CU Diminta Dilibatkan Dalam Program Koperasi Merah PutihCU Diminta Dilibatkan Dalam Program Koperasi Merah PutihCUDimintaDilibatkanDalamProgramKoperasiMerahPutih

MEDAN (Waspada.id): Pemerintah diminta melibatkan dan memperkuat keberadaan Credit Union (CU) yang telah tumbuh secara mandiri di tengah masyarakat dalam pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KMP).

Peneliti Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Perdesaan (PSP3) IPB University, Mohamad Shohibuddin, mengatakan CU selama puluhan tahun telah membangun fondasi ekonomi masyarakat desa melalui pembiayaan produktif, pemberdayaan anggota dan penguatan kemandirian ekonomi tanpa bergantung pada dana negara.

Hal itu disampaikan Mohamad saat peluncuran hasil riset bertajuk “Resiliensi Credit Union dan Tantangan Koperasi Merah Putih” yang digelar PSP3 IPB University bersama Jaringan Advokasi Masyarakat Sipil Sumatera Utara (JAMSU) di Medan, Kamis (13/8/2026).

Menurutnya, CU merupakan lembaga keuangan berbasis anggota yang menghimpun simpanan dan menyalurkan pinjaman. Lembaga tersebut telah berkembang secara swadaya selama lebih dari 20 tahun dan menjalankan sejumlah fungsi yang kini juga menjadi bagian dari agenda KMP.

“Mematikan CU berarti negara akan kehilangan infrastruktur pembangunan yang sudah jadi, lalu membayar mahal untuk membangun ulang fungsinya dari nol. Pertanyaan kebijakan yang tepat bukan bagaimana menertibkan CU dengan KMP, melainkan bagaimana negara harus belajar dari dan melindungi kearifan kelembagaan yang telah dibuktikan rakyatnya sendiri selama puluhan tahun,” ujar Mohamad.

Ia menilai CU perlu ditempatkan sebagai bagian dari kekuatan ekonomi desa yang telah terbukti. Karena itu, kebijakan KMP sebaiknya tidak diarahkan untuk bersaing dengan kelembagaan ekonomi masyarakat yang telah lebih dahulu tumbuh.

Perlu Jadi Pertimbangan

Sekretaris Eksekutif JAMSU, Juniaty Aritonang, mengatakan keberadaan CU harus menjadi pertimbangan penting dalam pelaksanaan KMP. Menurutnya, CU tidak sekadar berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro, tetapi juga menjadi instrumen pengorganisasian masyarakat, pendidikan kritis dan penguatan kemandirian ekonomi komunitas.

“Koperasi dan lembaga ekonomi komunitas harus ditempatkan sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar alat distribusi program negara,” kata Juniaty.

Ia berharap pemerintah membuka ruang dialog dengan JAMSU dan jejaring CU untuk menyempurnakan desain kebijakan KMP. Menurutnya, kebijakan ekonomi desa harus menghormati pengalaman, pengetahuan dan kekuatan sosial yang telah tumbuh dari masyarakat.

Juniaty juga mendorong dibukanya peluang kerja sama antara KMP dan CU agar kedua kelembagaan dapat saling memperkuat. KMP dapat berperan dalam pemasaran dan konsolidasi produk masyarakat, sedangkan CU tetap menjalankan fungsi pembiayaan dan penguatan ekonomi anggota.

“Yang dibutuhkan bukan persaingan antara KMP dan CU, tetapi desain kebijakan yang membuat keduanya dapat saling memperkuat. Dengan begitu, program pemerintah tidak menghapus modal sosial yang sudah dibangun masyarakat,” ujarnya.

Riset PSP3 IPB University bersama JAMSU yang dilakukan pada 2025-2026 melibatkan empat lembaga pendamping, yakni BITRA Indonesia, YAK, PETRASA dan KSPPM, serta 13 kelompok CU di Kabupaten Deli Serdang, Karo, Dairi dan Toba.

Dalam jejaring JAMSU disebut terdapat sekitar 500 kelompok CU di Sumatera Utara yang tumbuh sejak 1990-an. Aset kelompok CU tersebut berkisar Rp5 juta hingga Rp14 miliar, yang mayoritas bersumber dari tabungan anggota dan diputar untuk kegiatan ekonomi masyarakat desa.

