Cegah Banjir Berulang, Bupati Aceh Tamiang Desak Pusat Segera Normalisasi Sungai TamiangCegah Banjir Berulang, Bupati Aceh Tamiang Desak Pusat Segera Normalisasi Sungai TamiangCegahBanjirBerulang,BupatiAcehTamiangDesakPusatSegeraNormalisasiSungaiTamiang

ACEH TAMIANG (Waspada.id): Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menyoroti kondisi Sungai Tamiang yang kian dangkal akibat sedimentasi dan erosi, yang dinilai memicu banjir berulang di wilayah tersebut.

Bupati Aceh Tamiang, Irjen Pol. (Purn.) Drs. Armia Pahmi, M.H., meminta pemerintah pusat segera melakukan normalisasi sungai sebagai upaya perlindungan jangka panjang bagi masyarakat dan hasil rehabilitasi pascabencana banjir.

Permintaan itu disampaikan saat mendampingi Wakil Kepala Posko Nasional Satgas PRR Sumatera, Selasa (04/08/2026).

“Kami sangat mengharapkan Sungai Tamiang segera dinormalisasi. Jika hujan tinggi di hulu terjadi lagi, kami khawatir banjir kembali merusak hasil pembangunan,” ujar Armia.

Menurutnya, banjir tidak hanya merusak permukiman, tetapi juga melumpuhkan ekonomi dan pelayanan publik yang baru pulih.

Saat ini Aceh Tamiang masih dalam masa transisi pemulihan hingga 25 Agustus 2026, dengan berbagai program rehabilitasi yang disusun pemerintah daerah. Sejumlah kementerian juga telah terlibat dalam proses pemulihan, disertai tambahan dana TKD sebesar Rp36,8 miliar untuk perbaikan fasilitas publik.

Namun Armia menegaskan, upaya tersebut tidak akan optimal tanpa penanganan menyeluruh terhadap Sungai Tamiang.

Menanggapi hal itu, Wakil Kepala Posko Nasional Satgas PRR Sumatera, Marsma TNI Ridha Gunawan, menyatakan akan membawa usulan tersebut ke pemerintah pusat.

“Usulan normalisasi akan kami laporkan kepada Ketua Satgas PRR untuk ditindaklanjuti,” katanya.

Ia menjelaskan, penanganan sungai membutuhkan langkah terpadu seperti pengerukan, perbaikan tanggul, dan pengendalian banjir. Survei awal sepanjang 30 kilometer juga telah dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum sebagai dasar perencanaan.

Bagi warga, normalisasi Sungai Tamiang diharapkan menjadi solusi agar banjir tidak lagi mengganggu kehidupan dan proses pemulihan daerah dapat berjalan lebih aman dan berkelanjutan. (Id76/Tris)