Digitalisasi Bansos Diluncurkan 10 November, Bantuan Bakal Langsung Ditransfer ke Penerima

JAKARTA (Waspada.id): Pemerintah bersiap meluncurkan sistem digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) pada 10 November 2026. Melalui sistem ini, penyaluran bantuan sosial (bansos) dan subsidi akan diarahkan melalui transfer tunai langsung kepada penerima manfaat agar lebih tepat sasaran.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengungkapkan bahwa sistem Perlinsos digital tersebut akan diluncurkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Digitalisasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki mekanisme penyaluran bantuan sekaligus meningkatkan akurasi data penerima.

"Tadi kami melaporkan mengenai program Perlinsos digital yang akan diluncurkan (roll out) oleh Presiden pada 10 November mendatang," ujar Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/10/2026).

Menurut Luhut, penerapan sistem baru ini diharapkan mengubah pola penyaluran bantuan pemerintah. Jika sebelumnya sebagian subsidi diberikan melalui barang atau produk tertentu, pemerintah ke depan akan mengarahkan bantuan dalam bentuk transfer tunai kepada masyarakat yang memenuhi kriteria.

"Bantuan sosial dari pemerintah nantinya diberikan dalam bentuk cash transfer. Jadi, pada akhirnya pemerintah tidak lagi memberikan subsidi berbasis produk," tegasnya.

Perubahan tersebut diharapkan membuat bantuan lebih sesuai dengan kebutuhan penerima. Namun, keberhasilannya akan sangat bergantung pada akurasi pendataan, penetapan kriteria penerima, serta kesiapan infrastruktur penyaluran bantuan.

11,5 Juta Kepala Keluarga Sudah Terdaftar

Anggota DEN, M. Firman Hidayat, mengungkapkan bahwa uji coba Perlinsos digital telah menjangkau 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Untuk mendukung proses pendataan, sebanyak 775 ribu agen Perlinsos dikerahkan guna mengidentifikasi masyarakat yang membutuhkan bantuan.

"Per hari ini, sudah ada 11,5 juta Kepala Keluarga (KK) yang terdaftar dalam program digitalisasi Perlinsos," kata Firman.

DEN juga mencatat lebih dari 600 ribu pendaftar mengakses portal Perlinsos setiap hari. Tingginya aktivitas tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap sistem pendataan dan akses perlindungan sosial yang lebih mudah.

Firman menyebutkan, hasil uji coba di Bali menunjukkan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bansos. Sistem tersebut dinilai dapat mengurangi kesalahan dalam menentukan siapa yang berhak menerima maupun masyarakat layak yang justru tidak mendapatkan bantuan.

"Dengan Perlinsos digital, exclusion error dapat diturunkan sebesar 24,1%, sedangkan inclusion error berkurang 4,1%. Artinya, digitalisasi ini mampu membuat proses penyaluran bansos lebih transparan dan tepat sasaran," jelasnya.

Penurunan exclusion error berarti semakin sedikit warga yang sebenarnya memenuhi syarat tetapi tidak menerima bantuan. Sementara itu, penurunan inclusion error menunjukkan berkurangnya penerima yang memperoleh bantuan meskipun tidak memenuhi kriteria.

Data Tanah hingga Kendaraan Diintegrasikan

Untuk memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak, pemerintah akan mengintegrasikan data dari sejumlah instansi. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, menjelaskan bahwa penentuan kelayakan penerima membutuhkan data yang akurat dan saling terhubung.

Data yang digunakan mencakup informasi kepemilikan tanah dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), kepemilikan kendaraan dari Kepolisian RI, Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), serta data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kemendagri.

"Aplikasi Perlinsos ini sangat kuat karena menggabungkan data dari berbagai instansi dan memanfaatkan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk menilai kelayakan penerima bantuan," ungkap Tito.

Pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) diharapkan membantu pemerintah mengolah data lintas instansi untuk menilai kelayakan penerima. Dengan sistem terintegrasi, proses verifikasi diharapkan menjadi lebih cepat dan risiko kesalahan pendataan dapat ditekan.

Meski demikian, integrasi data harus disertai mekanisme verifikasi yang memadai. Kepemilikan aset, misalnya, perlu dinilai bersama kondisi sosial dan ekonomi rumah tangga agar penetapan penerima tidak hanya bertumpu pada satu indikator.

Infrastruktur dan Keamanan Siber Jadi Tantangan

Di balik manfaat digitalisasi, kesiapan infrastruktur teknologi informasi (IT) menjadi faktor penting agar sistem dapat berjalan secara berkelanjutan. Tito menekankan perlunya penguatan kapasitas teknologi pada seluruh instansi terkait, terutama Ditjen Dukcapil yang berperan dalam pengelolaan data kependudukan.

Ia mengingatkan bahwa sistem digital berskala nasional tetap berpotensi menghadapi gangguan teknis hingga ancaman serangan siber. Jika tidak diantisipasi, gangguan tersebut dapat menghambat pelayanan publik dan proses penyaluran bantuan kepada masyarakat.

Karena itu, pemerintah perlu memastikan kapasitas penyimpanan data, jaringan komunikasi, sistem pencadangan, serta perlindungan keamanan siber tersedia dalam kondisi memadai.

"Perkuat betul kapasitas storage, bandwidth, dan cybersecurity-nya agar sistem berjalan andal dan aman," kata Tito.

Peluncuran Perlinsos digital pada 10 November mendatang akan menjadi langkah penting dalam perubahan mekanisme perlindungan sosial pemerintah. Selain memperluas akses, sistem ini diharapkan meningkatkan transparansi dan ketepatan penyaluran bansos, dengan tetap memastikan keamanan data serta kemudahan akses bagi masyarakat yang membutuhkan. (Lip6)