BKSAP DPR RI Pintu Gerbang Diplomasi Parlemen Di Tengah Dinamika Geopolitik Global

JAKARTA (Waspada.id): Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, (DPR RI), sebagai representasi rakyat akan mengintensifkan diplomasinya ditengah meningkatnya ketegangan geopolitik global.

Situasi ketidakpastian di kawasan Timur Tengah akibat perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran, kemudian konflik regional yang melibatkan Israel dan Hizbullah di Lebanon, perang Rusia Ukraina yang berkepanjangan, serta persaingan strategis antara AS dan Tiongkok di kawasan Indo-Pasifik telah memperburuk ketidakpastian global

Meskipun sedikit mereda setelah pasca penandatanganan memorandum of understanding (MoU) antara Amerika Serikat dan Iran, namun perang yang dimulai akhir Februari 2026 itu, telah menimbulkan gangguan produksi, distribusi, dan rantai pasok perdagangan antarnegara serta menurunkan prospek perekonomian global.

Dalam pidatonya pada Rapat Paripurna ke-15 Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2025-2026, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (10/3/2026), Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, komitmen DPR RI untuk terus mendukung kebijakan politik luar negeri Indonesia yang berorientasi pada perdamaian dunia dan tatanan global yang lebih adil.

“DPR RI akan terus mengambil peran dalam ikut memperkuat kebijakan politik luar negeri Indonesia untuk mendorong perdamaian dunia, tata dunia yang lebih adil bagi semua, sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif,” pungkas Puan.

Pintu Gerbang Diplomasi

Tatanan global yang selama ini dibangun di atas hukum internasional dan multilateralisme, kini mulai mengalami pergeseran. Kondisi tersebut menuntut peran lebih adaptif dari diplomasi parlemen.

“Hari ini, dunia berada di persimpangan jalan yang penuh tantangan. Kita menyaksikan perubahan yang sangat dinamis di lanskap global. Ketegangan di berbagai kawasan, rivalitas antar kekuatan besar, serta disrupsi teknologi yang membuka era baru dimana negara-negara tak hanya berkompetisi, tetapi juga bersinergi,” ujar Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen, (BKSAP), DPR RI Syahrul Aidi Maazat dalam rapat koordinasi dan diskusi di Tangerang Selatan, Banten, Rabu (8/4/2026).

Sesuai amanat UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, BKSAP DPR RI melaksanakan mandat diplomasi parlemen untuk mendukung pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Karena itu, BKSAP DPR RI memiliki peran penting untuk membangun dan memperkuat kerja sama antarparlemen, baik secara bilateral maupun multilateral.

Melalui forum diskusi ini, BKSAP DPR RI berupaya memetakan lanskap geopolitik sekaligus mengidentifikasi ruang manuver strategis dalam berbagai forum internasional.

“Secara kelembagaan, BKSAP merupakan alat kelengkapan dewan yang mengemban fungsi diplomasi parlemen. Dengan kata lain, BKSAP adalah pintu gerbang diplomasi parlemen Indonesia,” ujarnya.

Syahrul pun menyoroti tiga isu strategis global yang memengaruhi forum antarparlemen; Pertama, polarisasi geopolitik dan geoekonomi yang turut merambah ruang sidang parlemen internasional. Kedua, pergeseran dari keamanan konvensional menuju keamanan digital, termasuk isu kecerdasan buatan, disinformasi lintas batas, dan kedaulatan data. Ketiga, meningkatnya peran parlemen dalam tata kelola ekonomi dan perdagangan global.

Tidak Boleh Berhenti

Eksistensi Indonesia di forum internasional, tidak boleh berhenti pada kehadiran dalam sidang-sidang, tetapi harus mampu dan turut menentukan arah kebijakan global yang sejalan dengan kepentingan nasional.

Dalam konteks tersebut, menurut menurut Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri, daerah memiliki peran kunci karena keberhasilan diplomasi pada akhirnya akan kembali berdampak pada kebijakan dan pembangunan di tingkat kota dan kabupaten.

Diplomasi modern menuntut sinergi lintas-sektor agar fungsi BKSAP sebagai garda terdepan diplomasi jalur kedua (second track diplomacy), dapat terlaksana secara optimal.

Menurutnya, kepentingan nasional di forum internasional tidak akan terjaga secara paripurna tanpa dukungan pemerintah daerah yang turut memperkuat posisi tawar Indonesia.

"Diplomasi itu tidak lagi hanya dilakukan oleh pemerintah pusat. Kami selalu mengatakan bahwa DPR juga memiliki peran sebagai second track diplomacy, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana hari ini diplomasi dilakukan secara multitrek," ujar Irine dalam pertemuan BKSAP DPR RI dengan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan para penggiat pariwisata di Denpasar, Bali, Jumat (19/6/2026).

AIPA Caucus 2026

Pada bulan Juli 2026 ini, Indonesia akan menjadi penyelenggaraan ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) Caucus. BKSAP pada tahun 2026 ini, pun menetapkan fokus penguatan posisi Indonesia di ASEAN dan Indo-Pasifik.

“AIPA Caucus 2026 yang akan diselenggarakan di Indonesia dapat menjadi momentum dalam memperkuat peran diplomasi parlemen Indonesia untuk mendorong solidaritas kawasan dan menjaga stabilitas regional,” kata Ketua DPR RI Puan Maharani.

