Dahnil: Kementerian Haji Harus Bersih dari Korupsi dan Manipulasi

JAKARTA (Waspada.id): Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan bahwa seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Haji dan Umrah harus menjadi representasi wajah kementerian yang menjunjung tinggi integritas.

Dahnil juga meminta seluruh unit kerja, termasuk Direktorat Jenderal Bina Haji dan Umrah serta Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan secara adil, transparan, dan berintegritas.

Menurutnya, komitmen tersebut penting untuk melindungi sekitar 5,7 juta calon jamaah haji yang saat ini berada dalam daftar tunggu agar tidak menjadi sasaran praktik-praktik yang merugikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Penegasan itu disampaikan saat menutup Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026 di Makodau I, Jakarta Timur, Senin (6/7/2026).

Menurut Dahnil, Presiden telah memberikan arahan tegas agar Kementerian Haji dan Umrah menjadi institusi yang bersih dari praktik korupsi, manipulasi, maupun rente. Hal itu karena kementerian tersebut mengemban amanah besar dalam mengelola penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang menjadi harapan jutaan umat Islam Indonesia.

Ia mengatakan, mengkhianati amanah dalam penyelenggaraan haji sama artinya dengan mengkhianati kepercayaan rakyat, nilai-nilai agama, serta integritas diri sendiri. Karena itu, seluruh jajaran Kementerian Haji dan Umrah harus memiliki komitmen yang sama untuk membangun tata kelola yang bersih, profesional, dan berorientasi pada pelayanan.

Menurut Dahnil, era Kementerian Haji dan Umrah harus menjadi titik akhir praktik yang menjadikan jamaah haji dan umrah sebagai komoditas ekonomi.

"Jamaah bukan objek yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Mereka adalah subjek yang memiliki peran penting dalam mendorong transformasi kebangsaan, peradaban, dan keadaban," tegasnya.(id11)