Deliserdang Bidik Biomassa Jadi Sumber Energi dan Penggerak Ekonomi Desa

LUBUK PAKAM (Waspada.id) : Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang mendorong optimalisasi potensi biomassa dari sektor pertanian, perkebunan, dan industri untuk mendukung swasembada energi, sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Upaya tersebut dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD) Optimalisasi Sumber Daya Alam di Desa guna Mencapai Swasembada Energi yang digelar di Graha Bhinneka Perkasa Jaya, Lubukpakam, Jumat (23/10/26).

Wakil Bupati (Wabup) Deliserdang Lom Lom Suwondo SS mengatakan, Deliserdang memiliki potensi biomassa yang besar, mulai dari sekam padi, batang dan tongkol jagung, hingga limbah perkebunan kelapa sawit yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku energi alternatif.

Menurutnya, potensi tersebut perlu dikelola secara terencana melalui kolaborasi pemerintah daerah, pemerintah desa, koperasi, kelompok tani, perguruan tinggi, dunia usaha, serta PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI).

“Yang perlu kita ubah bukan hanya cara mengolahnya, tetapi juga cara kita melihatnya. Sisa pertanian, perkebunan, dan industri bukan semata-mata limbah, tetapi dapat menjadi sumber daya dan peluang usaha,” kata Lom Lom.

Ia menjelaskan, sektor pertanian dan perkebunan di Deliserdang menghasilkan berbagai bahan organik yang tersedia secara berkelanjutan. Jika dikelola dengan baik, potensi tersebut dapat membuka peluang ekonomi baru bagi petani sekaligus menciptakan lapangan kerja di perdesaan.

Dijelaskannya, Deliserdang juga pernah mengembangkan pembangkit listrik tenaga biomassa di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Percut Seituan, dengan memanfaatkan kayu karet hasil peremajaan kebun.

Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan biomassa bukan hal baru bagi Deliserdang. Tantangan selanjutnya adalah memperluas pemanfaatan, membangun rantai pasok yang teratur, serta memastikan masyarakat desa memperoleh manfaat ekonomi secara nyata.

“Sw​​asembada energi tidak hanya dibangun dari pembangkit dan kebijakan di tingkat pusat. Swasembada energi juga dapat dimulai dari kebun, sawah, dan desa,” ujarnya

Karena itu, Lom Lom menekankan pentingnya menempatkan badan usaha milik desa (BUMDes), koperasi, dan kelompok tani sebagai pelaku utama dalam rantai pasok biomassa.

Masyarakat desa, menurutnya, tidak boleh hanya menjadi penyedia bahan baku, tetapi juga harus memperoleh kesempatan menikmati nilai tambah dari proses pengumpulan, pengolahan, hingga distribusi.

Ia berharap, FGD tersebut menghasilkan langkah konkret, antara lain penyusunan rancangan rantai pasok biomassa, verifikasi BUMDes yang siap menjadi pelaku usaha, penetapan titik pengumpulan biomassa di desa dan kecamatan, serta pembentukan kemitraan dengan calon pembeli.

“Pasokan harus jelas setiap bulan, kualitasnya terukur, dan kemitraannya harus dibangun secara profesional. Dengan demikian, potensi yang ada benar-benar bisa memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.

Sementara itu, Komisaris Utama PT PLN Energi Primer Indonesia Nikson Silalahi, ST, M.I.Kom, mengatakan, biomassa merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung transisi energi nasional sekaligus menggerakkan ekonomi kerakyatan.

Ia menjelaskan, PLN EPI sebagai subholding PLN bertugas memastikan ketersediaan energi primer untuk pembangkit listrik. Termasuk melalui pemanfaatan biomassa sebagai campuran bahan bakar batu bara pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) atau skema co-firing.

Dikatakan Nikson, potensi biomassa Deliserdang dapat menjadi bagian dari rantai pasok energi nasional apabila dikelola secara optimal dan memenuhi kebutuhan teknis pembangkit.

“Potensi lokal dapat kita ubah menjadi sumber energi sekaligus sumber penghasilan bagi masyarakat,” jelasnya.

Nikson mengungkapkan, PLN EPI menargetkan penyediaan sekitar 3,65 juta ton biomassa pada 2026 untuk mendukung program co-firing di 52 PLTU. Target tersebut membuka peluang pasar bagi kelompok tani, koperasi, BUM Desa, dan pelaku usaha lokal untuk terlibat dalam penyediaan bahan baku energi.

Berdasarkan perhitungan PLN EPI yang disampaikan dalam forum tersebut, penyediaan 100.000 ton biomassa per tahun berpotensi memberikan manfaat ekonomi kepada sekitar 1.000 orang melalui berbagai aktivitas dan tenaga kerja dalam rantai pasok.

“Rantai pasok biomassa bukan sekadar urusan menyediakan bahan bakar untuk pembangkit listrik. Di balik setiap ton biomassa, ada aktivitas ekonomi, ada tenaga kerja yang terlibat, ada petani yang memperoleh penghasilan, dan ada peluang usaha yang dapat tumbuh di tengah masyarakat,” paparnya.

Nikson menambahkan, peluang tersebut membutuhkan kerja sama yang kuat antara PLN EPI, pemerintah daerah, pemerintah desa, petani, koperasi, dan BUM Desa. Ketersediaan bahan baku harus diikuti kepastian kualitas, pengolahan, penyimpanan, transportasi, serta pasar yang jelas.

FGD tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari pemerintah, dunia usaha, dan perguruan tinggi untuk membahas pengembangan biomassa dari berbagai perspektif, mulai dari kebijakan, teknologi pengolahan, rantai pasok hingga partisipasi masyarakat.

Direktur Biomassa PT PLN Energi Primer Indonesia, Ir. Hokkop Situngkir, ST, memaparkan materi tentang potensi desa sebagai pilar kemandirian energi masa depan.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Jember, Prof. Dr. Ir. Soni Sisbudi Harsono, M.Eng., M.Phil, membahas hilirisasi limbah biomassa, yakni transformasi limbah agroindustri menjadi portofolio produk energi terbarukan yang memiliki nilai tambah tinggi.

Staf Khusus Kementerian Desa Bidang Kebijakan Publik dan Pembangunan, Andi Rahmah, ST, MT, menyampaikan materi mengenai strategi kebijakan dan kolaborasi desa dalam membangun ekosistem biomassa berkelanjutan, mulai dari pemanfaatan potensi desa hingga pembentukan rantai pasok energi nasional.

Sedangkan Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa, Drs. Andrey Ikhasan Lubis, M.Si, membahas pendekatan sosial budaya untuk membangun partisipasi dan penerimaan masyarakat terhadap pengembangan ekosistem biomassa di desa.

Narasumber lainnya, Rizki Rahmawaty Lubis, S.IP, M.SP, selaku Analis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Jenderal Pembangunan Ekonomi dan Investasi Desa (PEID) Kementerian Desa, memaparkan arah kebijakan pengembangan ekonomi desa.

Kolaborasi antara pemerintah, PLN EPI, perguruan tinggi, dan masyarakat desa menjadi faktor penting untuk memastikan potensi biomassa dapat dikelola secara berkelanjutan, memiliki kepastian pasar, serta memberikan nilai tambah bagi masyarakat Deliserdang.

Turut hadir kegiatan tersebut Staf Ahli 1 TP PKK Deliserdang Ny.Asniar Lom Lom Suwondo , asisten, organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, para kades, Gapoktan, serta sejumlah undangan lainya.(id.28/syahril)