Bantu Petani

Ketua CU Rismaduma Dairi, Leonard Togatorop, mengatakan keberadaan CU memberikan manfaat langsung kepada anggota, terutama petani, melalui akses pembiayaan untuk kebutuhan produktif maupun pendidikan.

“Kami mendirikan CU Rismaduma sudah 20 tahun yang lalu. Dimulai dengan tabungan Rp2.000 anggota dan sekarang aset CU kami sudah berkembang menjadi Rp2,7 miliar,” katanya.

Leonard menyebut mayoritas anggota CU Rismaduma merupakan petani. Dari sekitar 170 anggota, hanya 15 orang yang bukan perempuan. Pembiayaan CU, katanya, telah membantu anggota mengembangkan usaha pertanian sekaligus memenuhi kebutuhan keluarga.

Kemudahan persyaratan dan sistem kepercayaan menjadi salah satu kekuatan CU dalam membantu masyarakat. Sejumlah anggota bahkan mampu mengembangkan usaha pertanian hingga membeli peralatan seperti traktor melalui pembiayaan CU.

Ia mencontohkan KMP dapat berperan sebagai konsolidator pangan dengan menyerap hasil produksi petani anggota CU, seperti sayuran, telur, susu dan beras. Dengan pola tersebut, petani memperoleh kepastian pasar, KMP mendapatkan pasokan, dan masyarakat desa memperoleh manfaat ekonomi.

Dalam forum tersebut, sejumlah peserta turut menyampaikan pengalaman terkait pelaksanaan KMP di daerah. Duet Sihombing dari Dairi mengaku proses menjadi anggota koperasi cukup sulit sehingga berpotensi mengurangi minat masyarakat.

Ia juga menyoroti pembangunan gerai KMP yang dinilai belum sepenuhnya melibatkan masyarakat. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan ruang lebih besar kepada masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan masukan, termasuk terkait lokasi serta mekanisme pelaksanaan program.

Duet menyebut terdapat gedung KMP yang dibangun di kawasan terpencil sehingga sulit dijangkau masyarakat. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu dievaluasi agar pembangunan sarana KMP benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga.

Hal senada disampaikan warga Toba, Maringan Penjaitan. Ia mengaku terdapat dua gedung KMP di wilayahnya yang berada di kawasan perkuburan, salah satunya di Kecamatan Silaen.

Maringan menilai masyarakat seharusnya dilibatkan sejak awal dalam menentukan lokasi dan desain program KMP. Menurutnya, penyampaian aspirasi tidak hanya dilakukan melalui pertemuan langsung, tetapi juga dapat memanfaatkan grup WhatsApp maupun media sosial sebagai ruang komunikasi masyarakat.

Soroti Risiko Fiskal

Riset tersebut juga menyoroti potensi tekanan terhadap fiskal desa apabila Dana Desa digunakan sebagai penjamin kredit KMP. Tim peneliti mendorong pengamanan fiskal desa dan pembatasan eksposur keuangan desa terhadap risiko kredit KMP.

Selain itu, tim riset mengusulkan perlindungan hukum bagi CU sebagai lembaga keuangan komunitas berbasis modal sosial dan adat, larangan praktik koersif dalam keanggotaan KMP, pengawasan dan perpajakan yang proporsional, serta evaluasi kebijakan penggunaan Dana Desa.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua CU Rismaduma Leonard Togatorop, perwakilan pendamping CU Muntilan Nababan, Sekretaris Eksekutif JAMSU Juniaty Aritonang, Pdt. Bumaman Teodeki Tarigan selaku Direktur BPR sekaligus narasumber pembanding, serta perwakilan lembaga pendamping dan jejaring JAMSU, termasuk BITRA Indonesia, Lesmawati Peranginangin dari YAK, PETRASA dan KSPPM.

JAMSU dan PSP3 IPB University berharap hasil riset tersebut menjadi masukan bagi pemerintah dan legislatif dalam mengevaluasi serta menyempurnakan kebijakan KMP, sehingga program tersebut tidak menghilangkan kekuatan ekonomi komunitas yang telah tumbuh secara mandiri di masyarakat.

Tim peneliti juga menawarkan hasil kajian berupa naskah kebijakan, ringkasan temuan dan materi akademik sebagai bahan dialog dengan pemerintah, legislatif dan pemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi desa. (wsp.id)