DPMP4 Abdya Proses BOP Rp120 Juta Untuk 20 Kemukiman

BLANGPIDIE (Waspada.id): Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) mulai memproses pencairan Bantuan Operasional (BOP) bagi 20 kemukiman dengan total anggaran Rp120 juta pada Tahun Anggaran 2026.

Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan (DPMP4), bantuan tersebut dialokasikan untuk menunjang operasional kelembagaan mukim, dalam menjalankan fungsi pemerintahan, koordinasi antargampong, serta pelayanan kepada masyarakat.

Plt Kepala DPMP4 Abdya, Jufri, S.Ag., MM, Senin (9/11), mengatakan anggaran BOP tersebut disediakan untuk satu tahun dan disalurkan dalam dua tahap atau setiap semester.

Menurutnya, dukungan operasional menjadi bagian penting, dalam memperkuat peran Imum Mukim bersama perangkatnya, terutama dalam membangun koordinasi dengan para keuchik, serta menyelesaikan berbagai persoalan kemasyarakatan di wilayah masing-masing.

BOP tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan operasional kelembagaan, meliputi perjalanan dinas, rapat koordinasi, konsumsi kegiatan, serta keperluan lain, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas mukim sesuai ketentuan.

Secara kelembagaan, mukim memiliki posisi strategis, dalam struktur pemerintahan masyarakat Aceh. Keberadaannya menjadi penghubung koordinasi sejumlah gampong dalam satu wilayah, sehingga efektivitas perannya, turut menentukan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di tingkat lokal.

Sebaran penerima bantuan mencakup sejumlah kemukiman di sembilan kecamatan, yakni Blangpidie, Tangan-Tangan, Manggeng, Susoh, Kuala Batee, Babahrot, Lembah Sabil, Jeumpa dan Setia.

DPMP4 berharap, dukungan anggaran tersebut mampu memperkuat kapasitas kelembagaan mukim, sehingga tidak sekadar menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan aktif dalam koordinasi pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan.

Namun, penyaluran BOP harus dibarengi pengelolaan yang tertib dan bertanggung jawab. Setiap penggunaan anggaran, wajib mengacu pada peruntukan, serta dilengkapi bukti pertanggungjawaban yang sah.

Dengan demikian, alokasi Rp120 juta tersebut tidak berhenti sebagai dukungan rutin kelembagaan, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi penguatan pemerintahan mukim dan kepentingan masyarakat.(id82)