Disdik Nisel Gelar FKP, Dorong Peningkatan Standar Pelayanan PDisdik Nisel Gelar FKP, Dorong Peningkatan Standar Pelayanan P
TELUKDALAM, Nisel (Waspada.id): Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 sebagai wadah dialog untuk menghimpun saran dan masukan dari pemangku kepentingan guna meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di daerah bertempat di Luo Bay, Desa Hiliofonaluo, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nias Selatan, Kamis (20/8).
FKP ini merupakan tindak lanjut Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 000.8/18411/ORB/VIII/2026 tanggal 5 Agustus 2026 tentang Pelaksanaan dan Penyampaian Progres Forum Konsultasi Publik Tahun 2026.
Dalam forum tersebut, Dinas Pendidikan melibatkan berbagai unsur terkait penyelenggaraan pendidikan, di antaranya pemerhati pendidikan, tokoh masyarakat, pengawas satuan pendidikan SD dan SMP, insan pers, serta kepala UPTD satuan pendidikan PAUD/TK, SD, dan SMP.
Kadis Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, Dr. Nurhayati Telaumbanua, S.Pd., M.M. menegaskan, forum ini menjadi momentum penting bagi Dinas Pendidikan untuk membuka ruang komunikasi dan menerima masukan dari masyarakat maupun pemangku kepentingan pendidikan.
“Ini adalah waktunya kita berdiskusi, agar semua harapan kita dalam pelayanan pendidikan di Kabupaten Nias Selatan dapat diwujudkan. Kami mengharapkan saran dan masukan dari bapak ibu semua,” ujar Nurhayati dalam sambutannya.
Ia menjelaskan, Dinas Pendidikan memiliki sejumlah bidang pelayanan, mulai dari administrasi hingga pelayanan teknis pendidikan. Struktur pelayanan mencakup bidang yang menangani SMP, SD, PAUD, dan ketenagaan, serta subbagian yang mendukung pelaksanaan program dan pelayanan umum.
“Semua ini adalah tugas dan tanggung jawab kami. Sekali lagi kami berharap bapak ibu memberikan saran, sehingga kita dapat menyusun SOP yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman saat ini,” ujar Nurhayati Telaumbanua
Menurutnya, penyusunan dan penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika penyelenggaraan pelayanan publik.
“Standar pelayanan publik harus memberikan kepastian kepada masyarakat, serta memastikan proses pelayanan berlangsung terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuannya agar pelayanan itu mudah, transparan, dan akuntabel," ujar Nurhayati.
Ia mengajak seluruh peserta untuk mengikuti forum secara aktif dan bertanggung jawab, sehingga berbagai persoalan dan kebutuhan dalam pelayanan pendidikan dapat dibahas secara terbuka untuk perbaikan ke depan.
Pantauan pada pelaksanan FGD tersebut terlihat para peserta dari berbagai elemen secara aktif menyampaikan saran, masukan dan gagagsan yang bertujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan pendidikan di daerah itu. (id.60)
Discussion
Bagikan pemikiran dan pendapat Anda