Cipayung Plus Sumut Desak Pencopotan Kapolda dan Evaluasi Kebijakan PemerintahCipayung Plus Sumut Desak Pencopotan Kapolda dan Evaluasi Kebijakan PemerintahCipayungPlusSumutDesakPencopotanKapoldadanEvaluasiKebijakanPemerintah

MEDAN (Waspada.id): Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Cipayung Plus Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa bertajuk “Mimbar Rakyat #REBUTKEMERDEKAANSEJATI” di Medan, Jumat (14/8/2026).

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari pemberantasan narkoba, pembersihan birokrasi dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), evaluasi program pemerintah, hingga penolakan terhadap perluasan keterlibatan prajurit TNI aktif dalam ranah sipil.

Massa aksi menilai peringatan kemerdekaan Indonesia tidak cukup hanya dimaknai melalui seremoni, tetapi harus diwujudkan dalam bentuk kedaulatan ekonomi, penegakan hukum yang adil, serta perlindungan terhadap kebebasan sipil.

“Kemerdekaan sejati bukan sekadar seremoni pengibaran bendera, melainkan jaminan atas kedaulatan ekonomi, penegakan hukum tanpa tebang pilih, serta jaminan kebebasan sipil tanpa bayang-bayang militerisme,” ujar perwakilan Aliansi Cipayung Plus Sumut dalam orasinya.

Salah satu tuntutan utama mahasiswa adalah pencopotan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut). Aliansi menilai penanganan persoalan narkoba di Sumut belum mampu memutus mata rantai jaringan peredaran narkotika hingga ke tingkat pengendali.

Mahasiswa juga mendesak pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) independen untuk mengusut secara menyeluruh jaringan peredaran narkoba di Sumatera Utara. Mereka meminta penegakan hukum tidak berhenti pada pelaku di tingkat bawah, tetapi juga mengungkap pihak-pihak yang disebut sebagai pengendali jaringan.

Dalam aksi tersebut, massa turut menyoroti persoalan birokrasi. Mereka mendesak pemerintah membersihkan aparatur dan tata kelola pemerintahan dari praktik nepotisme politik maupun KKN yang dinilai dapat mengganggu profesionalitas pelayanan publik.

Isu kebijakan pemerintah pusat juga menjadi bagian dari tuntutan. Aliansi memberikan catatan kritis terhadap dinamika reshuffle Kabinet Merah Putih dan meminta proses evaluasi maupun pergantian pejabat tidak didasarkan pada kompromi kepentingan politik semata.

Di sektor ekonomi, mahasiswa menyoroti pembiayaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Mereka meminta pemerintah melakukan audit secara transparan terhadap anggaran MBG sekaligus mengevaluasi skema pembiayaan KDMP.

“Pengalihan likuiditas pembiayaan secara terpusat berisiko mematikan sektor usaha mikro, pedagang kelontong, pasar tradisional, dan pelaku usaha lokal,” tegas perwakilan aliansi.

Selain itu, mahasiswa menolak wacana perluasan pelibatan prajurit TNI aktif dalam ranah keamanan sipil maupun pengamanan aksi demonstrasi. Menurut mereka, pembagian kewenangan antara fungsi pertahanan dan keamanan dalam negeri harus tetap dijaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aliansi juga merujuk pada Pasal 30 UUD 1945 serta TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 dan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000 sebagai dasar pandangan mereka mengenai pemisahan fungsi pertahanan dan keamanan.

Adapun tuntutan yang disampaikan Aliansi Cipayung Plus Sumut meliputi audit transparan terhadap anggaran program MBG, evaluasi menyeluruh skema KDMP, pembersihan birokrasi dari praktik nepotisme dan KKN, penghentian perluasan penempatan perwira TNI aktif pada jabatan sipil, serta pembentukan TPF independen untuk mengusut jaringan narkoba di Sumatera Utara.

Aliansi juga mendesak evaluasi terhadap kinerja Polda Sumut terkait pemberantasan narkoba dan meminta Kapolda Sumut dicopot. Pernyataan sikap tersebut ditandatangani pimpinan sejumlah organisasi yang tergabung dalam Cipayung Plus Sumut.

Mereka antara lain Korwil GMKI Sumut Chrisye Sitorus, Komda PMKRI Sumut Sintong Sinaga, Ketua DPD IMM Sumut Rahmat Taufik Pardede, Ketua DPD GMNI Sumut Armando Kurniansyah Sitompul, Ketua PW KAMMI Sumut Irham Saddani Rambe, serta Ketua PW HIMMAH Sumut Imransyah Pasai.

Aksi berlangsung hingga menjelang malam. Setelah seluruh tuntutan dibacakan, massa membubarkan diri dengan tertib dan menyatakan akan terus mengawal berbagai persoalan yang menjadi perhatian mereka. (wsp.id)