FGD "Indonesia First" Pasal 33, Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung: Sumut Kaya SDA Tapi Rakyat Belum Sejahtera


MEDAN (Waspada.id): Wakil Ketua DPD RI Tamsil Linrung mengingatkan bahaya mentalitas Sell Indonesia, yakni kecenderungan mengejar angka ekspor dan pertumbuhan ekonomi jangka pendek dengan menjual sumber daya alam secara murah tanpa memastikan manfaatnya kembali kepada rakyat.
Peringatan kritis tersebut disampaikan Tamsil dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Indonesia First: Pasal 33 dari Norma ke Implementasi dalam Bingkai Green Democracy” di Auditorium Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Medan, Jumat (20/11/2026).
Kegiatan yang digelar Sekretariat Wakil Ketua DPD RI Bidang Perekonomian dan Pembangunan bersama UISU itu membahas paradoks pengelolaan kekayaan alam Sumatera Utara (Sumut). Meski memiliki sumber daya alam melimpah dan aktivitas industri berskala besar, kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya mencerminkan potensi ekonomi daerah.
Dalam paparan kuncinya, Tamsil menyebut Pasal 33 UUD 1945 sebagai salah satu janji paling etis dalam konstitusi karena menempatkan keadilan ekonomi dan kemakmuran rakyat sebagai tujuan utama pengelolaan sumber daya alam.
“Ukuran keberhasilan Pasal 33 bukan seberapa banyak yang digali, tetapi seberapa banyak yang kembali ke rakyat,” tegasnya.
Ia mencontohkan kondisi Kabupaten Batu Bara (salah satu kabuoaten di Provinsi Sumatera Utara) yang menjadi lokasi industri peleburan aluminium PT Inalum dan Pelabuhan Kuala Tanjung. Di tengah keberadaan dua infrastruktur strategis tersebut, kemiskinan masih menjadi persoalan masyarakat setempat.
Tamsil mengungkapkan, sekitar satu dari sepuluh warga Batu Bara masih hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi itu, menurutnya, menunjukkan belum optimalnya hubungan antara aktivitas industri, penciptaan nilai tambah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
Secara lebih luas, data yang dipaparkannya menunjukkan tingkat kemiskinan Sumut pada Maret 2026 mencapai 7,1 persen atau sekitar 1,11 juta jiwa.
Karena itu, Tamsil mendorong pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Kuala Tanjung agar tidak sekadar menjadi jalur pengiriman bahan mentah, tetapi berkembang menjadi pusat industri pengolahan yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah, dan memperbesar manfaat ekonomi bagi daerah.
Menurutnya, konsep Indonesia First bukan berarti menutup diri dari perdagangan internasional. Prinsip tersebut justru menegaskan bahwa kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan ekonomi.
Tamsil juga menyoroti sektor perkebunan sawit Sumut, terutama kebutuhan peremajaan kebun rakyat yang sudah tua dan penguatan posisi tawar petani swadaya. Ia mendorong koperasi menjadi kekuatan ekonomi kolektif untuk menampung, mengolah, dan memasarkan hasil produksi petani maupun nelayan.
Dalam kerangka Green Democracy, ia menekankan pentingnya penegakan kedaulatan negara atas sumber daya alam dan kawasan hutan melalui verifikasi lahan, restorasi lingkungan, serta perlindungan terhadap petani dan buruh.
Ia turut mendorong agar program hilirisasi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat Sumut, termasuk melalui penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai wadah usaha bersama dan korporasi rakyat.
Tamsil mengingatkan bahwa Pasal 33 UUD 1945 tidak boleh berhenti sebagai norma konstitusi. Implementasinya harus tercermin dalam kebijakan ekonomi yang berpihak kepada rakyat, pemerataan pembangunan, dan keberlanjutan lingkungan.
Ia menjelaskan, Pasal 33 memiliki empat landasan utama, yakni usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, penguasaan negara atas cabang produksi penting, penguasaan bumi dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta demokrasi ekonomi yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan.
Penguasaan negara, lanjutnya, juga tidak sebatas kepemilikan, tetapi mencakup lima fungsi, yaitu kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan. Kelima fungsi tersebut harus dijalankan untuk memastikan kekayaan alam benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Pertumbuhan Ekonomi Belum Merata
Pakar ekonomi UISU Dr. Zulkifli Siregar menilai Sumut telah bertransformasi dari sekadar daerah penyangga menjadi salah satu motor ekonomi Pulau Sumatera.
Dengan produk domestik regional bruto (PDRB) yang disebut mencapai Rp315,56 triliun, Sumut memiliki modal ekonomi besar melalui sektor perkebunan sawit, kopi unggulan dari Sidikalang dan Mandailing, serta potensi pariwisata Danau Toba.
