Dari Lumpur ke Harapan yang Retak, Jejak Pemulihan Aceh Tamiang Pascabanjir dan Luka di Balik HuntapDari Lumpur ke Harapan yang Retak, Jejak Pemulihan Aceh Tamiang Pascabanjir dan Luka di Balik HuntapDariLumpurkeHarapanyangRetak,JejakPemulihanAcehTamiangPascabanjirdanLukadiBalikHuntap

ACEH TAMIANG (Waspada.id) : Akhir November 2025 menjadi penanda duka bagi Aceh Tamiang. Hujan yang turun tanpa jeda berubah menjadi amukan alam yang tak terbendung.

Air bah datang membawa lumpur, kayu, dan puing kehidupan. Dalam hitungan jam, sebagian wilayah Aceh Tamiang porak-poranda.

Rumah-rumah hanyut, jalanan berubah menjadi sungai, dan tangis kehilangan menggema di antara reruntuhan.

Tidak hanya harta benda yang lenyap, tetapi juga nyawa—meninggalkan luka yang tak mudah dipulihkan.

Peristiwa itu sontak menyita perhatian luas. Dari layar televisi hingga linimasa media sosial, wajah-wajah letih dan pemandangan kehancuran Aceh Tamiang menjadi sorotan.

Media massa nasional hingga internasional datang, merekam duka, sekaligus harapan yang perlahan tumbuh dari balik bencana.

Tak lama berselang, bantuan mulai berdatangan. Dari berbagai penjuru Nusantara hingga negara tetangga, uluran tangan hadir membawa empati.

Para relawan, pengusaha, artis, hingga anggota DPR RI datang langsung ke lokasi, menyapa korban dan menyerahkan bantuan.

Pemerintah pusat pun bergerak cepat. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, jajaran kabinet turun tangan. Alat berat dikerahkan untuk membersihkan lumpur yang menutup desa-desa.

Aparat TNI dan Polri bersama ribuan taruna dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri ikut membantu memulihkan wilayah terdampak.

Hari berganti hari, minggu bergulir. Upaya pemulihan terus dilakukan. Bantuan sembako disalurkan, rumah-rumah warga mulai direhabilitasi, dan bantuan uang jaminan hidup (jadup) diberikan secara bertahap. Harapan perlahan kembali tumbuh.

Bagi warga yang kehilangan tempat tinggal, pemerintah membangun Hunian Sementara (Huntara)—tempat berlindung sembari menunggu Hunian Tetap (Huntap) yang dijanjikan sebagai awal kehidupan baru.

Namun, di tengah semangat membangun kembali, harapan itu mulai retak.

Di Dusun Kamboja, Kampung Bukit Rata, Kecamatan Kejuran Muda, Aceh Tamiang, pembangunan Huntap justru menuai sorotan.

Warga mulai resah. Bangunan yang seharusnya menjadi simbol kebangkitan, dinilai dikerjakan asal jadi.

Kecurigaan itu semakin kuat ketika anggota DPRK Aceh Tamiang turun langsung ke lokasi.

Mereka menemukan material batako yang digunakan tampak rapuh—mudah retak bahkan sebelum bangunan selesai sepenuhnya.

Temuan ini memicu reaksi. DPRK memanggil pihak pelaksana proyek dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Namun rapat tersebut digelar tertutup, kalangan wartawan tak boleh meliput, menyisakan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Hingga kini, hasilnya belum jelas terungkap ke publik.

Di tengah kondisi ini, rasa kecewa pun tak terelakkan. Bagi korban banjir, Huntap bukan sekadar bangunan—melainkan harapan untuk memulai kembali hidup dari nol.

Ketua DPC Partai Gerindra Aceh Tamiang, Suprianto, menyampaikan kritik keras atas kondisi tersebut.

“Ini bukan sekadar proyek fisik, ini menyangkut masa depan masyarakat yang menjadi korban bencana. Jika dikerjakan asal-asalan, maka yang dipertaruhkan adalah keselamatan dan kepercayaan rakyat. Kami mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap pembangunan Huntap ini, termasuk kualitas material dan proses pengerjaannya,” tegasnya.

Ia juga menekankan perlunya transparansi dalam penanganan persoalan ini.

“Pemerintah dan pihak pelaksana harus terbuka. Hasil RDP jangan disembunyikan. Publik berhak tahu. Jika ditemukan pelanggaran, harus ada tindakan tegas—bahkan jika perlu, proyek dihentikan sementara untuk evaluasi total,” lanjutnya.

Tak hanya kritik, Suprianto juga menawarkan solusi konkret.

“Kami mendorong dibentuknya tim pengawas independen yang melibatkan unsur teknis, akademisi, dan masyarakat. Selain itu, seluruh material harus diuji ulang sesuai standar. Yang terpenting, pembangunan Huntap harus dikembalikan pada tujuan awalnya—memberikan hunian yang layak, aman, dan bermartabat bagi korban,” ujarnya.

Di Aceh Tamiang, cerita tentang banjir bandang belum benar-benar usai. Lumpur mungkin telah dibersihkan, puing-puing telah diangkat, tetapi perjuangan menuju pemulihan sejati masih panjang.

Bagi para korban, membangun kembali rumah bukan hanya soal dinding dan atap—melainkan tentang memulihkan kepercayaan, menjaga harapan, dan memastikan bahwa tragedi yang telah berlalu tidak meninggalkan luka baru di masa depan. (Sutrisno)