Deliserdang Sabet Penghargaan Kemenkes Berkat Keberhasilan Capai Status Bebas Buang Air Besar Sembarangan


BANDA ACEH (Waspada.id): Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang kembali menorehkan prestasi di bidang kesehatan lingkungan. Kabupaten Deliserdang resmi menerima penghargaan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) atas keberhasilannya mencapai status Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) atau Open Defecation Free (ODF).
Penghargaan bergengsi tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Deliserdang, Lom Lom Suwondo, dari Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes, dr. Then Suyanti. Penyerahan penghargaan berlangsung dalam rangkaian gala dinner City Sanitation Summit (CSS) XXIV Tahun 2026 yang digelar di Balee Meuseraya Aceh, Banda Aceh, Selasa (17/11/26) malam.
“Penghargaan ini tentu menjadi kebanggaan, sekaligus kehormatan bagi Pemerintah Kabupaten Deliserdang. Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian Kesehatan atas anugerah STBM Award ini,” kata Lom Lom Suwondo.

Ia juga memberikan apresiasi khusus kepada Dinas Kesehatan, serta seluruh perangkat daerah terkait yang telah bersinergi mengawal program sanitasi di Deliserdang. Menurutnya, pencapaian status SBS ini juga tidak terlepas dari kesadaran, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
“Mewakili Pemerintah Kabupaten Deliserdang, kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kesehatan atas penghargaan ini, serta kepada seluruh masyarakat Deliserdang atas dedikasi dan partisipasinya dalam mendukung program sanitasi aman,” paparnya.
Sementara itu, Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes, dr. Then Suyanti, menjelaskan bahwa penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi pemerintah pusat terhadap komitmen daerah dalam meningkatkan kualitas sanitasi serta mendorong perubahan perilaku masyarakat.
“Penghargaan ini tentunya sebagai apresiasi bahwa kabupaten/kota telah menyelenggarakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat), dan sudah Opedn defecation free (ODF) atau SBS. Kita tahu saat ini baru 279 kabupaten/kota yang sudah ODF di Indonesia,” ungkap Then.

Then menambahkan, belum tercapainya status ODF di sejumlah wilayah umumnya dipengaruhi oleh keterbatasan sarana sanitasi, serta belum optimalnya perubahan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, kesadaran individu untuk menggunakan jamban yang layak memegang peranan kunci.
“Ketika masyarakat sudah memiliki kesadaran untuk menggunakan jamban, tentunya mereka akan berusaha menciptakan fasilitas jamban tersebut,” jelasnya.(id.28)
Berita Terkait















































































Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda