Diduga Ada Aktivitas Pencampuran Pupuk di Tebingtinggi

TEBINGTINGGI (Waspada.id): Aktivitas yang diduga berkaitan pengemasan pupuk terpantau di sebuah rumah di Jalan Karya Jaya, Gang Bambu, Kelurahan Karya Jaya, Kecamatan Rambutan, Kota Tebingtinggi, Sabtu (12/9/2026).

Pantauan awak media di lokasi, puluhan karung berwarna hijau bertuliskan NPK Granular Nagamas 13-6-27 terlihat tersusun di dalam rumah. Sejumlah karung tampak dalam kondisi terbuka dan berisi pupuk berbentuk butiran merah.

Dua pekerja juga terlihat melakukan bongkar muat pupuk dari sebuah truk. Satu unit mobil Avanza warna silver terlihat terparkir di depan rumah.

Saat awak media berada di lokasi, dua pria yang belum diketahui identitasnya menghampiri dan menyebut aktivitas serupa juga terdapat di lokasi lain.

"Kenapa saya saja yang didatangi, padahal di sini ada tiga yang main seperti ini," ujar salah seorang pria tersebut.

Namun, belum diketahui secara pasti apakah pupuk yang berada di dalam karung tersebut telah dicampur dengan bahan lain. Begitu pula kandungan bahan, asal pupuk. Selain itu, pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas tersebut belum diperoleh keterangannya.

Karena itu, dugaan adanya pencampuran atau pengemasan kembali pupuk tersebut masih memerlukan pemeriksaan dan verifikasi dari instansi terkait.

Kanit Tipidter Polres Tebingtinggi, Ipda Nj Silalahi, kepada Waspada.id ketika dikonfirmasi mengatakan informasi tersebut akan ditindaklanjuti. "Kami akan menindaklanjuti informasi ini," katanya melalui telepon WhatsApp Sabtu (12/9/2026), Sore.

Sementara Kepala Lingkungan III, Kamiyem, Kecamatan Rambutan mengaku belum mengetahui adanya aktivitas yang diduga berkaitan dengan pupuk tersebut. "Hingga saat ini saya belum tahu, Pak. Tapi saya akan mengecek informasi ini. Hingga saat ini belum ada masyarakat yang melapor, Pak," ujarnya.

Hingga berita ini diterbitkan, identitas pemilik rumah atau pengelola aktivitas di lokasi belum diketahui.

Selanjutnya, kepastian mengenai jenis pupuk, kandungan, asal produk, serta ada atau tidaknya pelanggaran menjadi kewenangan instansi berwenang setelah dilakukan pemeriksaan. (bs)