Breaking News
Memuat breaking news...
Advertisement

DPD RI Lembaga Representasi Daerah, Bukan Kendaraan Politik

Redaksi
Redaksi
Selasa, 17 November 2026 - 6.25 PM WIB
DPD RI Lembaga Representasi Daerah, Bukan Kendaraan Politik
Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin saat memberikan keterangan, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026). (Waspada.id/Ist)
Eksklusif di WhatsApp
Dapatkan berita terkini langsung di layar HP Anda
Waspada+ Gabung
Reading Comfort
adjust the font size
Advertisement

JAKARTA (Waspada.id): Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak memiliki kewenangan untuk mengusung atau mencalonkan seseorang dalam kontestasi politik. Sebab kedudukan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berbeda dengan partai politik karena lembaga tersebut merupakan representasi daerah.

“Posisi konstitusi kita mengatakan bahwa DPD itu bukan partai politik, DPD itu wakil daerah. Jadi karena DPD bukan partai politik, DPD tidak bisa mengusung atau mencalonkan,” ujar Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin kepada wartawan, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Karena anggota MPR RI terdiri dari anggota DPR RI dan DPD RI, maka dengan kekuatan 152 anggotanya, yang berasal dari seluruh provinsi di Indonesia, menjadikan kelompok DPD RI menjadi fraksi terbesar di MPR RI.

Namun, besarnya jumlah anggota tersebut tidak serta-merta menjadikan DPD RI sebagai kekuatan politik yang dapat mengusung kandidat dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden.

Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menegaskan, kedudukan konstitusional DPD RI berbeda dengan partai politik sehingga dukungan sejumlah senator kepada Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad untuk menjadi calon wakil presiden merupakan sikap personal, bukan keputusan kelembagaan.

Sultan menjelaskan, dukungan tersebut muncul dari hubungan komunikasi dan persahabatan yang terbangun di lingkungan parlemen.

Menurutnya, kedekatan sejumlah anggota DPD RI dengan Dasco, termasuk penilaian terhadap perhatian yang bersangkutan kepada kepentingan daerah, menjadi latar belakang munculnya dukungan tersebut.

“Teman-teman kenal baik, kemudian bersahabat dengan Pak Dasco. Pak Dasco juga sangat pro daerah. Jadi teman-teman dengan inisiatif memberikan semacam support atau dukungan. Kalau hal itu mungkin tidak harus dilarang juga,” katanya .

Meski demikian, Sultan mengingatkan bahwa dukungan politik yang disampaikan anggota DPD RI tidak dapat ditafsirkan sebagai sikap resmi lembaga.

Secara konstitusional, DPD RI merupakan representasi daerah yang memiliki mandat memperjuangkan kepentingan masyarakat di wilayah masing-masing, bukan organisasi politik yang memiliki kewenangan mengusung pasangan calon. (id10).

Ikuti WASPADA di Google Berita
Dapatkan berita terbaru langsung dari Google News.
Ikuti
Topik

Discussion

Bagikan pemikiran dan pendapat Anda

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berdiskusi.

Berita Terkait

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement