Dampak Perang Gaza, Ekonomi Hancur: 92% Usaha Rusak, PDB Anjlok 83%

JAKARTA (Waspada.id): Dampak perang Gaza terhadap perekonomian semakin terlihat dalam skala yang sangat besar. Laporan terbaru United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) memperkirakan kebutuhan pemulihan dan rekonstruksi Gaza telah mencapai US$71,5 miliar, atau sekitar Rp1,28 kuadriliun dengan asumsi kurs Rp17.920 per dolar AS.

Nilai kebutuhan tersebut diperkirakan masih dapat meningkat seiring berlanjutnya kerusakan dan tekanan terhadap aktivitas ekonomi di Gaza.

Laporan UNCTAD yang dirilis 24 September 2026 mencatat 92% unit usaha ekonomi di Gaza telah rusak atau hancur sejak Oktober 2023. Kondisi tersebut membuat fondasi perekonomian Gaza nyaris lumpuh.

"Sistem struktural akibat 59 tahun pendudukan Israel telah secara sistemik menghambat ekonomi Palestina," tulis laporan tersebut, seperti dikutip dari Al Jazeera, Jumat (25/9/2026).

UNCTAD menyebut perekonomian Gaza mengalami salah satu keruntuhan ekonomi paling parah yang pernah tercatat. Melemahnya produktivitas, hancurnya aktivitas usaha dan meningkatnya kemiskinan membuat masyarakat semakin bergantung pada bantuan kemanusiaan dari luar.

Lebih dari 90% Penduduk Usia Kerja Tak Bekerja

Dampak paling besar terlihat pada pasar tenaga kerja. UNCTAD mencatat tingkat pengangguran di Gaza mencapai 78% pada 2025, sementara lebih dari 90% penduduk usia kerja tidak memiliki pekerjaan. Ratusan ribu lapangan kerja juga hilang sejak Oktober 2023, dengan pendapatan tenaga kerja kumulatif yang lenyap diperkirakan mencapai US$2,8 miliar.

Kondisi tersebut membuat tingkat aktivitas ekonomi Gaza jatuh jauh di bawah kondisi sebelum perang.

PDB per kapita Gaza pada 2025 hanya mencapai US$212 per tahun, setara sekitar US$0,58 per orang per hari dalam ukuran PDB. Angka itu hanya sekitar 17% dari level 2022.

Sementara itu, PDB riil Gaza memang tercatat tumbuh 34,2% pada 2025. Namun, UNCTAD menegaskan pertumbuhan tersebut merupakan rebound statistik dari basis yang sangat rendah setelah PDB Gaza mengalami kontraksi 83% pada 2024.

Dengan demikian, pertumbuhan tersebut belum menunjukkan pemulihan ekonomi Gaza ke kondisi sebelum perang.

Kerusakan Infrastruktur Capai US$35,2 Miliar

Kerusakan ekonomi Gaza juga tercermin dari kondisi infrastrukturnya. Penilaian yang dilakukan Bank Dunia, Uni Eropa dan PBB memperkirakan kerusakan fisik mencapai US$35,2 miliar, sementara kerugian ekonomi dan sosial mencapai sekitar US$22,7 miliar pada awal 2026.

Sektor perumahan menjadi salah satu penyumbang kerusakan terbesar. Sementara di sektor kesehatan, lebih dari separuh rumah sakit dan klinik tidak lagi dapat beroperasi.

Kerusakan juga menghantam sektor produktif. UNCTAD mencatat produksi pertanian dan industri masing-masing berada sekitar 94% di bawah level 2022, sedangkan sektor konstruksi turun hingga 99%.

Kondisi pertanian juga semakin sulit karena hanya sebagian sangat kecil lahan pertanian yang masih utuh dan dapat diakses. Situasi ini meningkatkan kebutuhan terhadap bantuan keuangan dan teknis internasional untuk memulihkan kegiatan ekonomi.

Tekanan Keuangan Palestina Makin Berat

Krisis tidak hanya terjadi di Gaza. Keuangan publik Palestina juga menghadapi tekanan besar.

UNCTAD mencatat potongan dan penahanan pendapatan Palestina antara Januari 2019 hingga Maret 2026 telah melampaui US$3,67 miliar, atau sekitar Rp65,7 triliun. Nilai tersebut setara sekitar 83% dari total pendapatan bersih Palestina pada 2025.

Tekanan fiskal tersebut turut mengganggu kemampuan pemerintah Palestina membiayai layanan publik, termasuk kesehatan dan pendidikan.

UNCTAD memperingatkan tekanan terhadap sistem keuangan juga dapat mengganggu pembiayaan impor kebutuhan penting seperti bahan bakar, obat-obatan dan pangan.

"Keruntuhan sistemik bukan lagi kemungkinan teoretis. Sektor perbankan mungkin segera tidak mampu mempertahankan arus perdagangan esensial, termasuk untuk bahan bakar, air, dan obat-obatan," tegas UNCTAD.

Di Tepi Barat, laporan UNCTAD juga mencatat tekanan ekonomi semakin besar seiring terbatasnya akses terhadap lahan dan sumber daya alam. Sebanyak 38 komunitas telah dikosongkan sejak 2023, sementara jumlah warga yang mengungsi pada kuartal pertama 2026 telah melampaui total pengungsian sepanjang 2025.

UNCTAD menyerukan pencairan pendapatan transfer Palestina yang tertahan, perlindungan terhadap stabilitas sistem perbankan, serta penyelarasan dana rekonstruksi dengan skala kerusakan yang terjadi di lapangan. (Lip6)