yang telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto sejak 2025.

Saat ini, batas PTKP yang berlaku sebesar Rp4,5 juta per bulan. KSPI berharap pemerintah dapat menaikkannya menjadi Rp7,5 juta. Namun, jika usulan tersebut belum dapat direalisasikan, Iqbal meminta pemerintah setidaknya menetapkan batas PTKP sebesar Rp5,9 juta per bulan.

Menurutnya, subsidi PPh Pasal 21 bukan solusi permanen bagi pekerja. Sebab, kebijakan subsidi yang diberikan dalam periode tertentu berpotensi dihentikan atau berubah pada tahun berikutnya. Sebaliknya, kenaikan batas PTKP dinilai dapat memberikan kepastian manfaat yang lebih berkelanjutan.

“Kalau subsidi itu tahun 2027, tahun 2028 bisa hilang, tahun 2029 bisa hilang, subsidi. Jadi yang benar itu bukan subsidi, tetapi PTKP,” kata Iqbal, dalam konferensi pers daring, Senin (16/11/2026).

Iqbal menilai kenaikan PTKP akan memberikan ruang lebih besar bagi pekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan berkurangnya penghasilan yang dikenakan pajak, daya beli buruh diharapkan meningkat dan mendorong perputaran ekonomi masyarakat.

Daya Beli Buruh Bisa Gerakkan Ekonomi

Iqbal menjelaskan, apabila batas PTKP dinaikkan dari Rp4,5 juta menjadi Rp7,5 juta, terdapat tambahan ruang penghasilan sebesar Rp3 juta yang tidak dikenakan PPh.

Tambahan tersebut diyakini akan dimanfaatkan pekerja untuk berbelanja. Dampaknya tidak hanya dirasakan kalangan buruh, tetapi juga pelaku usaha kecil hingga pedagang yang mengandalkan konsumsi masyarakat.

“Selisih Rp 4,5 juta ke Rp 7,5 juta itu Rp 3 juta. Buruh pasti belanja. Kalau buruh belanja, pendapatan masyarakat kecil juga naik. Tukang mi ayam, tukang bubur, toko-toko baju, semuanya ikut bergerak,” jelasnya.

Ia memandang peningkatan daya beli pekerja dapat menjadi salah satu pendorong konsumsi domestik. Ketika aktivitas belanja masyarakat meningkat, sektor usaha berpeluang mendapatkan tambahan pendapatan, yang selanjutnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan baru.

Selain itu, peningkatan konsumsi masyarakat juga berpotensi menambah penerimaan negara dari jenis pajak lainnya, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

PTKP Diusulkan Mengacu Upah Minimum Tertinggi

Dalam menentukan besaran PTKP, Iqbal berpandangan pemerintah seharusnya tidak menggunakan rata-rata upah minimum nasional sebagai acuan. Menurutnya, perhitungan lebih tepat jika mengacu pada upah minimum tertinggi di tingkat kabupaten atau kota.

Ia mencontohkan Kabupaten Bekasi dan Karawang yang memiliki upah minimum sekitar Rp5,9 juta per bulan.

Iqbal menilai angka tersebut lebih layak menjadi batas minimal pertimbangan kenaikan PTKP dibandingkan menggunakan rata-rata upah minimum nasional 2026 yang tercatat sebesar Rp3,53 juta per bulan.

"Cara menghitungnya bukan di atas rata-rata. Harusnya PTKP itu dihitung dari upah minimum tertinggi di satu kabupaten atau kota. Di mana? Di Kabupaten Bekasi dan Karawang, yang sekarang sekitar Rp 5,9 juta,” ujarnya.

Usulan kenaikan PTKP menjadi Rp7,5 juta tersebut, lanjutnya, merupakan sikap KSPI dan Partai Buruh yang telah diperjuangkan sejak 2025. Iqbal berharap Presiden Prabowo Subianto dapat mempertimbangkan kebijakan tersebut.

Meski demikian, ia tetap membuka ruang kompromi apabila pemerintah belum dapat memenuhi angka yang diusulkan.

"Memang usulan KSPI dan Partai Buruh Rp 7,5 juta. Tetapi kalau itu belum bisa dilaksanakan, ambil Rp 5,9 juta,” pintanya.

Iqbal menyerahkan keputusan akhir mengenai kenaikan batas PTKP kepada Presiden Prabowo Subianto. Ia juga menyatakan telah menyampaikan analisis mengenai kebijakan tersebut kepada Presiden.

Bagi KSPI, kenaikan PTKP bukan sekadar persoalan keringanan pajak bagi pekerja, melainkan juga upaya memperkuat daya beli, menggerakkan konsumsi rumah tangga, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. (Lip6)

Ikuti WASPADA di Google Berita
Dapatkan berita terbaru langsung dari Google News.
Ikuti
Topik

Discussion

Bagikan pemikiran dan pendapat Anda

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berdiskusi.

Berita Terkait

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement