Dana Cadangan Pesangon Mulai Disiapkan, Pemerintah Belum Tunjuk Pengelola


JAKARTA (Waspada.id): Pemerintah masih menggodok aturan turunan terkait pengelolaan Dana Cadangan Pesangon (DCP) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Hingga saat ini, belum ada lembaga resmi yang ditunjuk untuk mengelola dana tersebut, termasuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo mengatakan, pemerintah tengah menyusun rancangan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksana undang-undang tersebut.
"PP-nya sedang diproses. Kadang orang berspekulasi padahal prosesnya juga belum selesai," kata Dradjad di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Dradjad juga enggan menanggapi berbagai spekulasi yang berkembang di ruang publik mengenai pengelolaan DCP. Termasuk kabar mengenai kemungkinan Danantara ditunjuk sebagai pengelola dana serta kekhawatiran kalangan pengusaha terhadap kebijakan tersebut.
"Kalau yang itu tanggapan saya, saya tidak mau berspekulasi terhadap apa-apa narasi yang beredar," tegasnya.
Sebagai informasi, UU Nomor 27 Tahun 2026 mengamanatkan pengusaha menyiapkan Dana Cadangan Pesangon yang nantinya disetorkan kepada lembaga khusus yang ditunjuk pemerintah. Ketentuan penyetoran dana tersebut dijadwalkan mulai berlaku efektif pada Oktober 2027.
Menaker Bantah Danantara Ditunjuk Kelola Dana Pesangon
Penegasan serupa disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli. Ia memastikan pemerintah masih menyiapkan peraturan turunan sehingga belum menetapkan lembaga yang akan menerima dan mengelola Dana Cadangan Pesangon.
Pernyataan tersebut sekaligus membantah informasi yang beredar di media sosial mengenai penunjukan Danantara sebagai pengelola dana pesangon.
Yassierli menjelaskan, hingga saat ini payung hukum yang menjadi acuan kebijakan tersebut baru sebatas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
"Jadi sekali lagi, saya sampaikan tidak benar ya informasi terkait harus disetor ke mana. Peraturan turunannya sedang disiapkan, jadi tunggu saja, ya," kata Yassierli di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Besaran Iuran Perusahaan Masih Dikaji
Tidak hanya menyangkut lembaga pengelola, pemerintah juga masih mengkaji skema penghimpunan dan besaran iuran Dana Cadangan Pesangon yang nantinya menjadi tanggung jawab perusahaan.
Yassierli menegaskan, kajian tersebut diperlukan untuk memastikan kebijakan perlindungan pekerja tetap berjalan tanpa menimbulkan beban berlebihan bagi dunia usaha.
"Belum, karena tidak hanya terkait dengan lembaga yang menerima dan menampung seperti apa, besarannya juga nanti harus kita kaji bersama. Tentu sekali lagi kita ingin ada keseimbangan, tidak membebankan perusahaan," ujarnya.
Ia menambahkan, semangat utama penyusunan undang-undang bersama DPR adalah memberikan kepastian perlindungan terhadap hak-hak pekerja.
Melalui skema Dana Cadangan Pesangon, perusahaan diharapkan memiliki alokasi dana sejak awal sehingga hak pesangon pekerja tetap terjamin apabila sewaktu-waktu mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). (Lip6)
Berita Terkait















































































Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda