Diduga Jual Beli Jabatan, Rafli Desak Oknum ASN Pemprov Sumut Diperiksa Khusus


MEDAN (Waspada.id): Dugaan praktik jual beli jabatan yang menyeret seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) berinisial S di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menjadi sorotan. Ketua Perkumpulan Aktivis Muda Pemerhati Kebijakan Publik Sumut, Muhammad Rafli, mendesak Inspektorat dan aparat penegak hukum segera melakukan pemeriksaan khusus.
Rafli mengatakan, berdasarkan informasi dan laporan yang diterimanya, S diduga terlibat dalam persoalan penipuan dan penggelapan uang dengan nilai yang diklaim mencapai miliaran rupiah. Dugaan tersebut berkaitan dengan iming-iming mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemprov Sumut.
“Jika dugaan penipuan miliaran rupiah dengan modus mutasi dan promosi jabatan ini benar, persoalan ini merupakan pengkhianatan terhadap ASN yang bekerja jujur. Jabatan negara bukan barang dagangan,” tegas Rafli di Medan, Jumat (20/11/2026).
Ia meminta Inspektorat Sumut menelusuri dugaan keterlibatan S, termasuk kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan dan pelanggaran kode etik maupun disiplin ASN.
Rafli juga meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan tindak pidana, menelusuri aliran dana, serta memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat. Informasi mengenai dugaan kedekatan S dengan oknum di lingkaran Gubernur Sumut juga diminta ditelusuri secara objektif dan berdasarkan bukti.
“Jangan berhenti pada klarifikasi administratif. Aliran dana harus ditelusuri, siapa yang memberi dan menerima harus diperiksa. Jika ada pihak lain yang terlibat, proses sesuai ketentuan hukum,” ujarnya.
Rafli turut mempertanyakan fungsi pengawasan Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Ia meminta Gubernur Sumut mengevaluasi kinerja lembaga tersebut apabila penanganan dugaan pelanggaran tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Menurutnya, praktik jual beli jabatan, apabila terbukti, dapat merusak sistem meritokrasi, mencederai keadilan bagi ASN profesional, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintahan.
Karena itu, Rafli mendesak tiga langkah, yakni pemeriksaan khusus terhadap S, pengusutan dugaan penipuan dan penggelapan oleh aparat penegak hukum, serta penelusuran transaksi keuangan dan pihak-pihak yang diduga terlibat.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemprov Sumut, Inspektorat Provinsi Sumut, maupun ASN berinisial S belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi dan permintaan hak jawab kepada pihak-pihak terkait masih dilakukan.(fs)
Berita Terkait















































































Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda