“Cari Angin” di Pelabuhan Angin Nias

Sejarah tidak pernah ditulis oleh lokasi meja kerja seorang gubernur. Sejarah selalu ditulis oleh keputusan-keputusan yang mengubah kehidupan rakyat.

ADA PESAN simbolik ketika seorang gubernur memindahkan meja kerjanya ke sebuah pulau yang selama puluhan tahun merasa berada di pinggir perhatian. Kepulauan Nias memang layak mendapat keberpihakan. Persoalannya bukan pada lokasi sang gubernur berkantor, melainkan pada ukuran keberhasilan yang hendak dicapai. Publik tidak membutuhkan perpindahan meja. Publik menunggu perpindahan nasib.

Keputusan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution berkantor sementara di Kepulauan Nias, Rabu 15 Juli 2026, tentu mudah dipasarkan dan dipamerkan sebagai bentuk kedekatan dengan rakyat. Selama beberapa hari ia meninjau sekolah, fasilitas kesehatan, hingga infrastruktur. Agenda semacam itu sah dan bahkan patut diapresiasi jika benar-benar menjadi pintu masuk lahirnya kebijakan afirmatif yang terukur.

Namun, politik selalu menyimpan satu pertanyaan yang lebih penting daripada seremoni itu sendiri: mengapa sekarang?

Dalam dokumen RPJMD Sumatera Utara 2025–2029, pemerintah provinsi memang menetapkan pembangunan berbasis kawasan dengan prioritas pada pendidikan, kesehatan, pertanian, dan infrastruktur, disertai intervensi afirmatif bagi kawasan berpotensi strategis. Artinya, keberpihakan terhadap wilayah seperti Nias bukanlah program dadakan, melainkan sudah menjadi bagian dari arah pembangunan provinsi.

Karena itu, berkantor di Nias seharusnya dipahami sebagai instrumen untuk mempercepat pelaksanaan RPJMD, bukan diposisikan sebagai kebijakan baru yang spektakuler. Bila setelah rombongan gubernur pulang tidak ada percepatan anggaran, tidak ada proyek strategis yang diputuskan, dan tidak ada penyelesaian persoalan konektivitas, maka kegiatan tersebut hanya akan menjadi panggung administratif yang mahal.

Nias memang menghadapi persoalan struktural. Berbagai indikator pembangunan menunjukkan kawasan kepulauan ini masih berada di kelompok terbawah Sumatera Utara. Kabupaten Nias Barat bahkan masih menjadi daerah dengan Indeks Pembangunan Manusia terendah di provinsi ini, sementara tingkat kemiskinan di kawasan Nias masih jauh di atas banyak daerah lain. Disparitas pembangunan antardaerah di Sumatera Utara masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai.

Tetapi Nias bukan satu-satunya wajah ketertinggalan Sumatera Utara.

Masih ada daerah-daerah seperti Mandailing Natal bagian pesisir dan pegunungan, Padang Lawas Utara, Labuhanbatu Utara, hingga kawasan pedalaman Humbang Hasundutan yang bergulat dengan persoalan akses jalan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan konektivitas ekonomi. Bahkan sejumlah kecamatan di wilayah perbatasan Pakpak Bharat maupun Tapanuli Tengah menghadapi tantangan geografis yang tidak kalah berat dibanding Nias. Jika ukuran perhatian gubernur adalah tingkat kesulitan masyarakat, maka hampir seluruh Sumatera Utara berhak didatangi dengan intensitas yang sama.

Di sinilah ukuran kepemimpinan diuji.

Seorang gubernur tidak sedang membangun citra sebagai pemimpin lapangan, melainkan membangun sistem yang membuat pelayanan negara hadir tanpa harus menunggu gubernurnya datang. Negara yang baik bukan negara yang sibuk memindahkan kantor, tetapi negara yang mampu memindahkan kualitas pelayanan hingga ke pelosok.

Indonesia sebenarnya pernah menyaksikan model serupa. Beberapa kepala daerah memilih berkantor bergilir di kabupaten atau kecamatan untuk mendekatkan pelayanan. Ada yang berhasil melahirkan percepatan birokrasi karena diikuti keputusan konkret, tetapi tidak sedikit yang berakhir menjadi agenda pencitraan karena berhenti pada publikasi media tanpa perubahan kebijakan yang berarti.

Bobby Nasution masih memiliki kesempatan membuktikan langkahnya bukan sekadar mencari angin di Pelabuhan Angin Nias. Ukurannya sederhana. Setelah kunjungan selesai, masyarakat harus bisa menghitung hasilnya dalam angka: jalan yang dibangun, sekolah yang diperbaiki, rumah sakit yang ditingkatkan, pelabuhan yang dimodernisasi, dan investasi yang benar-benar masuk.

Politik simbol memang penting. Tetapi sejarah tidak pernah ditulis oleh lokasi meja kerja seorang gubernur. Sejarah selalu ditulis oleh keputusan-keputusan yang mengubah kehidupan rakyat.

Jika Nias benar-benar menjadi laboratorium pemerataan pembangunan, publik akan mengingat kunjungan itu sebagai titik balik sejarah. Namun bila yang tersisa hanya foto rapat berlatar infrastruktur yang rusak, gedung sekolah yang reot, atau ombak dan pelabuhan, maka publik berhak menyebutnya sebagai perjalanan dinas yang kebetulan menemukan pemandangan indah dan semilir angin di Pelabuhan Angin.