Di Tengah Bercak Oli dan Noda Sisa Banjir, Zunaidi Harapkan Banpres Pulihkan Bengkel

BINJAI (Waspada.id): Hampir setahun setelah banjir besar melanda Kota Binjai, bengkel body repair milik Zunaidi (39) di Lingkungan 6, Kelurahan Paya Roba, masih berjalan dengan peralatan seadanya. Ia kini tercatat sebagai salah satu dari 535 UKM yang diusulkan Pemerintah Kota Binjai menerima Bantuan Presiden (Banpres) sebesar Rp3 juta—harapan yang ia tunggu-tunggu untuk memperbaiki kompresor dan membeli gerinda tambahan.

Saat disambangi pada Rabu (4/11), aroma oli dan debu amplas memenuhi area bengkel yang tidak jauh dari aliran Sungai Bingai. Tiga pekerja tampak sibuk mengamplas dan merawat empat hingga lima kendaraan, sebagian berupa bus kecil eltor. Satu kendaraan saja bisa memakan waktu hingga dua bulan untuk selesai dikerjakan. Namun, ritme pekerjaan terhambat karena kompresor belum berfungsi optimal, sementara gerinda harus dipakai bergantian.

“Kompresor itu penting untuk pengecatan. Kalau rusak, kami terpaksa cari cara manual. Gerinda pun kurang, jadi tukang las harus menunggu giliran,” tutur Zunaidi.

Banjir November 2025 menjadi titik balik yang berat. Air meluap dari Sungai Bingai setinggi sekitar 1,5 meter, hampir menutupi pintu bengkel. Dua mesin las, satu gerinda, kompresor, serta sejumlah kunci rusak atau hilang. Kerugian yang ia tanggung diperkirakan mencapai Rp20 juta, belum termasuk biaya membersihkan kendaraan pelanggan yang terendam. Meski pemilik kendaraan tidak menuntut ganti rugi, Zunaidi tetap merasa bertanggung jawab untuk memulihkan kendaraan tersebut.

“Kami tidur saat itu, tiba-tiba air sudah masuk sekitar pukul 07.30 pagi. Langsung kami beres-beres,” kenangnya.

Bengkel yang telah beroperasi tujuh tahun itu dulunya sempat berkembang hingga kendaraan harus dititipkan ke tempat lain karena keterbatasan ruang. Kini ia bertahan dengan tiga pekerja saja, setelah sebagian tenaga kerja bagian pengecatan harus dikurangi. Pendapatan bersih yang ia peroleh sekitar Rp8 juta per bulan setelah dipotong upah dan biaya operasional—angka yang tidak tetap karena pengerjaan kendaraan berjalan lambat.

Zunaidi, pemilik bengkel mobil sekaligus calon penerima Bantuan Presiden untuk UKM, di Kelurahan Paya Roba, Binjai Barat, Rabu (4/11/2026). (Dok Tim Media Satgas PRR)

Harapan baru muncul sejak Mei 2026, ketika Dinas Koperasi dan UKM Kota Binjai bersama kepala lingkungan mendata usahanya. Zunaidi telah melengkapi KTP, Kartu Keluarga, alamat email, serta NIB untuk diusulkan menerima Banpres. Namun, ia menyadari bahwa pengusulan belum berarti pasti diterima.

Plt. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Binjai, Gloria Sinulingga, menjelaskan bahwa awalnya pemerintah kota mengusulkan 434 UKM, lalu ditambah 101 menjadi 535 setelah Kementerian Koperasi dan UKM meminta verifikasi ulang. Pendataan dilakukan melalui survei lapangan, dokumentasi foto, serta keterangan lurah untuk memastikan usaha benar-benar terdampak banjir.

“Kami sudah unggah data ke sistem kementerian. Namun, ada kendala terkait persyaratan NIB dan riwayat KUR. Banyak pelaku UKM yang sudah meminjam karena terdesak biaya pascabanjir, sehingga justru berisiko tidak memenuhi syarat,” ujar Gloria.

Ia berharap pemerintah pusat meninjau kembali persyaratan tersebut mengingat Kota Binjai kerap terkena banjir kiriman dari Sungai Bingai, Sungai Mencirim, dan Sungai Bangkatan. Menurutnya, banjir tidak hanya merusak rumah, tetapi juga melumpuhkan roda ekonomi masyarakat.

Dalam kerangka Rencana Induk Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Renduk PRRP) Tahun 2026, Kementerian Koperasi dan UKM menerima anggaran belanja tambahan sebesar Rp618 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk Banpres serta penguatan kapasitas pelaku usaha melalui program Klinik UMKM Bangkit, termasuk pelatihan, pendampingan, kemitraan, dan akses pasar melalui pengadaan pemerintah.

Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan bahwa pemulihan UMKM merupakan bagian inti dari pemulihan ekonomi pascabencana.

“Pascabencana tidak hanya berbicara soal pembangunan fisik, tetapi juga kembalinya kegiatan usaha, pulihnya pendapatan keluarga, serta terbukanya kembali lapangan kerja bagi masyarakat yang terdampak. Bencana telah mengganggu berbagai sektor usaha, mulai warung, kafe, restoran, hingga usaha-usaha kecil lainnya. Karena itu, saya meminta Kementerian Koperasi dan UKM untuk terus menjelaskan program yang telah dilaksanakan maupun yang akan dikerjakan pada tahun anggaran 2026 agar pemerintah daerah dan masyarakat mengetahui perkembangannya melalui media,” ujar Tito.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman sebelumnya menyatakan Banpres ditujukan bagi usaha mikro terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Setiap penerima yang memenuhi syarat berpotensi menerima Rp3 juta untuk rehabilitasi usaha. Pemerintah menargetkan penyaluran selesai sebelum Desember 2026, meskipun masih ada tahap verifikasi ulang terhadap ribuan calon penerima.

Bagi Zunaidi, Banpres bukan sekadar uang tunai. Ia membayangkan kompresor kembali menderu, gerinda tersedia cukup bagi pekerja, pengerjaan pengecatan berjalan lebih cepat, dan tiga karyawan yang bertahan tetap memiliki pekerjaan.

“Sudah hampir setahun kami bertahan. Kalau bantuan itu cair, saya akan pakai untuk perbaikan kompresor dan beli gerinda tambahan. Biar usaha ini tetap jalan,” ucapnya.

Cerita bengkel Zunaidi menjadi potret kecil dari pemulihan pascabencana di Kota Binjai. Negara hadir melalui Banpres yang berjalan di bawah payung Renduk PRRP, tetapi perjalanan menuju pemulihan masih berliku: ada pendataan, verifikasi, harapan, dan ketidakpastian. Di tengah bercak oli, debu amplas, serta kenangan banjir yang berulang, pelaku usaha seperti Zunaidi terus berjuang agar roda ekonomi mereka tidak berhenti berputar.