Danantara Kejar Target 200 BUMN, Merger BUMN Karya Jadi Prioritas 2026

JAKARTA (Waspada.id): Danantara Asset Management mempercepat penataan badan usaha milik negara (BUMN). Hingga akhir 2026, jumlah entitas yang berada dalam pengelolaan Danantara ditargetkan menyusut menjadi sekitar 200 perusahaan.

Langkah tersebut dilakukan di tengah pembenahan lebih dari 1.000 entitas BUMN, mulai dari penggabungan perusahaan, restrukturisasi, hingga penutupan sejumlah perusahaan.

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria mengatakan, pemerintah telah menentukan skema penataan tersebut. Salah satu yang menjadi prioritas adalah penggabungan sejumlah BUMN Karya.

"Ini sudah selesai kita tentukan sehingga harapannya ini selalu disampaikan oleh Bapak Presiden, kita harapkan akhir tahun ini tinggal hanya 200 perusahaan yang kita kelola, ya," kata Dony di Tribrata Hotel, Jakarta, Jumat (2/10/2026).

Menurut Dony, konsolidasi BUMN Karya menjadi salah satu langkah yang lebih dahulu dikebut karena proses penggabungannya relatif lebih mudah dibandingkan sejumlah sektor lainnya.

Empat BUMN Karya Bakal Digabung

Dony menyebut penggabungan PT PP, PT Adhi Karya, PT Brantas Abipraya dan PT Nindya Karya akan menjadi salah satu tahap awal restrukturisasi BUMN.

"Merger PP, Adhi Karya, kemudian Brantas dan Nindya Karya ini akan kita selesaikan. Ini yang paling mudah untuk dilakukan mergernya. Sehingga kita mulai melakukan merger ini dulu, kemudian baru berikutnya perusahaan yang harus kita restrukturisasi," ungkapnya.

Sementara itu, PT Waskita Karya (Persero) Tbk dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk membutuhkan proses yang lebih panjang sebelum masuk ke tahap penggabungan.

Kedua perusahaan tersebut masih harus menjalani restrukturisasi, termasuk melalui divestasi aset dan penurunan beban utang. Berbeda dengan Waskita dan Wika, kondisi keuangan PT Hutama Karya (Persero) dinilai relatif sehat.

"Jadi, hanya Wika, Waskita yang akan menjadi persoalan karena membutuhkan effort kita untuk melakukan restrukturisasi, divestasi aset mereka, menurunkan hutangnya, sisanya akan kita restrukturisasi," jelas dia.

Target Pemerintah: BUMN Dipangkas

Langkah konsolidasi tersebut sejalan dengan target pemerintah untuk memangkas jumlah BUMN. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia hanya memiliki paling banyak 300 BUMN hingga 31 Desember 2026.

Pemerintah akan mempertahankan perusahaan negara yang dinilai produktif dan mampu menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.

“Kita telah menutup 290 BUMN. Pada Desember 2026, kita targetkan hanya akan memiliki paling banyak 300 BUMN.750 BUMN kita akan tutup,” ujar Prabowo, saat Sidang Tahunan MPR, Jumat, (14/8/2026).

Prabowo menegaskan pemerintah akan memfokuskan keberadaan BUMN pada perusahaan yang memberikan kontribusi terhadap masyarakat dan perekonomian.

“Hanya yang produksi dan ciptakan nilai tambah bagi rakyat, kita akan pertahankan,” kata dia.

Menurut Prabowo, perampingan tersebut merupakan bagian dari restrukturisasi korporasi berskala besar.

“Ini mungkin adalah restrukturisasi korporasi terbesar di dunia,” kata dia.

Selain menyederhanakan struktur perusahaan negara, pemerintah memperkirakan efisiensi dari restrukturisasi tersebut dapat menghemat biaya hingga Rp50 triliun.

”Kita telah hemat biaya over head Rp 50 triliun dari gaji direksi, komisaris, sewa gedung,” kata dia.

Dengan demikian, konsolidasi BUMN pada 2026 tidak hanya diarahkan untuk mengurangi jumlah entitas, tetapi juga memperbaiki struktur usaha, menekan biaya operasional, menyelesaikan persoalan utang dan aset, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan perusahaan negara. (Lip6)