Di Balik Semarak 17 Agustus, Luka Korban Banjir Aceh Tamiang Belum UsaiDi Balik Semarak 17 Agustus, Luka Korban Banjir Aceh Tamiang Belum UsaiDiBalikSemarak17Agustus,LukaKorbanBanjirAcehTamiangBelumUsai

ACEH TAMIANG (Waspada.id): Bendera merah putih berjejer dan berkibar di berbagai sudut Aceh Tamiang. Umbul-umbul menghiasi jalan, perlombaan digelar, upacara berlangsung khidmat, dan masyarakat tumpah ruah di lapangan merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia.

Untuk sesaat, wajah Aceh Tamiang terlihat berbeda. Duka akibat banjir bandang yang menerjang daerah itu pada November 2025, seakan dilupakan sejenak.

Masyarakat kembali tertawa, anak-anak berlari mengikuti perlombaan, sementara orang dewasa berkumpul menyaksikan berbagai kegiatan yang digelar untuk memeriahkan hari kemerdekaan.

Namun, di balik semarak kemerdekaan itu, ada cerita pascabencana yang belum selesai.

Ada keluarga yang masih menunggu Jaminan Hidup (Jadup). Ada warga yang masih menanti Hunian Tetap (Huntap) agar dapat benar-benar meninggalkan kehidupan di tempat Hunian Sementara (Huntara). Ada pula keluarga yang hingga kini masih berusaha mengembalikan perekonomian mereka yang porak-poranda akibat bencana.

Kemerdekaan memang layak dirayakan. Tetapi bagi sebagian korban bencana, kemerdekaan juga memiliki makna yang jauh lebih sederhan. Yakni bisa kembali tinggal di rumah yang layak, memperoleh penghidupan yang pasti, dan mampu memenuhi kebutuhan keluarga tanpa terus dihantui ketidakpastian.

Sejenak Melupakan Luka

Bagi masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi, merayakan hari kemerdekaan mungkin bukan perkara sulit. Acara keluarga, makan bersama, perjalanan wisata, hingga berbagai kegiatan hiburan dapat digelar meriah.

Tetapi bagi masyarakat kurang mampu, kemeriahan kemerdekaan memiliki wajah berbeda. Mereka menjadi penonton pun cukup. Berdiri di pinggir lapangan, menyaksikan perlombaan anak-anak, mengikuti kegiatan kampung, atau sekadar berkumpul bersama tetangga sudah menjadi bentuk kebahagiaan tersendiri.

Di situlah kekuatan peringatan kemerdekaan. Ia mampu menghadirkan kegembiraan di tengah masyarakat yang masih menyimpan luka.

Di Aceh Tamiang, kemeriahan HUT ke-81 RI menjadi ruang untuk bernapas. Masyarakat korban banjir sejenak melupakan rumah yang rusak, kehilangan harta benda, lapangan pekerjaan tidak pasti, serta bantuan yang belum seluruhnya mereka terima.

Seperti bantuan Jadup yang belum tuntas. Huntap yang belum sepenuhnya menjadi kenyataan. Panjangnya pekerjaan rumah pemulihan pascabencana, semua itu sejenak mereka lupakan. Begitulah "hipnotis" hari kemerdekaan.

Tetapi ketika bendera diturunkan, dilipat rapi untuk disimpan kembali dilemari, berbagai perlombaan berakhir, persoalan itu kembali mengetuk kegelisahan mereka.

Bagi korban bencana, kemerdekaan justru terasa berarti ketika negara hadir dalam bentuk yang nyata.

Karena itu, bagi warga yang belum memperoleh Jadup dan Huntap, harapan mereka sebenarnya sederhana.

Mereka hanya ingin memulai hidup baru.

Mereka ingin memiliki tempat tinggal yang aman, memperoleh bantuan yang menjadi haknya sesuai ketentuan, dan mendapatkan dukungan agar perekonomian keluarga kembali berjalan.

Setelah berbulan-bulan melewati masa sulit, yang mereka perlukan bukan sekadar janji, melainkan kepastian.

Ketika Kemeriahan Berhadapan dengan Kenyataan

Safwan, (49), salah seorang warga Karang Baru, Aceh Tamiang, menanggapi peringatan HUT RI di kabupaten tersebut, kepada Waspada.id. Senin, (17/8/2026) mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Tamiang, perlu membuka ruang evaluasi.

Meski ia menilai peringatan HUT ke-81 RI sangat penting dilaksanakan oleh Pemkab Aceh Tamiang, dengan menggelar berbagai kegiatan untuk membangkitkan semangat nasionalisme dan memberikan hiburan kepada masyarakat. Namun ia mengingatkan kemeriahan tersebut idealnya tidak membuat pemerintah lupa bahwa masih ada warga yang hidup dalam kondisi sulit.

