Breaking News
Memuat breaking news...
Advertisement

Dinilai Melawan Hukum, So Tjan Peng Gugat Kepala Desa Kota Galuh

Redaksi
Redaksi
Selasa, 17 November 2026 - 9.31 AM WIB
Dinilai Melawan Hukum, So Tjan Peng Gugat Kepala Desa Kota Galuh
Warga Kota Galuh, Perbaungan, So Tjan Peng saat mendaftarkan gugatannya terhadap Kepala Desa Kota Galuh, di Pengadilan Negeri Sei Rampah, Senin (16/11/2026). (Waspada.id/Ist)
Eksklusif di WhatsApp
Dapatkan berita terkini langsung di layar HP Anda
Waspada+ Gabung
Reading Comfort
adjust the font size
Advertisement

PERBAUNGAN (Waspada.id): Warga Desa Kota Galuh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, So Tjan Peng, mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri Sei Rampah terhadap Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai cq Camat Perbaungan cq Kepala Desa Kota Galuh, Bima Surya Jaya.

Gugatan ini terkait penolakan pihak desa menerbitkan Surat Keterangan Ganti Kerugian (SKGR) atas tanah yang telah dikuasai Penggugat selama lebih dari empat dekade. Gugatan perdata telah didaftarkan So Tjan Peng ke PN Sei Rampah, Serdang Bedagai, pada Senin (16/11/2026).

Latar Belakang: Penguasaan Sejak 1982

So Tjan Peng, warga yang berprofesi sebagai wiraswasta, telah menempati dan memanfaatkan tanah seluas sekitar 5.353,39 meter persegi di Dusun IV Desa Kota Galuh sejak tahun 1982. Penguasaan tersebut bermula dari pinjam pakai, kemudian dibelinya dari Sdr. Roni pada tahun 1992 seharga Rp8 juta. Ia tercatat secara rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas objek tanah tersebut, dan keberadaannya telah diakui oleh Kepala Desa terdahulu melalui surat keterangan tertanggal 23 Desember 2016.

Pada 15 Juni 2021, So Tjan Peng mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Desa Kota Galuh untuk menerbitkan SKGR atas tanah yang dikuasainya. Namun baru setelah lebih dari 18 bulan, tepatnya pada 3 Januari 2023, Kepala Desa mengeluarkan surat penolakan. Ada tiga alasan yang dikemukakan kepala desa: Penggugat dianggap tidak memiliki surat bukti alas hak; adanya klaim dari beberapa pihak atas tanah di kawasan tersebut; serta adanya perkara yang sedang berjalan di Pengadilan Tinggi Sumatera Utara.

Tiga Alasan Penolakan Dinilai Tidak Berdasar

Dalam gugatannya, So Tjan Peng membantah ketiga alasan tersebut satu per satu. Pertama, dokumen SKGR pada hakikatnya bukanlah penetapan hak milik, melainkan keterangan administratif mengenai riwayat penguasaan tanah. Menjadikan ketiadaan sertifikat sebagai alasan menolak justru mengabaikan fungsi dokumen itu sendiri.

Penggugat juga menyertakan bukti penguasaan yang cukup: surat keterangan kepala desa terdahulu, pembayaran PBB bertahun-tahun, keterangan jual beli dari ahli waris pemilik asal, serta sketsa tanah yang diketahui kepala dusun.

Kedua, soal klaim pihak lain dinilai belum cermat. Surat penolakan hanya menyebut nama-nama pihak yang mengklaim: Nurhayati, Tuan Sulaiman, Kenaziran Harta Wakaf T. Darwisyah, dan Yayasan Ahli Waris T. Darwisyah, tanpa menjelaskan batas-batas tanah yang diklaim, dasar hak apa yang dimiliki, serta apakah klaim tersebut benar-benar bertumpang tindih dengan tanah Penggugat. Klaim semata belum tentu berarti hak.

Ketiga, perkara yang dijadikan alasan pun telah berakhir. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1017 PK/Pdt/2024 tanggal 30 September 2024 telah membatalkan putusan di tingkat bawah dan menyatakan gugatan pihak penggugat dalam perkara tersebut tidak dapat diterima. So Tjan Peng sendiri bukan pihak dalam perkara itu, sehingga alasan ketiga pun tidak lagi relevan.

*Asas Pemerintahan yang Baik dan Kewajiban Pejabat Publik*

Gugatan ini menekankan bahwa Kepala Desa selaku pejabat pemerintahan berkewajiban melayani permohonan warga sesuai ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, termasuk asas kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, ketidakberpihakan, dan pelayanan yang baik. Undang-Undang tersebut menetapkan batas waktu paling lama lima hari kerja untuk memberikan keputusan atas permohonan warga, jika tidak diatur lain dalam peraturan.

Menjawab setelah 18 bulan dengan penolakan yang tidak memeriksa fakta di lapangan dianggap melanggar asas-asas pemerintahan yang baik.

Penggugat juga menegaskan tidak meminta pengadilan menetapkan hak milik atas tanah tersebut, melainkan hanya menyatakan bahwa penolakan menerbitkan surat keterangan penguasaan merupakan perbuatan melawan hukum, serta memerintahkan pihak desa untuk memproses permohonan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kerugian yang dialami bukan berupa kerugian materi yang dituntut ganti rugi, melainkan ketidakpastian hukum atas tempat tinggal dan usahanya, terhambatnya urusan administrasi, serta biaya dan waktu yang telah terbuang sia-sia sejak tahun 2021.

Tuntutan Penggugat

Dalam petitumnya, So Tjan Peng memohon kepada Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk:

1. Mengabulkan gugatan secara keseluruhan;
2. Menyatakan dirinya sebagai penguasa sah secara fisik atas tanah seluas ±5.353,39 m² tersebut sejak tahun 1982 secara terus-menerus;
3. Menyatakan penolakan Kepala Desa Kota Galuh adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum pihak tergugat untuk memproses permohonan dan menerbitkan dokumen administrasi yang diminta;
5. Menghukum tergugat membayar biaya perkara.

Perkara ini kini menanti penetapan jadwal persidangan di Pengadilan Negeri Sei Rampah. Keputusan atas perkara ini tidak hanya penting bagi So Tjan Peng dan keluarganya, tetapi juga menjadi preseden penting tentang kewajiban pelayanan publik di tingkat desa, bahwa setiap warga berhak mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang dikuasainya dengan itikad baik selama puluhan tahun. (Wsp.id)

Ikuti WASPADA di Google Berita
Dapatkan berita terbaru langsung dari Google News.
Ikuti
Topik

Discussion

Bagikan pemikiran dan pendapat Anda

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berdiskusi.

Berita Terkait

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement