Dialog Refleksi Kepemimpinan 1,5 Tahun, Bupati dan Wakili Bupati Deliserdang, Buka Ruang Evaluasi PublikDialog Refleksi Kepemimpinan 1,5 Tahun, Bupati dan Wakili Bupati Deliserdang, Buka Ruang Evaluasi PublikDialogRefleksiKepemimpinan1,5Tahun,BupatidanWakiliBupatiDeliserdang,BukaRuangEvaluasiPublik

LUBUKPAKAM (Waspada.id): Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deliserdang membuka ruang evaluasi publik melalui Dialog Refleksi 1,5 tahun masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Deliserdang di Aula Cadika, Lubukpakam, Selasa (18/8/26).

Forum tersebut dihadiri Bupati Deliserdang dr. Asri Ludin Tambunan dan Wakil Bupati Lom Lom Suwondo dengan akademisi, mahasiswa, aktivis, organisasi kepemudaan, serta insan media. Dialog diarahkan untuk mengurai capaian dan rencana pembangunan.

Salah satu narasumber, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (FISIP USU), Dr. Hatta Ridho, menilai persoalan ketidakpuasan publik terhadap pemerintah daerah merupakan fenomena yang terjadi di banyak daerah.

“Missing link, mata rantai yang terputus antara kinerja pemerintah daerah dan persepsi masyarakat, itu yang kemudian menjadi persoalan di hampir semua daerah,” kata Hatta.

Hatta Ridho juga memetakan refleksi pembangunan Deliserdang ke dalam empat sektor utama, yakni tata kelola pelayanan publik, pembangunan sumber daya manusia dan sosial, penguatan ekonomi rakyat, serta pembangunan infrastruktur dan kewilayahan.

Menurutnya, penguatan tata kelola harus dibarengi transformasi narasi pembangunan, penguatan peran ASN sebagai penyampai informasi, forum konsultasi publik yang substantif, optimalisasi media sosial sebagai ruang publik digital, serta penciptaan rasa memiliki masyarakat terhadap pembangunan.

“Pada akhirnya yang ingin kita bangun bukan hanya indikator makro, tetapi rasa kepemilikan publik terhadap pembangunan,” sebutnya.

Akademisi lainnya, Prof. Dr. Ir. Agus Purwoko, menyoroti posisi strategis Deliserdang yang mengelilingi Kota Medan. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi peluang besar bagi Deliserdang untuk menampung arus investasi dan pertumbuhan ekonomi dari Kota Medan maupun Sumatera Utara.

Ia menyebut, konektivitas menjadi salah satu faktor penting. Bukan hanya konektivitas jalan dan transportasi, tetapi juga konektivitas digital.

Meski demikian, Prof Agus mengapresiasi pembangunan infrastruktur jalan di sejumlah kawasan perbatasan Deliserdang dengan Kota Medan. Sebab, perbedaan antara Kota Medan dan Deliserdang harus semakin diperkecil agar masyarakat maupun investor tidak lagi melihat keduanya sebagai wilayah yang terpisah secara pelayanan dan aktivitas ekonomi.

“Clue-nya adalah membangun konektivitas yang tidak hanya mengandalkan ruang fisik, tapi menggunakan ruang digital,” ujarnya.

Ia mendorong Pemkab Deliserdang mempercepat digitalisasi pelayanan publik. Bahkan, menurutnya, pelayanan administrasi di tingkat desa dan kecamatan dapat didorong sedemikian rupa, sehingga masyarakat tidak harus selalu datang langsung ke kantor pemerintahan.

Prof. Agus juga mengingatkan pentingnya pemerataan pembangunan antara desa dan kota. Potensi ekonomi pedesaan, termasuk sektor wisata dan usaha masyarakat, menurutnya sangat besar karena Deliserdang berada dekat dengan pusat pasar Kota Medan.

Namun, pengembangan tersebut harus dibarengi ekosistem usaha, keamanan, kepastian birokrasi dan kemampuan pemerintah mengelola potensi konflik sosial di tingkat lokal.

Sementara itu, Ketua HMI Cabang Deliserdang, Fredy Dermawan, membawa suara mahasiswa dan pemuda. Ia mengapresiasi ruang dialog yang diberikan pemerintah daerah, namun juga menyampaikan sejumlah catatan kritis.

Selain persoalan guru, Fredy mendorong Pemkab Deliserdang memperluas program beasiswa hingga jenjang perguruan tinggi, termasuk kesempatan melanjutkan pendidikan magister bagi masyarakat berprestasi dan kurang mampu.

Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus menjadi investasi jangka panjang pemerintah daerah.

Di sektor ekonomi, Fredy meminta anak muda lebih banyak dilibatkan dalam pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif. Ia mengusulkan pembentukan creativity di setiap kecamatan sebagai ruang tumbuh bagi anak muda.

“Kalau anak-anak muda diberi ruang, mereka akan mudah berkembang,” ujarnya.

Fredy juga mempertanyakan arah pembangunan pariwisata Deliserdang. Ia menilai, daerah tersebut memiliki potensi lengkap, mulai dari kawasan pegunungan, dataran rendah hingga wilayah pesisir, namun belum terlihat indikator target pariwisata yang kuat dalam capaian pembangunan.

Kritik lain datang dari Pimpinan Redaksi Media Warta Tipikor, Drs. Jenda Bangun. Ia menekankan pentingnya hubungan dua arah antara pemerintah dan media.

Dikatakan Jenda, wartawan membutuhkan data, konfirmasi dan verifikasi agar setiap capaian pemerintah yang diberitakan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Karena itu, ia meminta jajaran OPD dan kepala daerah tidak menutup komunikasi ketika media melakukan konfirmasi.

“Kalau dikonfirmasi, jelaskan. Karena kami menanya untuk menyampaikan kepada masyarakat,” tuturnya.

Jenda juga mendorong Pemkab Deliserdang memfasilitasi pelaksanaan Uji Kompetensi Wartawan (UKW), sehingga kualitas dan profesionalitas wartawan di daerah semakin baik.

Menanggapi berbagai kritik tersebut, Bupati Deliserdang dr. H. Asri Ludin Tambunan mengatakan refleksi 1,5 tahun bukan forum untuk sekadar memamerkan capaian, melainkan momentum mencari masukan yang selama ini belum diperoleh pemerintah.

Ia menyebut program Berjemur—Bupati Bekerja Bertemu Rakyat menjadi salah satu sarana pemerintah menyerap aspirasi langsung dari masyarakat. Dalam 1,5 tahun, ia mengaku telah mengunjungi hampir 300 desa.

“Keperluan saya merefleksi ini tentu mengambil masukan terhadap elemen yang belum saya dapatkan,” paparnya.

Asri Ludin menegaskan, ia bersama Wakil Bupati Lom Lom Suwondo tidak ingin terjebak pada klaim keberhasilan. Bahkan, ia mengaku belum puas dengan capaian yang sudah ditampilkan.

“Kami saja sama Pak Wakil belum puas dengan apa yang sudah dilakukan selama ini,” ujarnya.

Asri Ludin juga menjelaskan, sejumlah transformasi pelayanan yang telah dimulai, termasuk pengembangan Loket Paten, pelayanan administrasi kependudukan, penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), pembayaran PBB melalui QRIS, hingga pengembangan aplikasi tata ruang yang disebut Sipetarung.

Aplikasi tersebut, tambahnya, diarahkan untuk membantu masyarakat maupun investor mengetahui peruntukan ruang berdasarkan tata ruang yang berlaku.

Dijelaskannya, fondasi yang dibangun selama 1,5 hingga dua tahun pertama diharapkan menjadi dasar memasuki fase akselerasi pembangunan mulai 2027.

Dalam dialog tersebut, Asri Ludin juga secara terbuka menjelaskan alasan dirinya mengambil sikap ketat dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan pemerintahan.

Ia mengaku tidak ingin mengambil kebijakan yang berada di wilayah abu-abu hukum, terutama setelah melihat banyaknya kepala daerah yang berhadapan dengan persoalan hukum akibat penyimpangan.

“Saya tetap harus ikut aturan pemerintah. Saya enggak malu mengakui itu,” akunya.

Bahkan, ia juga secara tegas menyebutkan tidak ingin ada praktik jual beli jabatan, pengarahan proyek maupun intervensi terhadap pekerjaan pemerintah.

"Komitmennya, agar tidak ada kepala sekolah maupun pejabat struktural yang membayar untuk mendapatkan jabatan," sebutnya.

Dalam bidang pendidikan, Asri menjelaskan bahwa Pemkab Deliserdang kini mengembangkan program satu desa satu sarjana. Menurutnya, pendekatan tersebut dianggap lebih rasional karena pemerintah harus menyesuaikan kemampuan APBD dengan kebutuhan masyarakat.

Ia juga menyebut adanya peluang kerja sama beasiswa dengan Universitas Muhammadiyah untuk sekitar 100 mahasiswa.

Sedangkan diasktor pariwisata, piahknya tidak bisa berbuat banyak. Sebab, objek wisata baik di daerah pegunungan dan pantai merupakan hutan lindung yang tidak boleh dilakukan perubahan.

"Saya bukan tidak ingin menjadikan pasisir pantai seperti di Thailand, tapi kawan itu termasuk hutan lindung, " jelasnya.

Di sisi lain, sebagian anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan tertentu, akan dialihkan untuk pengadaan alat berat yang digunakan dalam penanganan banjir dan normalisasi sungai.

Wakil Bupati Lom Lom Suwondo menambahkan, 1,5 tahun pertama pemerintahan bersama Asri Ludin Tambunan masih merupakan fase restorasi pemerintahan.

Ia memperkirakan, proses pembenahan tata kelola, struktur pemerintahan dan kebijakan baru mencapai sekitar 65 persen.

“Restorasi ini mesti kami lakukan,” tegasnya.

Dikatakan Lom Lom, tidak semua perubahan dapat langsung terlihat baik secara publik. Namun, pembenahan internal menjadi fondasi agar pemerintahan dapat bekerja lebih efektif pada fase berikutnya.

Lom Lom juga menjelaskan, padatnya aktivitas kepala daerah di lapangan sebagai salah satu alasan komunikasi dengan akademisi maupun media terkadang belum optimal.

Karena itu, ia meminta seluruh pihak memanfaatkan forum seperti dialog refleksi untuk menyampaikan kritik secara terbuka.

“Kalau ada momen kayak gini, pertanyaan yang selama ini dilakukan, tanya saja dengan lugas,” pintanya.

Di akhir dialog, Asri menyatakan forum refleksi semacam ini akan diupayakan menjadi agenda rutin dengan melibatkan media, mahasiswa, akademisi, organisasi kepemudaan dan elemen masyarakat lainnya.

"Pembangunan tidak akan berhasil jika masyarakat tidak merasa memiliki hasil pembangunan tersebut. Ini bukan kabupaten hanya milik saya, tapi milik kita semua,” ungkapnya.

Lom Lom berharap, mahasiswa dan pemuda tidak hanya menjadi pengkritik pemerintah, tetapi juga disiapkan menjadi calon pemimpin Deliserdang di masa depan.

Bagi Asri Ludin Tambunan, kritik yang disampaikan dalam forum tersebut justru menjadi bahan penting untuk memperbaiki pemerintahan hingga sisa masa jabatan.

“Kerja kami ini belum cukup,” ucapnya.

Dialog refleksi 1,5 tahun itu pun menjadi ruang terbuka antara pemerintah dan masyarakat untuk menguji kembali capaian pembangunan, mengidentifikasi persoalan, sekaligus menyusun langkah pembenahan menuju fase akselerasi pembangunan Deliserdang.

Turut dihadiri kegiatan tersebut Ketua TP PKK Deliserdang Ny.Jelita Asri Ludin Tambunan, Staf Ahli 1 TP PKK Ny.Asniar Lom Lom Suwondo, Sekda Deliserdang Dedi Maswardy, para asisten, staf ahli, unsur Forkopimda, kepala OPD, kabag, tokoh agama,toko masyarakat, media, ormas, dan Pejabat Lainya.(id.28/syahril)