"Saya sangat tidak keberatan bila Pemkab Aceh Tamiang menggelar acara peringatan kemerdekaan. Namu yang terpenting seberapa jauh semangat kemerdekaan itu diterjemahkan menjadi keberpihakan kepada masyarakat yang masih berjuang bangkit dari bencana," ujarnya.

Safwan menambahkan, dirinya tidak ingin peringatan itu lebih memperlihatkan panggung kemerdekaan berdiri megah, sementara sebagian korban bencana masih menunggu kepastian tempat tinggal.

"Jangan pula perayaan menghabiskan anggaran terlihat lebih cepat hadir daripada penyelesaian kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak bencana," sentil (tegur) Safwan.

Kritik Safean itu bukan berarti menolak perayaan kemerdekaan. Justru sebaliknya, kritik tersebut merupakan bagian dari semangat kemerdekaan untuk mengingatkan bahwa pemerintah bekerja untuk rakyat dan setiap kebijakan publik harus bermuara pada kepentingan masyarakat.

Kemerdekaan Harus Terasa di Rumah Korban

Selain itu, lanjut Safuan, Pemkab Aceh Tamiang perlu memastikan pemulihan pascabencana berjalan secara terukur, terbuka dan berpihak kepada masyarakat yang paling membutuhkan.

Ia berharap data penerima Jadup dan Huntap harus dibuka secara transparan sesuai ketentuan perlindungan data pribadi.

"Masyarakat perlu mengetahui tahapan, kriteria, jumlah penerima, serta perkembangan penyalurannya," ucapnya.

Ia juga menyarankan agar pemerintah perlu membuat peta penyelesaian Huntap yang jelas. Sehingga warga berhak mengetahui kapan rumah masyarakat dibangun, kapan selesai, dan kapan dapat ditempati.

Kemudian, sambung Safwan, persoalan tidak boleh berhenti pada pembangunan rumah. Korban bencana juga membutuhkan pemulihan ekonomi.

"Pemerintah perlu mendorong bantuan modal, pemulihan usaha kecil, dukungan bagi petani dan pedagang, serta program padat karya bagi masyarakat yang kehilangan mata pencaharian," sarannya.

Tidak sampai disitu, kata Safwan, Pemkab bersama DPRK dan pihak terkait perlu melakukan evaluasi berkala terhadap program rehabilitasi dan rekonstruksi serta menyampaikan hasilnya kepada publik. Bahkan setiap kegiatan pemerintah yang bersifat seremonial sebaiknya berjalan seimbang dengan agenda pemulihan.

"Semangat perayaan kemerdekaan tidak harus dihilangkan, tetapi prioritas terhadap kebutuhan dasar masyarakat harus tetap menjadi perhatian utama," tutupnya.

Jangan Biarkan Kemerdekaan Hanya Menjadi Seremonial

Ada sesuatu yang indah dari kemeriahan 17 Agustus.

Masyarakat miskin dan masyarakat berada dapat berdiri di bawah merah putih yang sama. Anak pejabat dan anak buruh dapat berlari dalam perlombaan yang sama. Semua orang boleh tertawa tanpa melihat status sosial.

Itulah wajah Indonesia yang sesungguhnya.

Tetapi setelah perayaan selesai, pemerintah tetap memiliki pekerjaan yang tidak boleh dilupakan.

Merah putih harus kembali masuk ke rumah-rumah warga dalam bentuk harapan bagi keluarga yang masih menunggu Huntap, termasuk bagi mereka yang kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilan.

Sebab kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan masa lalu.

Kemerdekaan juga tentang bagaimana negara memastikan rakyatnya tidak terus hidup dalam ketidakpastian.

Dari Semarak Menuju Pemulihan

Masyarakat Aceh Tamiang telah menunjukkan ketangguhan. Mereka mampu bangkit, tersenyum dan merayakan kemerdekaan meski sebagian luka belum sepenuhnya sembuh.

Kini giliran pemerintah menunjukkan ketangguhan dalam bekerja.

Jangan biarkan semarak 17 Agustus hanya menjadi hiburan sesaat bagi korban bencana.

Jadikan momentum HUT ke-81 RI sebagai pengingat bahwa pemulihan pascabencana adalah bagian dari perjuangan kemerdekaan itu sendiri.

Karena bagi keluarga korban banjir, kemerdekaan yang paling mereka tunggu bukan panggung yang lebih meriah. Bukan pula perlombaan yang lebih banyak. Melainkan sebuah kunci pembuka pintu Hunian Tetap (Huntap) untuk mereka berlindung bersama keluarganya. (Tris)