Danantara Buka Suara Soal Harga Pertamax, Bukan Karena Keuangan Pertamina

JAKARTA (Waspada.id): Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia membantah anggapan bahwa kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax disebabkan oleh kondisi keuangan PT Pertamina (Persero).

Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menegaskan penyesuaian harga dilakukan semata-mata mengikuti lonjakan harga minyak mentah dunia yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir.

Sebagaimana diketahui, PT Pertamina melalui Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga BBM nonsubsidi mulai 10 Juni 2026. Harga Pertamax (RON 92) naik 32,1% dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, sementara Pertamax Green 95 melonjak 31,78% dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Menurut Dony, selama ini selisih antara harga jual dan kenaikan harga minyak mentah dunia turut menjadi beban yang harus ditanggung pemerintah maupun perusahaan. Karena itu, penyesuaian harga dinilai sebagai langkah yang sesuai dengan mekanisme pasar untuk BBM nonsubsidi.

"Karena itu bahwa memang diundang-undangnya juga untuk yang non-subsidi itu mengikuti harga pasar," kata Dony kepada wartawan di Kompleks DPR/MPR, Jakarta, dikutip Kamis (11/6/2026).

Ia juga menilai tidak tepat jika masyarakat berpenghasilan rendah harus ikut menanggung beban harga BBM yang mayoritas digunakan kelompok ekonomi menengah ke atas.

"Masa orang yang kaya ditanggung sama masyarakat yang dibawah? Kan enggak boleh. Ya ini kan masalah fair aja. Nanti kamu enggak dinaikin salah, dinaikin salah. Gimana ya? Ini kan dinaikin itu memang sesuai sama harga minyak dunia," ucap dia.

Dony mempertanyakan kritik yang muncul terkait kebijakan kenaikan harga Pertamax. Menurutnya, selama ini Pertamina juga kerap mendapat sorotan ketika mempertahankan harga BBM di tengah kenaikan harga minyak dunia karena dianggap membebani kinerja perusahaan.

Karena itu, ia menilai apa pun kebijakan yang diambil terkait harga BBM selalu menimbulkan pro dan kontra.

"Ini jadi selalu apapun yang dilakukan itu salah. Dulu enggak dinaikin salah, nanti katanya membebani Pertamina. Sekarang dinaikin salah lagi," tandasnya.

Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap kebijakan energi nasional, menyusul lonjakan harga minyak dunia akibat memanasnya tensi geopolitik global yang turut memberikan tekanan terhadap biaya impor energi Indonesia. (invid)