Dana TKD Tambahan Rp3,3 Miliar Perbaiki Jalan Ayahanda Medan, Progres Capai 80 Persen

MEDAN (Waspada.id): Rehabilitasi Jalan Ayahanda di Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan kini berjalan mulus dengan progres mencapai 80 persen. Proyek yang dibiayai melalui dana Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan senilai Rp3,3 miliar ini ditargetkan rampung pada pertengahan November 2026.

TKD Tambahan adalah dana tambahan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di luar pagu alokasi reguler. Dana ini dipakai untuk mendukung pemulihan wilayah yang terdampak bencana alam, seperti rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur dasar, drainase, irigasi, serta fasilitas publik.

Agil Fahnan Syahputra, General Manager CV Kaira selaku pelaksana proyek, menyampaikan hal tersebut saat ditemui di lokasi, Selasa (27/10/2026). Pengerjaan yang dimulai sejak 18 September 2026 ini dilakukan pada malam hari sekira pukul 21.00 WIB agar tidak mengganggu aktivitas lalu lintas yang sangat padat di jalur tersebut.

“Pengaspalan dengan tebal 5 cm, lebar 6 meter, dan panjang 1.231 meter sudah selesai. Saat ini sedang pengerjaan bahu jalan lebar 1,2 meter, tebal 20 cm, kanan dan kiri. Bahu sebelah kanan sudah 90 persen, tinggal sebelah kiri. Secara keseluruhan progres sekitar 80 persen,” jelas Agil.

Agil Fahnan Syahputra, General Manager CV Kaira, saat diwawancarai di Jalan Ayahanda, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Selasa (27/10/2026). (Dok: Tim Media Satgas PRR)

Sebelumnya Rusak Parah Pascabencana, Kini Mulus Kembali

Sebelum diperbaiki, Jalan Ayahanda mengalami kerusakan parah pascabencana banjir akhir tahun 2025. Banjir yang merendam jalan selama sekitar satu malam membuat permukaannya berlubang, bergelombang, dan aspal terkelupas. Kondisi ini kerap memicu kecelakaan serta menghambat mobilitas warga.

Jalan ini merupakan jalur vital yang dilalui ribuan kendaraan setiap harinya karena di sana terdapat Rumah Sakit Royal Prima, Universitas Prima Indonesia (UNPRI), serta berbagai usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Jalan Ayahanda juga menjadi jalur alternatif penghubung menuju Jalan Gatot Subroto dan Jalan Danau Singkarak.

“Sebelum diperbaiki, masyarakat banyak sekali mengeluh karena jalan berlubang dan bergelombang. Kini setelah mulus, warga sangat bersyukur dan merasa terbantu,” ungkap Agil.

Bagian dari Pemulihan Infrastruktur Pascabencana Sumatera

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian memastikan bahwa jalan dan jembatan terdampak, secara umum telah kembali fungsional.

Perbaikan dilakukan lewat kerja bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan pihak terkait lainnya. Namun, sejumlah jembatan daerah masih memerlukan penanganan lebih lanjut, terutama karena sebagian infrastruktur kembali terdampak bencana susulan.

“Jembatan, jalan rata-rata semuanya sudah fungsional, kecuali beberapa jembatan daerah, dan ini dikeroyok semua, baik oleh PU, TNI, Polri, semua bergerak,” kata Tito.

Pemulihan juga berlangsung pada layanan dasar masyarakat. Tito menyebut kegiatan pemerintahan di Tamiang, Aceh, yang sebelumnya terganggu oleh timbunan lumpur kini kembali berjalan.

Layanan komunikasi seluler telah pulih, sementara sebagian besar layanan kesehatan kembali beroperasi. Namun, enam puskesmas pembantu di Sumatera Utara masih memerlukan penanganan lebih lanjut.

Meski berbagai capaian telah diraih, Tito mengingatkan bahwa curah hujan yang masih tinggi di wilayah utara dan barat Sumatera menjadi tantangan bagi percepatan pemulihan.

Banjir susulan terjadi di sejumlah wilayah, antara lain Kota Padang, Solok, Tapanuli Tengah, Aceh Tenggara, Pidie Jaya, dan Aceh Tamiang. Beberapa ruas jalan dan jembatan yang sebelumnya telah diperbaiki juga kembali rusak.

Menurut Tito, salah satu faktor yang memperbesar risiko banjir susulan adalah sedimentasi pada sungai-sungai terdampak. Dari 137 sungai yang menjadi sasaran normalisasi di ketiga provinsi, sedimentasi mengurangi kapasitas tampung dan aliran sehingga hujan berintensitas tinggi berpotensi memicu luapan.

“Begitu sedimennya tinggi, ada curah hujan tinggi, dia (air) meluber menjadi banjir. Artinya ada terus susulan-susulan (bencana) dan kami sedang bekerja (menangani itu),” tutur Tito.

Karena itu, Tito meminta Kementerian PU mempercepat penanganan sungai terdampak sedimentasi sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko banjir susulan.

Percepatan tersebut diperlukan agar kerusakan infrastruktur tidak terus berulang dan pelaksanaan rehabilitasi serta rekonstruksi dapat berjalan lebih optimal.

Melalui koordinasi lintas Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah (Pemda), Satgas PRR terus mengawal pelaksanaan program agar berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera.

Data dan Capaian

Berdasarkan Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Sumatera, pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana diselenggarakan melalui pendekatan bertahap. Pendekatan ini mengintegrasikan aspek rehabilitasi fisik, sosial, dan ekonomi secara simultan guna memastikan transisi yang mulus dari kondisi darurat menuju ketangguhan jangka panjang.

Tahapan ini dimulai dengan rehabilitasi layanan dasar dan pembersihan lingkungan pada fase darurat dan transisi, dilanjutkan dengan rehabilitasi fasilitas publik dan bantuan modal ekonomi produktif, hingga puncaknya pada fase rekonstruksi infrastruktur strategis dan perumahan yang dibangun dengan standar ketahanan bencana yang lebih tinggi.

Seluruh rangkaian proses ini dikawal oleh mekanisme pemantauan yang ketat untuk menjamin bahwa setiap tahapan berjalan tepat waktu, transparan, dan akuntabel sesuai dengan mandat Keppres Nomor 1 Tahun 2026.

Tahapan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana disusun berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, yang mengatur tahapan kegiatan secara sistematis dimulai dari pengkajian hingga pelaksanaan pembangunan kembali wilayah terdampak. Setiap tahapan dilaksanakan secara terencana, terkoordinasi, dan berkelanjutan dengan mengedepankan prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable.

Pembangunan dan perbaikan jalan serta jembatan masuk dalam tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Satgas PRR menargetkan pembangunan jembatan dan jalan nasional bersifat permanen dengan standar ketahanan bencana yang tinggi. Langkah ini bertujuan untuk menjaga konektivitas antarwilayah, khususnya pada koridor strategis serta akses penghubung antarkabupaten/kota dan wilayah terdampak.

Pembangunan dan perbaikan jalan serta jembatan juga termasuk dalam Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang. Satgas PRR menargetkan membangun kembali dan merehabilitasi jaringan transportasi darat, khususnya jalan dan jembatan yang terdampak banjir dan longsor, dengan struktur yang memenuhi standar ketahanan terhadap genangan dan pergerakan tanah.

Kemudian, Satgas PRR juga berupaya memulihkan dan meningkatkan kapasitas jaringan transportasi penghubung antarwilayah. Selain itu, Satgas PRR juga telah meningkatkan kualitas prasarana telekomunikasi dan informasi, merehabilitasi sistem penyediaan listrik, memperkuat sistem jaringan air minum, serta meningkatkan sistem jaringan drainase secara berkelanjutan.

Pascabencana Sumatera 2025 lalu, Satgas PRR mencatat 2.036 ruas jalan mengalami kerusakan. Rinciannya 1.631 ruas jalan di Aceh, 41 ruas jalan di Sumatera Utara, dan 364 ruas jalan di Sumatera Barat. Sedangkan 646 unit jembatan dilaporkan juga mengalami kerusakan. Di antaranya 636 unit di Aceh, 7 unit di Sumatera Utara, dan 3 unit di Sumatera Barat.

Khusus untuk kerusakan dan kerugian infrastruktur, Satgas PRR memperkirakan Aceh mengalami kerugian sebesar Rp57,9 triliun. Sedangkan di Sumatera Barat dan Sumatera Utara masing-masing mengalami kerugian sebesar Rp18,5 triliun dan Rp4,7 triliun.

Satgas PRR juga memprediksi kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Khusus di Sumatera Utara, perkiraan kebutuhan anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi mencapai Rp30,5 triliun.

Selain itu, Satgas PRR terus berupaya membangun kembali infrastruktur yang rusak pascabencana. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan, strategi rehabilitasi, dan rekonstruksi yang telah disusun oleh Ketua Satgas PRR, Tito Karnavian. Ia menekankan, rehabilitasi jaringan jalan dan jembatan yang rusak diprioritaskan untuk menjaga konektivitas antarwilayah, khususnya pada koridor strategis serta akses penghubung antarkabupaten/kota dan wilayah terdampak.

Berdasarkan Laporan Harian Satgas PRR, Kamis 22 Oktober 2026, terdapat 107 jalan nasional terdampak kerusakan pascabencana Sumatera. Rinciannya, 46 ruas jalan nasional di Aceh, 30 ruas jalan nasional di Sumatera Utara, dan 31 ruas jalan nasional di Sumatera Barat. Kini, semua jalan nasional yang terdampak itu sudah diperbaiki dan statusnya fungsional.

Sebanyak 2.421 jalan daerah terdampak kerusakan pascabencana Sumatera: 1.638 ruas jalan daerah di Aceh, 616 ruas jalan daerah di Sumatera Utara, dan 167 ruas jalan di Sumatera Barat.

Masih berdasarkan Laporan Harian Satgas PRR, Kamis 22 Oktober 2026, 1.545 ruas jalan daerah di Aceh sudah berstatus fungsional. Sementara 607 ruas jalan daerah di Sumut dan 193 ruas jalan daerah di Sumbar juga sudah berstatus fungsional.

Masih berdasarkan data Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Kamis 22 Oktober 2026, sebanyak 351 jembatan di Sumatera Utara sudah selesai dibangun dan diperbaiki. Tujuh jembatan di antaranya digarap pemerintah pusat dan 344 jembatan digarap pemda setempat. Namun, masih ada 22 jembatan yang masih dalam proses perbaikan. Satgas PRR dan pemda setempat terus berupaya serta mempercepat perbaikan akses jalan di Sumatera Utara.

Sementara itu, Lurah Sei Putih Tengah, Awal Syahputra, berharap masyarakat turut menjaga hasil pembangunan yang telah selesai dilakukan. “Kami juga berharap ke depannya saluran drainase di wilayah ini dapat ditingkatkan fungsinya agar genangan air tidak lagi merusak infrastruktur yang telah dibangun,” tambahnya.