Adapun AIPA Caucus adalah komite khusus (ad-hoc) di dalam ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) yang bertugas mengembangkan inisiatif legislatif bersama untuk menyelaraskan undang-undang di negara-negara anggota ASEAN. Badan ini berfungsi sebagai jembatan strategis untuk mendorong integrasi kawasan dan memantau implementasi berbagai resolusi AIPA.

Disamping menjadi tuan rumah AIPA Caucus, Indonesia juga akan menyelenggarakan Indonesia-Pasific Parliamentary Partnership (IPPP) pada 2027 mendatang sebagai bagian dari upaya memperluas jejaring kerja sama parlemen dengan negara-negara Pasifik.

Untuk menyelaraskan arah dan prioritas diplomasi Indonesia ke depan, khususnya memasuki agenda internasional tahun 2026–2027, BKSAP telah menggelar rapat koordinasi yang dihadiri Wakil Menteri Luar Negeri, pada Rabu (19/2/2026).

Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi fondasi penguatan diplomasi Indonesia yang lebih terintegrasi, sehingga peran Indonesia di berbagai forum internasional dapat semakin efektif, terarah, dan mencerminkan kepentingan nasional, sekaligus komitmen terhadap perdamaian dunia.

Peran Aktif BKSAP Sepanjang 2025

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh menyampaikan, tahun 2025 menjadi periode yang penuh tantangan. Dunia, menurutnya, sedang berada dalam fase ketidakpastian global. Situasi tersebut menuntut diplomasi yang lebih adaptif dan aktif.

“Tahun 2025 menjadi salah satu periode paling tidak stabil secara global. Dunia memasuki fase geopolitical recession, ketika kepemimpinan internasional gagal menjaga ketertiban global sehingga konflik meningkat di berbagai kawasan.” tuturnya dalam kegiatan Diseminasi Diplomasi Parlemen DPR RI di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan, Selasa (10/2/2026).

Wakil Ketua BKSAP DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh menjelaskan diplomasi parlemen memiliki dasar hukum yang kuat. DPR RI, terangnya, tidak hanya menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, namun turut memiliki mandat mendukung politik luar negeri di tingkat bilateral, regional, dan multilateral.

Dia pun menguraikan peran aktif BKSAP DPR RI sepanjang tahun 2025 di berbagai forum internasional, mulai dari Inter-Parliamentary Union (IPU), Parliamentary Conference on WTO, Parliamentary Union of the OIC (PUIC), ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), hingga Brazil, Rusia, India,China,,South Africa, (BRICS) Parliamentary Forum.

Dalam forum IPU ke-150, BKSAP turut mengawal dukungan terhadap resolusi Two-State Solution sebagai solusi paling realistis bagi penyelesaian konflik Palestina. Indonesia juga konsisten mendorong penghormatan terhadap hukum internasional dan jalur diplomasi sebagai bagian dari komitmen kemanusiaan.

Sementara di tingkat kawasan, Indonesia aktif di AIPA dengan mendorong pengesahan resolusi terkait krisis kemanusiaan Myanmar serta penguatan ekonomi biru dan hijau.

BKSAP memperluas jejaring kerja sama internasional. Salah satunya melalui pembentukan 102 Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB). Forum ini menjadi kanal komunikasi politik yang fleksibel dengan parlemen negara sahabat. Melalui GKSB, berbagai isu strategis diperjuangkan. Mulai dari kerja sama ekonomi hingga perlindungan WNI di luar negeri. Kanal ini juga membuka ruang diplomasi yang tidak selalu dapat ditempuh melalui jalur eksekutif.

Dalam forum global, Indonesia kembali menegaskan komitmen terhadap isu kemanusiaan. Pada Sidang Umum IPU ke-150, pada tanggal 5 hingga 9 April 2025, di Tashkent, Uzbekistan, posisi Indonesia tetap konsisten pada penyelesaian konflik Palestina.

Kepercayaan internasional terhadap Indonesia juga meningkat. Pada 2025, Indonesia dipercaya menjadi Ketua PUIC. Amanah ini memperkuat posisi Indonesia dalam isu solidaritas dunia Islam dan kerja sama antarnegara OKI.

Di tingkat kawasan, diplomasi Indonesia di ASEAN AIPA mencatat capaian konkret. Dua resolusi usulan Indonesia berhasil disahkan pada Sidang Umum AIPA ke-46 yang digelar pada 16 hingga 22 September 2025, di Malaysia. Resolusi tersebut terkait krisis kemanusiaan di Myanmar serta pengembangan Ekonomi Biru dan Hijau.

Selain diplomasi eksternal, BKSAP juga memperkuat kerja kelembagaan melalui sejumlah panitia kerja (Panja), antara lain Panja Open Government Parliament, Panja Organisasi Internasional, Panja Blue Economy, dan Panja Artificial Intelligence (AI). Panja AI dinilai penting untuk mempersiapkan posisi Indonesia dalam menghadapi perdebatan global terkait tata kelola kecerdasan buatan.

“Melalui diplomasi parlemen yang akuntabel, berbasis dialog, dan selaras dengan politik luar negeri Indonesia, DPR RI berkomitmen untuk menjaga kepentingan nasional di tengah dinamika global yang terus berubah”, tandas Wakil Ketua BKSAP DPR RI Muhammad Husein Fadlulloh. (Andy Yanto Aritonang)