Namun, besarnya potensi ekonomi tersebut belum sepenuhnya diikuti pemerataan kesejahteraan.
“Pertumbuhan tanpa pemerataan adalah luka,” ujarnya.
Zulkifli juga menyoroti kesenjangan antardaerah, khususnya antara Kabupaten Deli Serdang dan Nias Barat. Ia mendorong Sumut tidak lagi bergantung pada ekspor bahan mentah, melainkan membangun pusat-pusat industri pengolahan, terutama melalui hilirisasi sawit di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei.
Dari perspektif hukum tata negara, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Dakwah Islamiyah UISU Prof. Dr. Marzuki, S.H., M.Hum. menjelaskan bahwa Hak Menguasai Negara (HMN) merupakan mandat konstitusional, bukan bentuk kepemilikan privat negara.
Menurutnya, kehadiran negara tidak cukup diukur dari banyaknya izin investasi atau aset BUMN dan BUMD, tetapi harus dilihat dari keadilan distribusi manfaat ekonomi.
“Kehadiran negara tidak cukup diukur dari banyaknya izin atau aset BUMN/BUMD, tetapi dari keadilan distribusinya,” katanya.
Marzuki juga menekankan pentingnya peran DPD RI dalam mengawal pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah agar tidak tumpang tindih, sekaligus memastikan kepentingan masyarakat lokal tidak terabaikan oleh kepentingan korporasi.
Konstitusi Hijau
Sementara itu, pakar hukum tata negara Universitas Sumatera Utara (USU) Devi Yulida, SH, MH mengingatkan bahwa kebijakan investasi harus tunduk pada prinsip konstitusi hijau (Green Constitution) dan konstitusi biru (Blue Constitution).
Menurutnya, pemberian izin investasi tidak boleh mengabaikan daya dukung lingkungan maupun hak-hak masyarakat.
Ia mencontohkan bencana banjir bandang di wilayah Tapanuli dan kerusakan kawasan pesisir sebagai gambaran lemahnya perlindungan substantif negara terhadap lingkungan.
“Negara hadir secara formil melalui perizinan, tetapi lemah secara materiil dalam perlindungan,” ujarnya.
Adapun pakar ekonomi digital Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar, Jusman Dalle, mengingatkan Sumut agar tidak mengulangi pola pembangunan seperti yang terjadi di Morowali, ketika pertumbuhan industri berskala besar belum sepenuhnya memberikan manfaat kepada masyarakat lokal.
Ia juga mengkritik praktik "serakahnomics", yakni orientasi mengejar keuntungan dengan mengabaikan kepentingan sosial. Menurutnya, hilirisasi harus dibangun melalui transparansi, uji tuntas terhadap hak masyarakat, dan pelibatan UMKM dalam rantai pasok industri.
Pertumbuhan yang Belum Dirasakan Masyarakat
Salah satu bagian penting dalam FGD tersebut adalah testimoni dua warga yang menggambarkan kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dalam angka statistik dan kondisi kehidupan masyarakat sehari-hari.
Selamet, warga Tembung, Kabupaten Deli Serdang, yang bekerja sebagai tukang pangkas, serta Fauzi, warga Kabupaten Batu Bara yang berprofesi sebagai pengemudi ojek, mengaku masing-masing memperoleh penghasilan kotor sekitar Rp4,5 juta per bulan.
Penghasilan tersebut dinilai belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara layak. Selain biaya makan dan kebutuhan sehari-hari, keduanya harus menanggung berbagai pengeluaran lain, termasuk pajak kendaraan dan kewajiban lainnya.
Mereka mengaku tidak memiliki banyak pilihan selain bertahan dengan penghasilan yang ada. Keduanya juga mengaku belum merasakan dampak nyata dari pertumbuhan ekonomi Sumut terhadap kehidupan mereka.
Testimoni tersebut memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan apabila manfaatnya tidak terdistribusi secara merata.
FGD yang dimoderatori Asyari Usman, wartawan senior dan mantan editor BBC London, Inggris, itu menyimpulkan bahwa implementasi Pasal 33 UUD 1945 di Sumut membutuhkan keberanian politik untuk menempatkan rakyat, kelestarian lingkungan, dan keadilan antargenerasi sebagai orientasi utama kebijakan pembangunan.
Kekayaan alam, sebagaimana ditekankan dalam forum tersebut, bukan semata-mata untuk dieksploitasi dan menghasilkan angka ekspor, melainkan harus menjadi sumber pembiayaan layanan publik, penciptaan lapangan kerja, serta penguatan kemandirian ekonomi masyarakat. (am)
Berita Terkait















































































Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda